Berikut kiriman berita dari teman Anda yang beralamat di: [EMAIL PROTECTED] ------------------------------------- IslamLib.com, Senin, 28 November 2005
Setahun Memasung Kebebasan Beragama Oleh: M. Guntur Romli Artikel ini pernah dimuat Jawa Pos, Selasa, 1 November 2005 Setahun sudah, SBYKalla memerintah Indonesia. Sejak 20 Oktober kemaren, pemerintahan SBYKalla mendapat sorotan dari publik Indonesia. Fokus sorotan tersebut diarahkan pada kebijakan ekonomi dan politik. Hal yang mengherankan bagi saya, masalah kebebasan beragama tidak mendapatkan porsi yang cukup. Isu ini tenggelam di tengah hiruk pikuknya kenaikan harga BBM, kritikan tajam terhadap tim ekonomi SBYMJK, isu resuffle kabinet hingga isu persaingan SBYKalla menghadapi Pemilu 2009. Padahal selama setahun ini, publik Indonesia disuguhkan headline media tentang kekerasan dan konflik atas nama agama. Puncaknya adalah, dua bom kembali menghajar Pulau Dewata, Bali, 1 Oktober lalu. Padahal menurut hemat saya, masalah kebebasan agama bisa dijadikan standar utama untuk mengkritisi kebijakan publik pemerintahan SBYKalla. Selama ini, SBYKalla mendapat legitimasi politik penuh dari rakyat Indonesia. Pertama kali dalam sejarah politik Indonesia, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung, bebas, dan demokratis. Namun apa lacur, seperti yang ditulis Fareed Zakaria, dalam The Future of Freedom (2004), pemerintahan yang dipilih secara demokratis, belum tentu menjamin tegaknya kebebasan sipil. Pemasungan, pemberhangusan, dan sikap acuh tak acuh terhadap kebebasan sipil bisa terjadi dalam atmosfer demokrasi. Kebebasan dan demokrasi tidak selalu berjalan seiring. Fakta ironis tersebut terjadi pada pemerintahan SBYKalla saat ini. Di tengah iklim yang demokratis, bangsa ini disuguhi dengan maraknya pemasungan kebebasan beragama. Kita dikejutkan kembali oleh aksi-aksi terorisme, penutupan rumah ibadah, penyerangan terhadap jamaah Ahmadiyah, ancaman fisik terhadap individu atau lembaga yang memperjuangan kebebasan agama hingga fatwa-fatwa keagamaan yang intoleran. Perlu dicatat, pemeritah SBYMJK tampak tidak berdaya menghadapi tekanan-tekanan yang berasal dari kelompok-kelompok teror tersebut dan tidak memberi tindakan kongkrit. Pemerintahan SBYKalla bisa berapologi memiliki perhatian besar terhadap terorisme. Hal itu dibuktikan dengan keseriusan aparat militer mengejar pelaku pengeboman, membongkar sindikasi kelompok terosis, menjatuhi hukuman seberat-beratnya, hingga usulan terakhir SBY yang masih kontroversial: menghidupkan kembali Koter. Namun, hal itu tidaklah cukup. Tidakan tersebut bisa dinilai sebagai kebijakan reaktif dan kuratif; jika terjadi terorisme dan kekerasan baru diambil tindakan. Sedangkan tindakan preventif terhadap aksi-aksi intoleran dan kekerasan, yang sebenarnya bisa dijadikan langkah antisipasi, tidak mendapat perhatian serius. Kebebasan beragama merupakan amanat konstitusi. Dalam UUD 45 Pasal 29 ayat (2) disebutkan, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Dalam Pasal 28E tentang Hak Asasi Manusia hasil amendemen UUD 1945 tahun 2000 disebutkan, (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya... (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 22 juga ditegaskan, 1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; 2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dan dalam Pasal 8 juga ditegaskan bahwa negaradalam hal ini pemerintahmemiliki tanggungjawab menjamin prinsip kebebasan tersebut yang menjadi hak asasi manusia, "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah". Oleh karena itu, pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan HAM merupakan pelanggaran terhadap konstitusi itu sendiri. Ketika pemerintah SBYKalla tidak memiliki perhatian serius untuk menjamin kebebasan beragama tersebut, maka, inilah pelanggaran konstitusional yang dilakukan oleh pemerintahan SBYKalla selama setahun ini. Bulan November tahun lalu (2004) Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah bersama Freedom Institute dan Jaringan Islam Liberal mengadakan survei tentang orientasi sosial-politik Islam. Survei dilakukan dari tanggal 1 sampai 3 November 2004 di seluruh tanah air, dari Aceh hingga Papua. Hasil survei menunjukkan, cukup banyak masyarakat muslim Indonesia yang terlibat dalam aktivis Islamis. Memang hanya sekitar 1 juta, tapi jumlah itu sudah lebih dari cukup. Ketika ditanya sikap responden terhadap tindakan Imam Samudera, Amrozi, Dr. Azhari, Nurdin Top, dibolehkan sebagai bentuk pembelaan terhadap Islam, hasilnya: 15.9 % setuju, 25.2 % tidak punya sikap/pendapat, 59 % tidak setuju. Sedangkan sikap responden dalam kategori: tahu dan setuju terhadap perjuangan kelompok Islamis: FPI (37 %, 18.1 %), MMI (35.9 %, 14,7 %), HTI (12.7 %, 5.2 %), dan JI (41.8 %, 13.4 %). Hasil survei juga menunjukkan terjadi peningkatan intoleransi terhadap pemeluk agama lain. Sikap keberatan terhadap orang Kristen; mengajar di sekolah negeri (24.8 %), melakukan kebaktian (40.8 %) dan membangun gereja (49.9 %). Salah satu kesimpulan yang bisa ditarik dari hasil survei tersebut adalah: meskipun terjadi peningkatan dalam sikap-sikap politik Islamis (Islamist political attitudes) tidak selalu melahirkan tindakan-tindakan yang menjadi realisasi sikap Islamis tersebut (Islamist political acts). Misalnya jumlah besar penolakan terhadap pembangunan gereja merupakan sikap, namun belum tentu mereka setuju atau ikut terlibat langsung dalam aksi dan tindakan penutupan gereja. Sikap intoleran belum tentu melahirkan tindakan intoleran, seperti penyerangan, kekerasan dan lain-lain. Namun, dalam empat bulan terakhir ini, jarak antara sikap intoleran dan tindakan intoleran menjadi nisbi dengan maraknya aksi-aksi penyerangan dan kekerasan terhadap kelompok agama lain. Selaput kesucian kerukunan agama mulai terobek pada 15 Juli ketika Markas Jamaah Ahmadiyah Al Mubarok di Parung diserang oleh sekelompok umat Islam. Setelah itu muncul fatwa MUI yang kembali menyesatkan kelompok tersebut melalui 11 butir fatwa 27 Juli kemudian. Fatwa itu juga mengharamkan doa bersama lintas agama, paham pluralisme agama, liberalisme dan sekularisme. Setelah itu, rantai kekerasan terorisme lokal sambung-menyambung; penutup gereja-gereja di Jawab Barat, Solo, penyerangan terhadap markas Jamaah Ahmadiyah di wilayah-wilayah Indonesia, dan puncaknya adalah terorisme global: bom Bali kedua pada tanggal 1 Oktober lalu. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pertama, pemerintahan SBYMJK tampaknya terpojok dengan isu kebijakan ekonomi yang tidak populis. Kenaikan BBM dua kali, semakin memudarkan pesona publik SBYKalla. Untuk hal itu, SBYKalla tidak ingin menambah pengambilan kebijakan yang tidak populis. Bisa jadi, jaminan terhadap kebebasan beragama bukan isu populis, malah bisa kontraproduktif. Kedua, pemerintah SBYKalla didukung oleh parlemen yang berasal dari gabungan partai-partai agama konservatif yang selama ini siap mengamankan kebijakan ekonomi SBY. Dalam hal ini, kompensasi kenaikan BBM adalah pemasungan kebebasan beragama. Ketiga, tidak ada sikap tegas departemen, dan lembaga pemerintah yang sebenarnya memiliki tanggungjawab langsung. Kapolri tidak memandang aksi tersebut sebagai aksi kriminal. Malah Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Edi Darnadi membantah telah terjadi penutupan sejumlah gereja di Jawa Barat secara paksa. Menurutnya berita tersebut adalah kabar bohong. Menteri Agama Maftuh Basyuni berkali-kali melontarkan pernyataan yang semakin memojokkan jamaah Ahmadiyah. Sikap departemen dan lembaga pemerintah tersebut ikut menyuplai darah segar bagi kelompok-kelompok teroris untuk meneruskan aksinya. Keempat, tidak ada tindakan tegas terhadap kelompok-kelompok atas nama agama yang melakukan tindakan kriminal tersebut. Kita dikejutkan munculnya kelompok-kelompok baru, seperti AGAP (Aliansi Gerakan Anti Pemurtadan) BAP (Barisan Anti Pemurtadan) KUIS (Koalisi Umat Islam Surakarta) yang rajin menyerang gereja-gereja. Ada FUI (Forum Umat Islam) yang meminta pemerintah menyiapkan undang-undang untuk melarang liberalisme, pluralisme dan sekularisme. Hingga Forum Umat Islam Utan Kayu yang bersikeras mengusir Jaringan Islam Liberal (JIL) dari Utan Kayu. Inilah potret kebebasan beragama selama setahun SBYKalla memerintah. Jika SBYKalla tidak ingin disudutkan dengan gerakan terorisme, maka, pemerintahan ini harus menjamin kebebasan beragama. Kejadian empat bulan terakhir ini membuktikan, sikap dan pandangan yang intoleran telah melahirkan tindakan dan aksi kekerasan, sebagai bentuk terorisme lokal yang berpotensi menjadi terorisme global. Wallahu Allam. Versi asli dapat dibaca di: http://islamlib.com/id/page.php?page=article&id=928 ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Make a difference. Find and fund world-changing projects at GlobalGiving. http://us.click.yahoo.com/vlzMKB/PbOLAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
