RIAU POS
Sabtu, 03 Desember 2005
Aneh, Jumlah RTM Bertambah 10,4 Juta Jiwa
JAKARTA (RP) - Kantor Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra)
menemukan keganjilan tambahan 10,4 juta Rumah Tangga Miskin (RTM). Selain
jumlahnya hampir menyamai dengan jumlah RTM yang telah mendapatkan bantuan
tunai langsung (BTL), juga keganjilan ini terlihat isian formulir yang sengaja,
RTM mengaku-aku miskin.
''Makanya hasil verifikasi nanti, jumlah tambahan penerima KKB ini tidak
akan sama dengan jumlah pengajuan sebanyak 10,4 juta RTM,'' kata Menko Kesra,
Alwi Shihab. Jumlah ini pasti berkurang. Sayangnya Menko Kesra belum dapat
memastikan jumlah penerima KKB. Berdasarkan pantauan JPNN, kemarin, petugas
kantor Menko Kesra dan Badan Pusat Statistik masih sibuk melakukan verifikasi
penerima KKB.
Kata Shihab, proses verifikasi ini ditargetkan selesai pada akhir
Desember ini. Hal ini setelah usulan pihak BPS atas tambahan dana sebesar
Rp65,6 miliar terkabul. Sedangkan untuk pencairan KKB akan dilakukan pada
Februari. ''Agar pelaksanaan pembagian BTL transparan serta dilakukan
pengawasan langsung oleh masyarakat, 14 kriteria miskin akan dipampang pada
setiap kantor kelurahan/desa, serta kantor kecamatan,'' tambah Sihab.
14 kriteria miskin tersebut di antaranya, RTM hanya makan dua kali
sehari, mempunyai asset di bawah Rp750.000. Tidak itu saja, Menko Kesra juga
menggandeng aparat kepolisian dalam penyaluran KKB. Sehingga warga yang
benar-benar miskin saja yang berhak mendapatkan BTL ini.
Hingga 18 November, BTL yang sudah tersalurkan mencapai 85 persen, atau
sebanyak 12.276.000 RTM, sedangkan uang yang tersalurkan sebanyak Rp3,7
triliun.
Sedangkan penyaluran BTL paling rendah terjadi di Provinsi Papua, yakni
hanya 16,98 persen. Hal ini disebabkan letak geografis yang sulit terjangkau
dalam penyaluran BTL ini. Sedangkan di Aceh dan Pulau Nias, masih 0 persen. Ini
disebabkan karena di dua wilayah ini sedang dilakukan sensus penduduk.
Sementara itu, Komisi VIII DPR RI menyarankan pemerintah membuat
posko-posko pengaduan masyarakat hingga tingkat desa maupun kelurahan. Selain
itu, Kantor Pos diharapkan membuka pusat-pusat pengambilan uang yang mendekati
pemukiman penduduk di daerah pedalaman.
''Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, sehingga berbagai bentuk
penyimpangan dapat cepat direspon dan ditindaklanjuti. Oleh karenanya, Dirjen
Bantuan dan Jaminan Sosial Depsos bersama pihak terkait seperti pemerintahan
kabupaten/kota perlu mendirikan pos pengaduan dan mengumumkannya kepada
publik,'' tegas anggota Komisi VIII DPR RI, Asiah Salekan BA.
Setelah dilakukan evaluasi, papar Asiah bahwa kendala dan permasalahan
program BLT yang terjadi terutama pendataan yang sangat dipengaruhi luasnya
daerah, prasarana transportasi terbatas untuk daerah pedalaman, sehingga harus
melalui sungai, sepertiga kecamatan tidak ada pegawai BPS karena pensiun dan
pemekaran kecamatan yang tentu sangat berpengaruh pada kinerja lembaga sensus
ini. Selain itu waktu pendataan yang terbatas.
Asiah juga memaparkan ada 4 faktor yang menyebabkan kesalahan pendataan,
yaitu ketua RT atau kepala dusun yang tidak jujur dengan mencantumkan nama
kerabat, kenalan atau orang yang disenangi padahal tidak miskin. ''Kita juga
menilai ada petugas pendata yang tidak cermat dalam mendata atau mungkin tidak
mendatangi rumah tangga miskin untuk diwawancarai tetapi mengisi kuesioner
berdasarkan informasi ketua RT atau orang lain,'' paparnya.
Ada juga, kata Asiah kepala rumah tangga yang tidak jujur, ketika
diwawancarai petugas pendata jawabannya cenderung salah seperti tidak mampu
makan 3 kali, tidak mampu membeli pakain, tidak punya tabungan dan lainnya.
''Data sebelumnya sebagai referensi ada yang salah seperti penerima
raskin, askes atau pra sejahtera. Kita minta bersamaan dengan pendistribusian
KKB dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit). Jika ditemukan rumah tangga
penerima KKB tidak layak miskin, maka KKB-nya ditahan dan dibatalkan.
Sebaliknya jika ditemukan atau dilaporkan ada rumah tangga yang benar-benar
sangat miskin belum terdata, maka akan segera diproses untuk memperoleh KKB,''
minta Asiah.
Selain itu, kata anggota Fraksi Partai Golkar ini dalam penyaluran juga
ditemukan kendala dimana rumah tangga miskin di pedalaman akan menemui
kesulitan dalam mengambil bantuan tersebut karena biaya transportasi ke Kantor
Pos atau Kantor Desa sangat mahal serta terbatasnya personil Kantor Pos untuk
menjangkau daerah-daerah sulit.
''Kita minta juga Kantor Pos harus bisa menyediakan pusat-pusat
pengambilan uang BLT yang mendekati pemukiman penduduk di daerah pedalaman,''
sarannya.(unt/dek/jpnn)
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital.
http://us.click.yahoo.com/cRr2eB/lbOLAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
