http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=179156
Rabu, 06 Juli 2005,
Pengangguran v Kebijakan Ekonomi
Oleh Phone Nuryadin *
Berita buruk bidang ekonomi satu bulan terakhir susul menyusul antara
kelangkaan BBM, kekurangan gizi, ketidakjelasan cashflow pemerintah, inflasi
tinggi, kenaikan suku bunga, dan anjloknya rupiah.
Minggu lalu, BPS kembali menambah daftar tersebut dengan mengumumkan
peningkatan angka pengangguran. Antara Agustus 2004 hingga Februari 2005,
jumlah pengangguran terbuka meningkat sekitar 600 ribu orang atau 0,4 persen
dari angkatan kerja.
Biasanya, berita peningkatan pengangguran di Indonesia kalah bersaing dengan
berita melemahnya rupiah atau peningkatan beban anggaran. Reaksi pengambil
kebijakan pun relatif biasa.
Paling tidak, selama ini belum pernah ada rapat khusus yang membahas isu
pengangguran. Pengangguran hanya menarik untuk dijadikan materi yang dikemas
dalam sebuah janji kampanye untuk meraih simpati masyarakat, tetapi tidak
menjadi acuan dalam penyusunan dan pengambilan kebijakan.
Rendah, Kualitas Pertumbuhan
Terlepas dari perubahan metodologi dan berbagai kritik terhadap perhitungan
data PDB oleh BPS, adalah ironi bahwa peningkatan pengangguran terjadi ketika
ekonomi tumbuh hampir setara dengan target pertumbuhan ekonomi pemerintah SBY.
Pada kuartal IV 2004 dan kuartal I 2005, Indonesia berturut-turut mencatat
pertumbuhan sekitar 6,7 persen dan 6,4 persen atau rata-rata 6,55 persen.
Sementara itu, target pertumbuhan ekonomi pemerintahan SBY sekitar 6,6 persen
per tahun.
Jika mengacu pada kecenderungan sebelum krisis, yang setiap satu persen
pertumbuhan ekonomi dapat menyerap 400 ribu tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi
enam bulan terakhir seharusnya mampu menyerap seluruh tambahan angkatan kerja
baru. Bahkan, seharusnya terjadi penciptaan lapangan kerja tambahan sekitar 120
ribu orang per tahun.
Namun faktanya, pertumbuhan tinggi sekitar 6,55 persen selama dua kuartal
terakhir ternyata tidak diikuti pengurangan pengangguran. Padahal, itu
merupakan indikator ekonomi paling penting bagi sebuah bangsa.
Target kuantitatif pertumbuhan telah tercapai, tetapi belum ada tanda-tanda
persoalan ekonomi, seperti kemiskinan, pengangguran, akan terselesaikan.
Alih-alih mampu menyelesaikan persoalan, yang terjadi justru sebaliknya.
Pengangguran semakin meningkat.
Fenomena tersebut memberikan gambaran bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi selama
ini masih sangat rendah. Selama lima tahun terakhir misalnya, pada setiap satu
persen pertumbuhan ekonomi, jumlah lapangan kerja yang tercipta hanya sekitar
250 ribu orang per tahun, lebih rendah dari kemampuan penciptaan lapangan kerja
sebelum krisis yang mencapai 400 ribu orang.
Selain itu, fenomena tersebut juga memberi indikasi telah terjadi inequality
dampak pertumbuhan terhadap kesejahteraan masyarakat. Ekonomi secara agregat
memang meningkat, tetapi peningkatan tersebut tidak dialami seluruh masyarakat,
melainkan hanya dialami sekelompok masyarakat tertentu.
Perlu Perubahan kebijakan
Rendahnya kualitas pertumbuhan ekonomi sebenarnya dapat diprediksi sejak awal.
Pernyataan BPS bahwa pengangguran meningkat karena investasi belum menyentuh
pada kegiatan padat karya (labor intensive) mungkin benar.
Tetapi, hal paling fundamental atas semua itu adalah arah kebijakan ekonomi
yang masih menganut kebijakan pemerintahan sebelumnya, yang cenderung fokus
pada upaya menstabilkan indikator makroekonomi, seperti inflasi, suku bunga,
nilai tukar, dan mengurangi defisit anggaran. Terlepas dari fakta pemerintah
saat ini gagal menstabilkan makroekonomi, arah kebijakan seperti itu menaifkan
persoalan utama bangsa, yaitu pengangguran dan kemiskinan.
Di negara mana pun, stabilitas makroekonomi hanya merupakan "sasaran antara"
dan bukan sasaran akhir. Pemerintah boleh saja berupaya menstabilkan
makroekonomi, tetapi tidak lantas mengesampingkan kemiskinan dan pengangguran.
Kekeliruan arah kebijakan ekonomi sebenarnya telah dianut pemerintah sejak era
Megawati, namun sempat diluruskan kembali oleh Presiden SBY dalam visi-misinya.
Presiden SBY memberikan garis yang jelas pada upaya memberdayakan ekonomi
pedesaan, pertanian, dan UKM. Bahkan, hingga saat ini garis kebijakan tersebut
seringkali dipertegas oleh Presiden SBY dalam berbagai pernyataan di media.
Hanya sayang, visi misi tersebut tidak terimplementasikan dalam kebijakan dan
tindakan tim ekonomi kabinet. Tim ekonomi malah jelas-jelas berencana
meneruskan kebijakan ekonomi pemerintahan sebelumnya, yang kembali fokus pada
stabilitas makroekonomi.
Konsentrasi pengambil kebijakan ekonomi pun cenderung pada upaya memoles
indikator makroekonomi dan proyek infrastruktur yang relatif lebih bernuansa
promosi kebijakan. Sebaliknya, jarang sekali ada pembahasan bagaimana
mengoptimalkan anggaran untuk memberi stimulus kepada ekonomi dan penciptaan
lapangan kerja. Bagaimana menggunakan indikator makroekonomi untuk membuka
lapangan kerja lebih luas. Bagaimana membangun infrastruktur di pedesaan untuk
meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin di pedesaan.
Sekaranglah saatnya bagi pemerintah untuk melakukan koreksi dan perubahan
strategi kebijakan ekonomi, yang mengarah kepada perbaikan kuantitas sekaligus
kualitas ekonomi. Jika tidak, bukan tidak mungkin ekonomi Indonesia 2009 hanya
akan berprestasi di angka-angka, tetapi tidak pada kesejahteraan rakyat.
" Phone Nuryadin, peneliti ECONIT Advisory Group di Jakarta.
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
