http://www.kompas.com/kompas-cetak/0508/13/opini/1967224.htm


     

      Tiga Pendekar Pemburu Koruptor 
      Oleh: TAMRIN AMAL TOMAGOLA



      Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Ketua Tipikor, Hendarman Supandji, 
bersama dengan Tumpak Hatorangan Panggabean, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK), dan Jenderal (Pol) Sutanto, Kepala Polri saat ini, adalah tiga 
pendekar ujung tombak pemburu koruptor. Dipundak merekalah harapan publik 
nasional diletakkan.

      Pendekar pertama, Hendarman Supandji, mengundang decak kagum publik 
ketika seusai pelantikannya di Istana Negara sebagai Ketua Tipikorâ?"tanpa 
tedeng aling-aling dengan menatap lurus mata Presiden SBYâ?"meminta ketegasan 
tingkat komitmen dukungan Presiden pada upaya pemberantasan ko- rupsi yang 
dibebankan di pundaknya. Tanpa ragu, Presiden menegaskan bahwa walau menyangkut 
kerabat dan teman dekatnya sendiri, beliau tidak akan bersikap seperti dalam 
ungkapan pepatah Melayu, �tiba di mata dipicingkan, tiba di perut 
dikempiskan�.

      Malah untuk meyakinkan, Presiden meminta agar dimulai dengan pertama-tama 
membersihkan rumah tangga kepresidenan, khususnya Kantor Sekretariat Negara 
yang kini dipimpin oleh Prof Dr Yusril Ihza Mahendra. Tapi apa mau dikata? 
Alih-alih memulai dengan menjadikan pembersihan Sekretariat Negara sebagai 
exemplar, kasus contoh keseriusan pemberantasan ko- rupsi, belum-belum sang 
pendekar pertama ini keburu kelu lidahnya dan tidak mampu mengatakan lain 
selain dari mengabulkan permintaan Mensesneg untuk �menangguhkan� 
penyelidikan dugaan korupsi di dapur negara ini. Penangguhan ini tak pelak lagi 
akan memberi waktu yang cukup banyak bagi para calon tersangka untuk menghapus 
jejak dan memusnahkan dokumen. Publik nasional melongo dan hanya bisa bergumam: 
rupanya segitu aja, deeds speak louder than words.

      Hipotesis Emmy Hafids yang dilontarkan dalam harian ini beberapa waktu 
lalu bahwa pemberantasan korupsi lewat sistem vertical accountability sangat 
rentan menemui jalan buntu daripada melalui sistem horizontal 
accountabilityâ?"seperti yang sejauh ini diperagakan KPKâ?"mendapat dukungan 
empiriknya dengan ketundukan Hendarman Supandji pada surat dari Mensesneg itu.

      Peranan Sekneg sebagai dapur negara sangat menonjol sejak zaman Orde 
Baru. Dapur ini tidak hanya menghasilkan makanan dan minuman yang nikmat bagi 
mayoritas birokrat dan keluarga mereka, tetapi juga makanan dan minuman beracun 
bagi negara dan rakyat banyak. Aset negara seperti Gelora Senayan, bekas lahan 
Bandara Kemayoran, kantor-kantor lama dari departemen ataupun lembaga tinggi 
negaraâ?"termasuk beberapa markas besar dan asrama prajurit TNI dan Polri di 
kota-kota pusat pertumbuhan serta tak kurang pentingnya lahan Bumi Perkemahan 
Cibubur, salah satu pusat penggodokan generasi mudaâ?"habis ludes jatuh ke 
tangan-tangan pengusaha.

      Para pengusaha ini kemudian mendirikan mal-mal pusat perbelanjaan yang 
membuat ruang-ruang kehidupan perkotaan semakin sempit, sumpek, dan penuh asap 
knalpot. Monster mal-mal ini rupanya tidak dapat dipuaskan dengan hanya 
mencaplok aset-aset negara, tetapi juga menggusur rakyat dari rumah-rumah 
permukiman mereka. Dalam waktu dekat Jakarta akan menyaingi Manila sebagai the 
capital city of malls in southeast Asia. Proses pembangkrutan negara dan 
pemiskinan rakyat sejak Orde Baru hingga kini berawal dari dapur pusat 
kekuasaan yang maha digdaya ini.

      Terbentur tembok

      Pendekar pemburu koruptor yang kedua, Tumpak Hatorangan Panggabean, 
sejauh ini tercatat sebagai pendekar yang paling banyak mencetak skor membekuk 
tersangka koruptor. Nyaris hampir tiada ujung minggu berlalu tanpa tersangka 
baru. Ia, dengan dukungan seluruh jajaran KPK, berhasil meraih pengakuan dari 
para mulut para calon tersangka skandal korupsi Komisi Pemilihan Umum (KPU). 
Atas dasar itu KPK kemudian menjemput dan mengirim mereka ke balik jeruji 
sebagai tersangka.

      Walaupun demikian, pendekar yang paling gesit dan tak kenal gentar ini 
pun diramalkan akan terbentur tembok kekuasaan vertikal. Dua dari anggota KPU 
ditengarai tidak akan pernah bisa disentuh pendekar KPK ini. Seorang dari 
mereka sudah dimasukkan dalam selimut kekuasaan pimpinan partai sehingga cukup 
terlindung dari sengatan dinginnya jeruji besi. Adapun halnya anggota yang satu 
lagi, ia dan timnya baru saja membuat prestasi besar yang membanggakan bangsa 
dan menyejukkan nurani kemanusiaan lewat keberhasilan mereka membuhul 
kesepakatan perdamaian di Helsinki untuk Tanah Rencong yang rakyatnya sudah 
terlalu lama menderita.

      Harus diakui bahwa bagaimanapun, kedua kader muda yang berbakat ini cukup 
santun, penuh dedikasi, dan punya komitmen yang tinggi pada demokrasi dan 
keselamatan negara dan rakyat. Teramat sayang bila mereka harus mendekam di 
balik jeruji. Tapi, hukum adalah hukum. Bung Panggabean dan tim KPK dihadapkan 
pada ujian integritas yang benar-benar berat dan pelik.

      Pendekar pemburu koruptor ketiga adalah seorang jenderal polisi 
berbintang empat, Sutanto, Kepala Polri yang baru saja dilantik bulan lalu. 
Pendekar ini telah lama dikenal sebagai perwira yang tak tergoyahkan imannya 
oleh iming-iming apa pun. Jenderal yang punya nyali mengerahkan satuan Brimob 
untuk memberi pelajaran pada penghuni �Gedung Putih� di Medan sewaktu ia 
menjabat Kepala Polda di sana, sejak awal promosinya sudah mencanangkan 
agendanya untuk membasmi berbagai �penyakit masyarakat� seperti perjudian, 
perdagangan narkoba, premanisme, serta perdagangan perempuan dan anak-anak 
tanpa pandang bulu. Beberapa anak buahnya telah dihukumnya karena menjadi 
pelindung dari kegiatan-kegiatan haram di atas.

      Dalam beberapa minggu belakangan ini ternyata selain �penyakit 
masyarakat� yang harus ditanganinya, ia ketambahan satu kasus �penyakit 
polisi� yang membuatnya kikuk. Berulang kali perwira humasnya harus menggelar 
konferensi pers menepis berbagai sinyalemen tentang belasan rekening anggotanya 
yang saldonya tidak wajar bila diukur dengan besaran gaji resmi polisi.

      Berbagai aparat penegak hukum di luar kepolisian pun kelihatan berusaha 
menahan diri untuk tidak melukai martabat polisi. Hanya Ketua MPR Hidayat Nur 
Wahid dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang punya keberanian moral untuk 
menuntut agar para polisi yang rekeningnya dipersoalkan publik melakukan 
pembuktian terbalik bahwa mereka bersih. Sesungguhnya jalan keluar dari 
kekikukan yang dianjurkan Ketua MPR itulah cara terbaik untuk mengawal martabat 
polisi.

      Sama dengan dua rekan pendekar pemburu koruptor sebelumnya, pendekar yang 
ketiga ini pun dihadapkan pada suatu titian yang menguji baik nyali maupun 
integritasnya. Akan luluskah mereka? Sebaiknya ya. Bila tidak, maka pemilih 
terdaftar dalam Pemilu 2009 akan meminta pertanggungjawaban langsung kepada 
nakhoda dan wakil nakhoda Kabinet Indonesia Bersatu.

      Tamrin Amal Tomagola Sosiolog
     


[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
<font face=arial size=-1><a 
href="http://us.ard.yahoo.com/SIG=12h27ksvv/M=362343.6886681.7839642.3022212/D=groups/S=1705329729:TM/Y=YAHOO/EXP=1123891061/A=2894350/R=0/SIG=10tj5mr8v/*http://www.globalgiving.com";>Make
 a difference. Find and fund world-changing projects at GlobalGiving</a>.</font>
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi 
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 



Kirim email ke