http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/9/9/p2.htm
Orasi Bagi Hasil tak Adil Pemerintah pusat selama ini memandang Bali sebagai anak manis yang memang tak terlalu banyak menuntut. Gejolak politik di Pulau Dewata ini boleh dikatakan tak sehebat daerah lain. Relatif sepi. Kondisi ini menjadikan Bali makin strategis di mata wisatawan mancanegara sebagai daerah yang paling aman dan memiliki daya tarik tersendiri. Bali mempunyai adat-istiadat serta taksu budaya sebagai selling point bagi kedatangan wisatawan ke Bali. Atmosfer kehidupan masyarakat Bali merupakan intangible asset yang diharapkan menjadi bagian dari sumber daya lainnnya. Sumber daya lain inilah yang menjadi daya tarik pariwisata yang memberikan devisa bagi negara, visa on arrival (VoA), airport tax serta keuntungan BUMN di Bali. Bandara Ngurah Rai, misalnya, mampu menyusui sejumlah bandara di Indonesia dari keuntungan Rp 600 milyar lebih per tahunnya. Devisa pariwisata Bali yang disetor ke pemerintah pusat mampu menyumbang 30 persen dari devisa secara nasional. Selama ini memang tidak ada data kongkret berapa keuntungan dari pariwisata yang masuk pemerintah pusat. Namun, diperkirakan mencapai trilyunan rupiah. Gampangnya, VoA dari Bali saat ini mencapai Rp 250 milyar, keuntungan dari sejumlah BUMN di Bali dan devisa yang disetor ke pemerintah pusat. Lantas berapa persen Bali kecipratan dari keuntungan pariwisata yang disetor ke pemerintah pusat? Wagub Kesuma Kelakan yang juga Wakil Ketua PDI-P Bali bidang pemerintahan mengakui belum ada. Ada ketidakadilan yang dirasakan karena kontribusi ke daerah dari pendapatan pariwisata yang disumbangkan ke pusat masih relatif kecil. Di balik kecilnya sumbangan tersebut, pemerintah dan jajarannya dibebankan tugas yang sangat berat menjaga citra Bali, keamanan, memperbaiki infrastruktur pariwisata dan masalah kesehatan. Menjadi wajar Kapolda Bali Mangku Pastika mengeluhkan minimnya dana operasional yang tak sebanding dengan keamanan yang mereka jaga. Dari segi keamanan harus diakui, bahwa Kapolda Bali memang dibebankan tugas khusus menjaga citra Bali sebagai daerah teraman. Hanya dengan citra aman mampu menaikkan reputasi Bali di mata wisatawan mancanegara. Bukti lain, pascabom Bali Oktober 2002, wisatawan melorot drastis ke titik nadir lantaran Bali dianggap tidak aman. Itu berarti pariwisata sangat tergantung dari amannya suatu daerah. Berat memang tugas jajaran keamanan Bali mesti menjaga seluruh wisatawan asing yang berada di Bali. Alit Kelakan dapat memahami keluhan Kapolda Bali Mangku Pastika, mengingat anggaran untuk polisi di Bali relatif kecil tak sepadan dengan keamanan yang mereka mesti jaga. Porsi anggaran yang mereka terima dari pusat tak jauh berbeda dengan Polda lainnya di Indonesia. Inilah yang menyebabkan Polda Bali dengan lain tak jauh berbeda, padahal dari segi menjaga keamanan pertaruhannya sangat berat. Persoalan lain yang sering mengganggu citra pariwisata adalah di bidang kesehatan. Wabah kolera beberapa tahun lalu sempat membuat wisatawan Jepang tak kunjung datang ke Bali. Kini penyakit flu burung menghantui. Jika ini tak cepat diantisipasi dengan melarang pengiriman ternak dari Jawa ke Bali jelas berdampak pada kunjungan wisatawan ke Bali. Dari segi penjagaan citra pariwisata Bali dan beratnya persoalan untuk mengamankan Bali, amat layak devisa pariwisata dibagi-bagi antara pemerintah pusat dan daerah. Bali memang sudah pernah memperjuangkan hal itu lewat otonomi khusus, namun gagal. Ironisnya, kegagalan itu justru terjadi di saat PDI-P berkuasa dan presidennya Megawati. Kesuma Kelakan, yang juga tim DPRD Bali periode 1999-2003 memperjuangkan hal itu ke pusat, mengakui kegagalan tersebut disebabkan karena keistimewaan yang diperjuangkan masih bersifat kasuistis. Perjuangan waktu itu hanya membuahkan hasil Rp 10 milyar berupa sumbangan pihak ketiga dari PAP I Ngurah Rai. Kegagalan perjuangan di masa lalu akhirnya membuat strategi yang ditempuh sekarang berbeda. Kini saluran perjuangan melalui amandemen UU 33 tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Perjuangan mesti sistemik, terencana, terarah, melibatkan semua komponen termasuk dari parpol. Terlebih lagi Badan Legislatif DPR-RI saat ini berencana mengamandemen UU 33 tahun 2003. Selama ini dalam UU 33 tahun 2003 itu hanya daerah yang memiliki sumber daya alam seperti hutan dan hasil tambang mendapatkan kontribusi. Sedangkan sumber daya lain dalam UU itu masih belum dijelaskan secara detail. Sumber daya lain inilah yang dipersoalkan dan diamandemen mulai tahun 2006. Bali sangat memungkinkan memasukkan daya tarik pariwisata budaya itu sebagai intingible asset. Sumber daya lain itu ciptaan Tuhan juga tercantum dalam UUD 45. ''Ini yang mesti diperjelas melalui amandemen,'' katanya. Karena itu, perlu disusun sistem aturan serta regulasi bagaimana formulasi usulan perjuangan dan strategi perjuangannya. Semua formulasi itu akan dirumuskan pada lokakarya yang digelar 13 September mendatang dengan mengundang sekitar 90 tokoh dari Bali dan pusat. Soal formulasi bagi hasil pusat dan daerah yang tepat untuk Bali? Kesuma Kelakan menyebutkan dalam sejumlah UU disebutkan daerah penghasil bisa memperoleh 50 persen, propinsi 20 persen dan 30 persen pusat. Idealnya berapa Bali mendapatkan kontribusi bagi hasil, inilah yang mesti dirumuskan dalam lokakarya nanti. Satu data mendasar yang perlu dihitung adalah berapa sebenarnya sumbangan Bali dari hasil pariwisatanya kepada pemerintah pusat. Selama ini taksirannya mencapai trilyunan rupiah jatuh setiap tahunnya ke pusat. Kalau dari hasil pariwisata yang demikian besar itu, Bali lagi tak mendapatkan apa-apa jelas keterlaluan namanya. Mudah-mudahan Bali tak terantuk kedua kalinya. * suana [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital. http://us.click.yahoo.com/ons1pC/lbOLAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
