http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/9/15/n6.htm
Biaya ''Teleconference'' Capai Rp 426 Juta Jakarta (Bali Post) - Rapat jarak jauh melalui fasilitas teleconference yang digelar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Amerika Serikat dengan para menteri yang ada di Istana Kepresidenan Jakarta, ternyata membutuhkan anggaran sebesar Rp 426.600.000. ''Jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah itu merupakan perkiraan sementara biaya yang diperlukan untuk menggelar teleconference dari Senin (12/9) hingga Sabtu (17/9) mendatang,'' ungkap Mensekneg Yusril Ihza Mahendra, Rabu (14/9) kemarin. Biaya sebesar itu belum termasuk biaya persiapan peralatan dari New York karena program rapat jarak jauh ini masih berjalan setiap harinya. ''Total biaya teleconference tak akan mencapai milyaran rupiah seperti diperkirakan orang, kita transparan dalam masalah ini,'' tandasnya serius. Dijelaskannya, perincian biaya teleconference dari pihak Indosat mendapat potongan harga hingga 70 persen. Sedangkan dari PT Ecxel Komindo Pratama membebaskan biaya dan tidak perlu membayar. Dan, yang sudah dikeluarkan oleh tim pendahulu yang mempersiapkan video conference di St. Louis Missouri sudah mencapai 20 ribu dolar AS atau setara dengan Rp 200 juta. Untuk biaya video conference dari New York belum diketahui. Sementara rincian biaya yang diperlukan untuk sidang kabinet dengan fasilitas video conference dari St. Louis sebanyak 8.000 dolar AS atau Rp 80 juta. Biaya pulsa PSTN selama tiga jam sebanyak Rp 6 juta ditambah PPN 10 persen, sehingga teleconference di St. Louis menghabiskan Rp 94.600.000 dan ditambah biaya set up di New York sebesar Rp 80 juta serta Rp 13 juta untuk pulsa PSTN. ''Artinya, biaya video conference di New York sebesar Rp 132 juta,'' katanya. Ketidakpercayaan Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) Lukman Hakim menilai sidang kabinet yang dilakukan Presiden melalui teleconference makin menguatkan kesan bahwa SBY tidak percaya dengan Jusuf Kalla selaku Wapres. Jika Wapres berada di dalam negeri, seharusnya diberikan kewenangan untuk mengambil alih kebijakan pemerintah. Pemberian kewenangan itu bisa melalui keppres seperti yang pernah dilakukan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri kepada mantan Wapres Hamzah Haz. Pendelegasian seperti ini juga sudah tertuang dalam konvensi dari presiden-presiden sebelumnya. Ketua DPR Agung Laksono mengatakan dirinya tidak melihat sikap keragu-raguan dan ketidakpercayaan SBY kepada Jusuf Kalla. Agung mengatakan langkah Presiden memimpin sidang kabinet dari luar negeri, murni karena didasari keseriusan SBY menjalankan roda pemerintahan. ''Itu karena tanggung jawab beliau sebagai presiden terpilih dan memanfaatkan teknologi canggih,'' ucapnyaa. Sependapat dengan Agung, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ginandjar Kartasasmita mengatakan dirinya tidak melihat bahwa hal itu adalah bentuk ketidakpercayaan SBY kepada Kalla. ''Bukan tidak percaya, tetapi ingin mengikuti perkembangan di dalam negeri,'' katanya. (034/kmb4) [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Give at-risk students the materials they need to succeed at DonorsChoose.org! http://us.click.yahoo.com/Ryu7JD/LpQLAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
