----- Forwarded by Carla Annamarie/PRUIDN/IDN/Prudential on 07/22/2005
11:15 AM -----
"ICRP"
<[EMAIL PROTECTED]>
Sent by: To
[EMAIL PROTECTED] <[EMAIL PROTECTED]>,
oups.com "kebijakan perempuan"
<[EMAIL PROTECTED]
m>
07/23/2005 01:02 cc
AM
Subject
[perempuan] Surat Terbuka Penodaan
Please respond to Kebebasan Berkeyakinan
[EMAIL PROTECTED]
oups.com
Mohon ijin pengiriman email ini
Surat Terbuka kepada Presiden RI
Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yth.
Izinkanlah saya menyampaikan surat terbuka ini untuk meminta
perhatian Bapak Presiden yang sungguh-sungguh berkenaan dengan pelanggaran
atas ideologi Negara dan konstitusi yang dilakukan secara terang-terangan,
yakni penodaan terhadap kebebasan berkeyakinan di negeri kita terhadap
kelompok minoritas yang sudah berkali-kali terjadi. Hati saya tergerak
untuk menulis surat ini pada saat mendengar pidato Bapak Presiden ketika
membuka the ASEM Interfaith Dialogue Kamis pagi, 21 Juli 2005 di Denpasar,
Bali. Sungguh enak mendengar ucapan-ucapan Bapak Presiden yang antara lain
mengatakan:
"Moderasi berarti kita harus mencegah pemaksaan pendapat seseorang
terhadap orang lain dan menghindarkan penggunaan kekerasan. Moderasi
mengharuskan kita menghormati hak-hak orang lain, dan menghormati orang
lain sebagaimana menghormati diri kita sendiri. Moderasi menuntut kita
menghargai dialog dan perbedaan. Dan moderasi menghendaki pendekatan
inklusif dan komitmen total terhadap perdamaian dan toleransi."
Pernyataan Bapak Presiden di atas sangat relevan dengan apa yang sedang
terjadi
saat ini berkenaan dengan penyerangan dan penutupan Kampus Mubarak, milik
Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Parung baru-baru ini.
Bapak Presiden;
Sesat-menyesatkan adalah fenomena biasa dalam dunia keagamaan
sepanjang sejarah. Akan tetapi merampas kebebasan berkeyakinan adalah
sebuah kejahatan kemanusiaan yang sangat menyakitkan. Tidak ada penderitaan
batin yang lebih memerihkan dibanding pelarangan terhadap seorang beriman
untuk menganut keyakinan batinnya yang ia yakini merupakan jalan
keselamatannya di dunia dan di akhirat nanti. Sebenarnyalah kebebasan
berkeyakinan adalah berasal dari Sang Pencipta sendiri, dan sama sekali
bukan pemberian Negara atau golongan mayoritas.
Adalah sangat disesalkan kalau aparat Negara yang seharusnya
melaksanakan amanat konstitusi untuk menjamin hak-hak Warga Negara
membiarkan apalagi kalau malah terlibat dalam tindakan melanggar hukum.
Sungguh sangat ironis kalau sampai Pemerintah tunduk terhadap intimidasi
dan pemaksaan kehendak sekelompok orang yang jelas-jelas melanggar hak
asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan melawan hukum. Percayalah
Bapak Presiden, kalau Pemerintah tidak bertindak tegas atau bahkan menyerah
terhadap intimidasi dan pemaksaan kehendak yang dilakukan dengan kekerasan,
apa yang mereka lakukan sekarang bukan yang terakhir. Tindakan-tindakan
serupa akan terus terjadi. Jaminan konstitusi terhadap kebebasan
berkeyakinan akan menjadi rumusan yang tidak berarti dan masyarakat beradab
akan menertawakan kita.
Tegakah Bapak Presiden jika dalam Negara yang Bapak pimpin
seorang atau beberapa orang warga Negara dihukum hanya karena dia atau
mereka mengamalkan keyakinan agama atau kepercayaannya yang dianggap
menyimpang oleh golongan mayoritas. Apabila suatu agama atau faham
keagamaan dilarang di negeri kita apakah yang akan dipakai untuk mengawasi
hati orang? Dan kalau mereka didapati beribadah menurut keyakinan dan di
tempat mereka sendiri lalu mestikah mereka dianggap telah melakukan
tindak kriminal? Kalau mereka masih juga bersiteguh dengan keyakinan mereka
apakah mereka harus dipaksa keluar dari negeri ini padahal mereka sejak
turun temurun merupakan penduduk asli dan bukan keturunan asing. Karena itu
Bapak Presiden, setiap pejabat negara yang berpikiran untuk melarang suatu
agama atau faham keagamaan hendaklah memikirkan masak-masak konsekuensi
pelarangan tersebut, dan mencoba membayangkan bagaimana kalau pelarangan
tersebut dikenakan kepada mereka sendiri. Kalau Tuhan Sang Pencipta saja
memberikan mereka kebebasan hidup di atas bumi-Nya apa pula hak negara atau
pejabat negara untuk merampas kebebasan seseorang untuk berkeyakinan sesuai
dengan pilihannya?
Melalui surat ini saya ingin mengetuk hati nurani Bapak
Presiden dan semua pejabat negara di negeri kita sebab wibawa Pemerintah
untuk menjamin terlaksananya amanat konstitusi sedang dipertaruhkan.
Denpasar, 21 Juli 2005
Djohan Effendi
Ketua Umum Indonesian Conference of Religion for Peace (ICRP)
===================================================
Sekretariat ICRP (Indonesian Conference on Religion and Peace)
Jl. Cempaka Putih Barat XXI No. 34 Jakarta Pusat 10520
Telp. 021-42802349 / 42802350
Faks. 021-4227243
Email: [EMAIL PROTECTED]
"Beragama untuk Perdamaian"
[Non-text portions of this message have been removed]
_________________________
Subscribe>>[EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe>>[EMAIL PROTECTED]
Arsip>>http://groups.yahoo.com/group/perempuan
_________________________
PILIH PENERIMAAN E-MAIL:
1>satu-satu
2>rangkuman harian
3>akses di http://groups.yahoo.com/group/perempuan
_________________________
MAAF, MILIS INI TIDAK MENERIMA ATTACHMENT
<Mohon masukkan semua pesan di badan e-mail>
_________________________
Yahoo! Groups Links
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
