http://www.sinarharapan.co.id/berita/0507/13/sh01.html
GAM Tetap Tuntut Partai Politik Lokal Jakarta, Sinar Harapan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) masih tetap meminta adanya partai politik lokal untuk mewujudkan demokrasi yang sesungguhnya di Aceh. Sementara itu, Pemerintah Indonesia tidak akan mengakomodasi partai politik lokal yang diminta pihak GAM, karena undang-undang tidak memungkinkan untuk itu. "Sistem yang kita miliki tidak mungkin memberikan parpol lokal kepada satu daerah. Itu akan menimbulkan pertanyaan daerah lain karena Aceh posisinya sama dengan daerah lain," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Widodo AS di kantornya, Rabu (13/7) pagi. Ia menambahkan soal pemilihan kepala daerah (pilkada) terhadap anggota GAM dimungkinkan setelah ada amnesti, itu pun tidak diberikan kepada mereka yang terkait masalah kriminal. "Seandainya, mereka bergabung dengan masyarakat berarti hak politik mereka sama dengan masyarakat lain. Mereka berhak dipilih dan memilih," katanya. Menurut Widodo, pertemuan Helsinki yang sudah mencapai tahap kelima memiliki dasar dan prinsip, yakni Pemerintah Indonesia berprinsip bahwa masalah Aceh adalah masalah domestik, tak mungkin menjadi masalah internasional. Pertemuan ini adalah informal dan dalam kerangka NKRI dan konstitusi UUD '45. "Kita tak ingin kesepakatan dalam pertemuan yang berlangsung di Helsinki keluar dari posisi dasar ini," kata Widodo. Meski demikian, secara keseluruhan perundingan antara separatis GAM dan pemerintah pada putaran kelima di Helsinki, Finladia, ini mengalami kemajuan, karena GAM menyetujui konsep pemerintahan sendiri dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Warga sipil di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) menyambut gembira perkembangan tersebut, namun sebagian warga masih tetap meragukan implementasinya di lapangan. Seperti penuturan Helmi, warga sipil Banda Aceh, berdasarkan pengalaman pada perundingan damai terdahulu, ternyata di lapangan kontak senjata antara GAM dan TNI tetap berlanjut. "Moga-moga kami akan damai di sini. Tidak ada lagi satu pihak yang memeras pihak lain melakukan pungutan liar (pungli). Keduanya sama saja," kata Helmi kepada SH, Rabu (20/7). Namun ia tidak berani menyebutkan siapa yang melakukan pungli dan memeras warga itu. "Gerakan Aceh Merdeka dengan senang mengumumkan adanya langkah maju untuk mencapai persetujuan akhir dalam mengakhiri konflik di Aceh. Perkembangan ini didapatkan setelah adanya perundingan dengan pemerintah di bawah pengawasan mantan Presiden Martti Ahtisaari dan Crisis Management Inisiative (CMI) di Helsinki. Untuk mencapai perdamaian, GAM menyetujui konsep pemerintahan sendiri dalam konteks NKRI dan itu telah dinyatakan dalam perundingan putaran kedua yang berlangsung bulan Maret lalu," kata juru bicara GAM Bakhtiar Abdullah dalam siaran pers yang diterima SH, Rabu (13/7) dini hari. Pihak Indonesia juga menyatakan yakin akan tercapai persetujuan damai dengan GAM, seperti yang dikemukakan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin, sebelum perundingan hari Selasa (12/7). "Saya amat yakin akan tercapai kesepakatan," kata Hamid Awaluddin yang juga ketua delegasi pemerintah itu. Bakhtiar Abdullah juga mengatakan, meski demikian, GAM tetap menolak sebutan otonomi khsusus, sebab sebutan itu dipandang sebagai status quo, yang di dalamnya identik dengan pertumpahan darah, korupsi dan penolakan terhadap hak-hak fundamental rakyat Aceh untuk menentukan urusannya sendiri. "Tetapi GAM tidak dapat menerima status quo atau yang disebut dengan otonomi khusus. Inilah sebabnya mengapa kami menawarkan posisi untuk kompromi dengan pemerintahan sendiri sebagai sebuah cara untuk menyelesaikan konflik," katanya. Dikatakannya, GAM telah menawarkan sebuah kompromi yang besar dengan tidak mengajukan lagi kemerdekaan dalam perundingan Helsinki. Ini semua adalah untuk menyelesaikan konflik di Aceh. Untuk itu, GAM mengharapkan pemerintah juga menunjukkan kesungguhannya untuk menyelesaikan konflik di Aceh. Menurutnya, sekarang inilah waktunya bagi pemerintah untuk menunjukkan kesungguhannya dalam mewujudkan perdamaian dengan juga menerima usulan pemerintahan sendiri yang terbentuk dari hasil pemilu yang diikuti oleh partai politik lokal. "Seperti prinsip yang diinginkan rakyat dalam sebuah negara demokrasi di seluruh dunia, dimana tidak ada penolakan atas apa bentuk partai politik, dari mana partai politik itu terbentuk atau bagaimana jumlah anggota yang harus terdapat di dalamnya," katanya. Dia menambahkan, GAM mengharapkan adanya kehidupan berdemokrasi yang sesugguhnya bagi rakyat Aceh. "GAM memahami dan menginginkan sebuah demokrasi yang sesungguhnya untuk orang Aceh. Kami sekarang meminta pemerintah untuk melanjutkan proses reformasi politik dengan sendirinya dan juga memberikan demokrasi sebagai sebuah maksud untuk mengakhiri konflik di Aceh dan melanjutkan rekonstruksi di Aceh," tegasnya. Pelaksanaan di Lapangan Bakhtiar Abdullah mengatakan beberapa poin yang sulit akan dibicarakan hari Rabu (13/7) ini. Ia mengatakan isu-isu utama yang masih dibicarakan adalah hak-hak GAM untuk membentuk partai politik untuk ikut pemilihan lokal, serta demiliterisasi di Aceh. "Di negara demokratis tak ada pembatasan terhadap seseorang yang akan mendirikan partai, di mana mereka bisa membentuk atau seberapa banyak anggotanya harus diatur agar dilaksanakan," katanya. Kesepakatan damai diharapkan termasuk pemerintahan sendiri dan demiliterisasi atas wilayah utara Sumatra yang berpenduduk 4,1 juta jiwa tersebut. Di sisi lain, Jakarta menegaskan tak akan membiarkan Aceh terpisah dari Indonesia, namun akan memberi lebih banyak kebebasan mengatur masalahnya sendiri. Isu Partai amat peka bagi Jakarta, karena ada anggapan umum GAM akan memenangkan setiap pemilihan. Kurang jelas, apakah isu partai yang menentukan berhasilnya proses perdamaian bisa diatasi. Pada Selasa kemarin, komandan utama GAM menegaskan pasukannya siap meletakkan senjata sebagai bagian dari kesepakatan damai. "Kami akan mengikuti setiap perintah dari pemimpin kami," kata komandan lapangan GAM Teungku Muharram dari tempat persembunyiannya. Dia mengatakan GAM akan terus bertempur hingga kesepakatan tercapai. Tetapi seorang jubir TNI kemarin mengatakan militer akan mengurangi jumlah pasukan bila kesepakatan damai tercapai. Mayjen Kohirin Suganda mengatakan, "Kami mendukung perundingan dan akan menuruti keputusan politik yang dibuat pemerintah, termasuk pemerintaan agar mengurangi pasukan di Aceh!" Komandan Front Anti Separatis GAM Sofyan juga menyambut gembira GAM yang tidak menuntut merdeka. Namun, Yan PT - panggilan akrab Sofyan - mempertanyakan apakah GAM yang di gunung patuh pada perintah dari GAM di Swedia untuk meletakan senjata. Di sisi lain, jika pemerintah memberikan kompensasi kepada GAM yang menyerah, itu tindakan yang bagus. Namun bagaimana dengan rakyat lain yang telah berjuang memberantas separatisme, jangan terkesan yang memberontak mendapat bantuan sedangkan yang bersama-sama pemerintah tidak dipedulikan. "Dulu Hasan Tiro ajak rakyat mengangkat senjata, kini dia ajak rakyat menerima otonomi setelah ribuan warga menjadi korban," ungkap Yan PT kepada SH, Selasa (12/7). Juru bicara GAM wilayah Peureulak Cut Kafrawi tidak mau berspekulasi tentang hasil akhir dari dialog informal di Helsinki. Namun demikian, pihaknya akan mendukung apapun hasilnya karena kelima delegasi GAM adalah mandat dan pembawa amanah bangsa Aceh. Juru bicara ini menyatakan perdamaian dan kedamaian di Aceh harus menjadi wacana dan prioritas utama. "Dari awal perundingan, pemerintah dan GAM sepakat menyelesaikan konflik yang sudah tiga dekade ini secara menyeluruh dan permanen," sebutnya kepada SH, Selasa (12/7) malam. (ina/zal/ap/rfm) [Non-text portions of this message have been removed] *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
