Apa Jadinya Jika Pejabat Buta, Tuli Dan Bisu
Oleh: Zulkifli
Konsultan Pengembangan masyarakat
Betapa banyak mulut berbicara hingga berteriak-teriak, menyuarakan keadilan, perjuangan dll, bernyanyi, berdakwah bahkan menyeru pujian keagungan Yang Kuasa, atau melantunkan dan membaca ayat tertentu tetapi suara yang keluar murni dari mulut, tidak bersumber dari hati dan nurani yang dalam.
Maaf, sedikit pun penulis tidak bermaksud untuk merendahkan mereka yang secara fisik ada gangguan fungsi penglihatan, pendengaran ataupun berbicara. Beruntunglah kita yang diberi oleh Yang Kuasa penglihatan bagus, pendengaran jelas dan mulut yang sempurna untuk bisa berbicara dengan baik.
Tetapi alangkah mulianya lagi mereka yang memang secara fisiknya ada kekurangan dan sejumlah gangguan alat indera. Mereka melihat dengan mata hati (batin) untuk terus bisa berbuat yang terbaik bagi lingkungannya, dan tidak membuat kegaduhan atau keonaran. Contoh kecil, walaupun berjalan dengan bantuan tongkat kecil sebagai pemandu (sensor - guide), tidak pernah terdengar orang buta menabrak manusia apalagi sampai menimbulkan korban.
Sementara orang yang mempunyai penglihatan normal bisa saja membuat kegaduhan, keributan bahkan membuat cedera atau celaka orang lain hingga mati. Seperti pejalan kaki yang menyeberang jalan ditabrak mobil atau sepeda motor, atau sesama pengendara yang saling tabrak. Ada pula orang yang secara fisik tidak bisa mendengar, tetapi dengan bahasa isyarat atau tubuh mampu sempurna 'menangkap' yang terbaik harus dilakukannya. Begitu juga mereka yang tidak bisa berbicara secara fisik menggunakan mulut, justru 'suaranya' (baca: sikapnya) bisa terdengar sangat jauh. Bahkan mengalahkan mereka yang mempunyai kemampuan berbicara normal.
Betapa banyak mulut berbicara hingga berteriak-teriak, menyuarakan keadilan, perjuangan dll, bernyanyi, berdakwah bahkan menyeru pujian keagungan Yang Kuasa, atau melantunkan dan membaca ayat tertentu tetapi suara yang keluar murni dari mulut, tidak bersumber dari hati dan nurani yang dalam. Tong kosong nyaring bunyinya! Apa yang ia ucapkan tidak membekas dan merefleksi ke dalam jiwanya, tidak ada sedikit pun duplikasi ucapan menjadi pola tindakan dalam prilaku, sikap, dan etika untuk menuju sebuah karakter insan kamil.
Bagaimana dengan kondisi pejabat di negeri ini? Apakah sudah menggunakan mata, telinga dan mulutnya dengan benar? Indonesia dikenal sangat kaya sumber daya alam (SDA), tetapi sampai sekarang masih terdapat sekian puluh juta penduduk miskin. Dan memiliki sejumlah comparative advantage terhadap negara yang sudah makmur dan kaya raya seperti Jepang, Singapura dll. Apa yang salah terhadap pengelolaan dan tatapemerintahan di negeri ini? Jepang yang tidak memiliki sedikit pun deposit alamnya seperti minyak bumi, emas, batu bara, malah hancur lebur akibat kalah perang pada 1945 masih bisa bangkit. Dibandingkan, Indonesia yang merdeka di tahun yang sama dan dengan sejumlah keunggulan komparatif. Ternyata, keunggulan komparatif bukan jaminan untuk bisa memiliki keunggulan kompetitif.
Siapkah kita terutama pejabat publik, mewujudkan sebuah tatanan bangsa yang mandiri dan masyarakat madani di era globalisasi ini. Kalau tidak, bangsa kita akan terus dibodohi bangsa lain. Jangan-jangan, kita sudah kehilangan sikap mental semangat Haram Manyarah Waja Sampai Kaputing, lunturnya nilai luhur dan moralitas seperti kejujuran, keadilan, kepedulian dll.
Dalam Kamus Bahasa Indonesia oleh Em Zul Fajri & Ratu Aprilia Senja, kata pejabat mengandung arti pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting. Memegang jabatan, merupakan kata kerja yang mengandung makna memegang amanah untuk melayani, bukan sebaliknya dilayani. Makna kedua adalah memegang jabatan penting, orang yang mengemban jabatan atau ditunjuk sebagai pejabat itu adalah benar-benar ahli dan mumpuni di bidangnya.
Sebelum lahirnya konsep manajemen the right man and the right place. Allah memperingatkan kepada manusia bahwa suatu urusan (perkara) diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Buruknya fasilitas dan pelayanan publik di sektor pendidikan, kesehatan, transportasi dll, bisa jadi urusannya dipegang oleh orang yang bukan capable dan ahli di bidangnya, termasuk tidak dimilikinya attitude yang positif.
Pada 6 Mei 2006 lalu, penulis mengikuti simposium pendidikan di Martapura. Ternyata, menurut data Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, sekitar 15 persen guru yang mengajar di daerah itu tidak sesuai dengan keahliannya (mismatch). Ppertanyaannya, bagaimana pola perencanaan pendidikan, rekrutmen, penempatan dan penugasan. Ini baru contoh kecil, bagaimana dengan sektor lainnya? Bagaimana ramainya tarik menarik 'kepentingan partai', ketika Susilo Bambang Yudhoyono berpasangan dengan Jusuf Kalla sebagai pemenang Pilpres, dibuat repot untuk menyusun menteri kabinetnya. Termasuk mengakomidasi sejumlah desakan lain seperti keberagaman dan aspirasi asal daerah menteri yang diangkat.
Jangan heran, jika konsep manajemen the right man and the right place tidak diterapkan dengan benar, sangat sulit untuk bisa meraih yang terbaik. Malah sebaliknya, bisa membawa kerugian. Belum lagi berbicara tentang sejumlah jabatan publik atau jabatan penting lain seperti penataan dan penegakan hukum, bisa jadi kalau dilakukan sebuah survai akan ditemukan mismatch. Atau ketika ditanyakan job description-nya, tidak bisa menjabarkan dan menguraikan tugas dan wewenangnya dengan jelas.
Bagaimana di daerah seperti di Kalsel termasuk Banjarmasin, apakah pemegang jabatan publik diukur sebatas kepangkatan atau ada indikator dan nilai plus lainnya? Atau ada semacam fit and proper test dan penyampaian visi misi semata? Bagaimana dengan track record calon pejabat itu?
Betapa banyak sistem, aturan, rambu, sanksi dsb, namun itu saja belum cukup membuat dan menjamin orang bekerja profesional dan bisa membendung mental koruptor. Atau ada tudingan, pengawasan yang lemah, bagaimana kalau oknum pengawasnya juga bermental sama atau lebih bejat lagi? Kalau demikian, di mana akar persoalannya. Mari kita merenung dan merefleksikan, apakah menciptakan sistem yang bagus dulu atau mencari orang jujur dulu?
Memang diperlukan sebuah tatanan, aturan atau sistem yang bagus untuk bisa mengikat orang yang duduk di jabatan tersebut agar bisa bekerja profesional dan jujur. Saatnya kita membiasakan(membudayakan) dan suatu keharusan untuk menerapkan sebagai sarat utama, seseorang diperkenankan memegang jabatan publik dan atau sejumlah jabatan penting lain pada aspek moralitas, yaitu kejujuran plus pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill).
Dengan demikian diharapkan, adanya sikap mental positif (attitude) yaitu akhlak mulia pejabat publik yang dapat menggunakan mata, telinga.
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
SPONSORED LINKS
| Cultural diversity | Indonesian languages | Indonesian language learn |
| Indonesian language course |
YAHOO! GROUPS LINKS
- Visit your group "ppiindia" on the web.
- To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
- Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
