http://www.gatra.com/artikel.php?id=87730
Widya Purnama: Urusan Saya Bukan dengan Wapres WIDYA Purnama berusaha tampil kompak pada konferensi pers di Ruang Perwira, Kantor Pusat Pertamina, Jumat lalu. Widya didampingi oleh Wakil Direktur Utama Pertamina Mustiko Saleh, Direktur Hulu Hari Kustoro, Direktur Keuangan Alfred Rohimone, Direktur Niaga dan Pemasaran Ari Sumarno, serta Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia Suprijanto. Hanya wajah Direktur Pengolahan Suroso Atmomartoyo yang tak tampak. Rupanya Suroso sedang ada di kantor Menteri Perdagangan untuk mempersiapkan kunjungan ke Beijing. ''Direksi sangat solid hari ini, bagaimana kita bersatu padu mengamankan BBM, meningkatkan pendapatan, dan menjaga efisiensi,'' ujar Widya dengan mimik bangga. Satu per satu hasil kerja direksi setahun ini dijabarkan dengan sabar oleh Widya. Salah satunya, Pertamina mencatat laba bersih Rp 8,6 trilyun pada semester I 2005. "Kami memprediksi, akhir tahun bisa memperoleh Rp 17,7 trilyun. Ini jauh lebih tinggi daripada realisasi 2004, sebesar Rp12,8 trilyun," kata Widya. Tidak ada tanda-tanda Widya sedang pamitan, walaupun sudah santer terdengar bahwa dia akan diganti. ''Ini bukan hanya karya saya. Ini perlu acungan jempol untuk semua teman di hulu dan hilir,'' kata pria kelahiran Pare-pare, Sulawesi Selatan, 26 Juli 1954, itu. Sehari sebelumnya, wartawan Gatra Astari Yanuarti, Irwan Andri Atmanto, dan pewarta foto Wisnu Prabowo mewawancarai Widya di kantornya. Berikut petikannya: Bagaimana kondisi Pertamina sekarang? Pertamina hari-hari ini sudah soft semuanya. Tinggal kita gedein saja. Soal Blok Cepu, mengapa Anda seperti menentang hasil tim negosiasi pemerintah? Anda jangan banding-bandingkan begitu. Saya hanya menjalankan perintah rapat umum pemegang saham. Ini keputusan yang dinotariskan. (Widya menunjukkan buku hasil keputusan RUPS Pertamina pada 30 Juni 2005. RUPS itu memutuskan pembagian saham 55% untuk Pertamina dan pemerintah daerah. Sisanya untuk Mobil Cepu Ltd dan Ampolex, pengelola Blok Cepu). Jadi, sesuai dengan RUPS, Blok Cepu dikelola oleh Pertamina dengan ExxonMobil. Keputusan RUPS adalah keputusan tertinggi untuk Pertamina. Sedangkan memorandum of understanding (MoU) yang memberi saham ke pemerintah daerah itu tidak mengikat. Pertamina hanya tunduk pada hasil RUPS, bukan pada MoU. Bukankah isi MoU sudah diadopsi dalam keputusan RUPS? Isi MoU berbeda dengan keputusan RUPS. MoU bilang, kepemilikan saham di Cepu 50:50. Sedangkan keputusan di RUPS menyebutkan 55:45. Tidak ada kata-kata bahwa saya mesti menyetujui MoU. Yang ada, saya disuruh menindaklanjuti RUPS. Kalau dilihat dari sisi pemerintah, bukankah komposisi saham 45:45:10 sama saja dengan 55:45? Beda dong. Kalau dengan bagian 55%, maka Pertamina yang ngasih ke pemda sebesar 10%. Jadi, Pertamina dan badan usaha milik daerah itu satu keranjang, sedangkan Exxon di pihak lain. Dengan kepemilikan 55%, Pertamina menjadi single majority, penting untuk voting kalau terjadi perbedaan pendapat. Ini berbeda dengan pembagian saham 45:45:10 karena ada tiga pihak. Nanti yang 10% ini ikut siapa? Mengapa Pertamina ngotot ingin menjadi operator di Blok Cepu? Pertamina mesti jadi tuan rumah di negara sendiri. Kami sudah 48 tahun berpengalaman di minyak. Kurang apa lagi? Lagi pula, Blok Cepu itu mudah pengerjaannya, sudah ketahuan tempatnya, tinggal bor saja. Biaya operasi kami pasti akan lebih murah. Mereka kan perlu mendatangkan dari Amerika, sedangkan kami cukup dari Jakarta. Berapa dana untuk mengelola Blok Cepu? Untuk tahap awal kalau kami punya US$ 100 juta yang bisa digunakan. Pokoknya, dalam waktu sesingkat-singkatnya, kami sudah bisa full on stream. Dari mana sumber dananya? Untuk ladang Cepu, cari dananya semudah membalikkan tangan. Sudah banyak bank yang datang ke saya. Juga banyak penasihat keuangan yang mau bantu untuk danai ini. Kita tak perlu khawatir. Jadi, Anda tak tunduk pada keinginan pemerintah? Lho, saya pasti tunduk dong. Kita jelas menghormati republik ini. Tapi MoU ini kan mesti dinegosiasikan lagi. Dan saya ditugasi RUPS untuk menindaklanjuti lagi semua masalah itu. Tapi Jusuf Kalla kan minta Pertamina mengikuti keputusan pemerintah? Anda jangan menyebut-nyebut Pak Jusuf Kalla. Saya tidak mau itu. Sudahlah. Ini kan urusannya sama tim negosiasi pemerintah, bukan dengan wapres. Anda pernah konflik dengan Menteri Keuangan Jusuf Anwar terkait distribusi BBM? Pak Yusuf Anwar itu kan berpegang pada APBN. Pertamina berpegang pada distribusi, stok, penyediaan, dan pembayaran. Ada selisih antara yang harga yang dipatok dalam APBN dan harga realisasinya. Jadi, ada cara pandang yang berbeda. Nah, sekarang ini semuanya sudah lancar. Setelah kasus Cepu, Anda kelihatannya tidak akur dengan para menteri? Sering kok saya rapat dengan Pak Aburizal. Juga dengan Pak Sugiharto, Pak Purnomo, dan Pak Jusuf Anwar. Pertamina itu menjalankan misi pemerintah yang begitu besar. Subsidinya gila-gilaan, sehingga semua pihak menyoroti. Jadi, saya harus bisa berkomunikasi dengan seluruh stakeholder dan shareholder. Tapi, mengapa Anda sering mengambil keputusan yang berlawanan dengan pemerintah? Saya kan orang baru di minyak. Jadi, saya lebih jernih dan objektif melihat masalah. Anda masuk ke ruangan saya, bisa lihat ada foto yang miring, tapi saya yang tiap hari di sini tak bisa melihatnya. Soal Karaha Bodas sepertinya juga menjadi amunisi untuk menurunkan Anda. Tanggapan Anda? Waktu saya diangkat pada 11 Agustus 2004, tanggal 13 saya putuskan untuk tak bayar Karaha Bodas. Saya bukan tak mau bayar. Saya mau bayar, tapi bayar yang bener. Ngitung-nya jangan seperti orang yang ketabrak kambingnya. Nanti 20 tahun lagi, kambing saya punya anak sekian... padahal kambingnya laki. Nah, Karaha itu juga mengitung opportunity lost. Iyalah kalau untung, kalau nggak? Kami sudah panggil independent appraisal dari Italia dan BPKP untuk mengetahui berapa sih biaya sebenarnya. Ternyata, paling mahal US$ 50 juta. Padahal, mereka klaim sampai US$ 300 juta. Itu yang saya tidak mau. Saat ini, bagaimana kelanjutan kasus Karaha Bodas? Biar terusin saja. Pertamina masih bisa menang, kok. Di Amerika Serikat, kan ada undang-undang antikorupsi, sehingga kalau ada bukti korupsi di Karaha Bodas, maka kita bisa menang. Benarkah Anda tak mau bayar pengacara Karaha Bodas? Saya tak mau komentar itu, nanti malah menambah konflik. Tanya saja ke Menteri BUMN. Anda siap diganti? Saya siap dengan risikonya. Saya ini anak tentara. Jadi, saya harus loyal. Saya juga tak mau bikin polemik. Saya memang tak mau menjelaskan di depan umum. Tapi saya bicarakan saja sama-sama dengan yang bersangkutan. Tapi, kalau yang dijelaskan masih tak mau mengerti, ya, sudah. Kalau akhirnya nanti pemegang saham memutuskan Anda diganti? Mau diganti atau tidak, jabatan itu amanah. Kalau Allah SWT bilang saya mau diganti melalui tangan siapa saja, saya ikhlas, kok. Kalau saya masih dipercaya, ya, saya akan jalankan dengan baik. Ini kan haknya pemegang saham. Anda masih punya pekerjaan rumah untuk membuat laporan keuangan yang belum selesai? Nah iya, itu saja yang menjadi ganjalan. Neraca awal belum ada. Sebab penilaian aset-aset Pertamina belum selesai. Dulu sudah diaudit oleh konsultan Ujatek. Tapi hasilnya belum bisa digunakan dengan sempurna. Jadi, mau dinilai lagi oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kalau bisa diselesaikan dengan cepat, kami senang. Karena kalau tidak ada neraca awal, auditor independen pun tidak bisa masuk. Bukankah revaluasi aset itu sudah selesai dan diserahkan ke Menteri Purnomo Yusgiantoro? Ya. Tapi masih ada yang diklarifikasi. Angkanya masih turun-naik, kadang Rp 125 trilyun, kadang Rp 114 trilyun. Kami sih menerima saja. Kami ingin pemerintah hitung aset Pertamina yang free and clear. Kami ingin yang dihitung adalah aset di core business. Kapan selesainya? Wah, saya belum tahu. Saya sih inginnya sesegera mungkin. Tapi ini kan semuanya tergantung Ditjen Pajak. [Laporan Utama, Gatra Nomor 41 Beredar Senin, 22 Agustus 2005] [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Help Sudanese refugees rebuild their lives through GlobalGiving. http://us.click.yahoo.com/V8WM1C/EbOLAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
