REPUBLIKA
Selasa, 13 Desember 2005



Implementasi Hak Sosial Ekonomi 
Yuddy Chrisnandi
Pengajar Universitas Nasional Jakarta, Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia
Selama ini, disadari atau tidak, sebenarnya negara tidak pernah menghargai 
materi dan prinsip penegakan hak sosial-ekonomi-budaya. Justru di era 
neo-liberalisme, pemerintahan transisi dari BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, 
Megawati Soekarnoputri, hingga Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, semakin 
menelantarkan hak sosial-ekonomi-budaya rakyat melalui berbagai kebijakan 
ekonomi-politik yang merugikan.

Setiap 10 Desember beberapa kelompok orang yang dikenal sebagai aktivis human 
rights defender, kaum pembela hak asasi manusia, di sejumlah kota besar di 
Tanah Air merayakan Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia. Perayaan itu 
mereka lakukan dengan berbagai cara. Yang paling sering dilakukan adalah 
seminar, diskusi, atau tindakan-tindakan yang pada esensinya adalah kata-kata. 

Waktu dan ruang pada setiap tanggal 10 Desember yang mereka ciptakan adalah 
ruang yang berisi dan diisi dengan kata-kata. Mereka saling mempertukarkan 
kata-kata di antara mereka sendiri. Ada juga kelompok yang sudah meninggalkan 
ruang mewah hotel berbintang sekian untuk turun ke jalan. Mereka 
berdemonstrasi. Tapi, yang didemonstrasikan adalah kata-kata --kali ini dalam 
bentuk protes yang diteriakkan atau ditulis dalam spanduk ataupun selebaran. 
Juga tak ketinggalan komentar yang bobotnya cukup berat. 

Mereka menganalisis bahwa situasi dan kondisi hak-hak asasi manusia di 
Indonesia belum ada kemajuan, atau malah semakin parah. Biasanya, disebutkan 
bahwa situasi dan kondisi tersebut karena para pelanggar HAM masih bertengger 
pada posisi kuasa, yang kini malah semakin kokoh saja. Artinya, yang dianalisis 
dan disebut sebagai penyebab adalah pihak lawan dari pihak pembela HAM. Dengan 
kata lain, sangat jarang, kalau bukannya malah tiada, disebutkan dan dianalisis 
kelemahan pihaknya sendiri, para pembela hak asasi manusia. 

Namun, meski seandainya pun disebutkan dan dianalisa kelemahan pihaknya 
sendiri, malah diutarakan sepatah dua patah kata usulan perubahan dan 
perbaikan, tapi biasanya, perbaikan dan perubahan itu tak kunjung tiba, kalau 
bukannya malah tidak dikerjakan. Atau, kalau pun dicoba untuk dikerjakan, 
biasanya, dihambat oleh teman-teman kerjanya sendiri.

Aktivis alpa
Tapi, sesungguhnya, aktivis human rights defender tersebut telah alpa akan 
realitas yang terjadi di masyarakat. Bahwa sebetulnya, yang mereka upayakan 
adalah rasa keadilan bagi kondisi HAM rakyat marjinal. Ironisnya, sepanjang 
sejarah negeri ini, hal tersebut kurang terperhatikan. 

Pada saat bangsa-bangsa sedunia merayakan peringatan Deklarasi HAM 10 Desember, 
ada catatan penting bagi bangsa ini menyangkut kondisi HAM rakyat marjinal 
selama 2005 ini. Catatan penting tersebut adalah: 
Pertama, bahwa selama ini pengakuan pemerintah dan masyarakat terhadap upaya 
penghormatan dan implementasi penegakan hak sosial-ekonomi-budaya masih sangat 
lemah. Padahal hak sosial-ekonomi-budaya merupakan salah satu korpus HAM selain 
hak sipil-politik, yang telah banyak diperjuangkan oleh berbagai komponen 
pegiat demokrasi.

Kedua, sepanjang 2005 banyak sekali praktik pelanggaran hak 
sosial-ekonomi-budaya-khususnya rakyat marjinal- oleh negara dan kroni 
ekonomi-politik kekuasaan (negara). Praktik pelanggaran hak sosial, ekonomi, 
dan budaya ini antara lain adalah: pengurangan subsidi sosial (pendidikan, 
kesehatan) oleh negara dengan dalih mengurangi beban anggaran negara, 
penggusuran kaum miskin kota dari lokasi kerja untuk mempertahankan hidup 
(semacam penggusuran becak di Jakarta, penggusuran pedagang kaki lima, dan 
sebagainya), serta perampasan tanah oleh kekuatan modal yang didukung aparat 
negara.

Belum lagi dua kali kenaikan harga bahan bakar minyak pada Maret dan awal 
Oktober 2005 yang makin memurukkan kesejahteraan hidup kelompok marjinal. 
Ujung-ujungnya, daya beli masyarakat merosot dan jumlah penduduk miskin pun 
makin bertambah. Selama ini disadari atau tidak sebenarnya negara tidak pernah 
menghargai materi dan prinsip penegakan hak sosial-ekonomi-budaya. Justru di 
era neo-liberalisme, pemerintahan transisi dari BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, 
Megawati Soekarnoputri, hingga Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla semakin 
menelantarkan hak sosial-ekonomi-budaya rakyat melalui berbagai kebijakan 
ekonomi-politik yang merugikan.

Kebijakan di sektor pendidikan, kesehatan misalnya semakin mengarah kepada arus 
komersialisasi atau kapitalisasi, sehingga biaya pendidikan dan kesehatan 
menjadi barang yang mewah bagi rakyat miskin. Akibatnya bidang kesehatan dan 
pendidikan tidak lagi bisa diakses oleh rakyat. 

Pangan impor
Negara (pemerintah) juga tidak bisa melindungi usaha produktif rakyat dari arus 
perdagangan bebas, sehingga para petani menjerit oleh ''cekikan'' produk pangan 
impor. Keterjeratan pemerintah SBY-JK kepada resep pemulihan ekonomi IMF, juga 
mengakibatkan pemerintah tega menerapkan program-program dan kebijakan 
ekonomi-politik yang bernapaskan Structural Adjustment Policy (SAP), yang 
mengakibatkan pada pemiskinan kolektif rakyat yang tidak resistan terhadap 
dinamika ekonomi global.

Kebijakan privatisasi BUMN menciptakan pengangguran yang signifikan, kebijakan 
penghapusan subsidi menciptakan kesulitan ekonomi bagi rakyat banyak, serta 
kebijakan penambahan utang luar negeri membuat rakyat terbebani pajak untuk 
mendukung penerimaan APBN. Dampak terabaikannya hak sosial-ekonomi-budaya 
rakyat, semakin jelas. Itu terbukti dari angka kemiskinan semakin meningkat 
dari tahun ke tahun, pengangguran semakin bertambah persentasenya, dan terjadi 
ketimpangan ekonomi yang ''menganga'' antara elite kuasa (modal dan politik) 
dengan rakyat kebanyakan. 

Hal inilah yang harus diprihatinkan dan menjadi agenda strategis dalam 
memeringati 57 tahun deklarasi HAM, bahwa kita bersama harus memberikan 
penyadaran politik bahwa saatnya sekarang martabat hak sosial-ekonomi-budaya 
rakyat harus ditegakkan.


[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
DonorsChoose.org helps at-risk students succeed. Fund a student project today!
http://us.click.yahoo.com/LeSULA/FpQLAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. 
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi 
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 



Kirim email ke