CENDRAWASIH POS Rabu, 28 Juni 2006
Jangan Lagi Disebut OPM *Muladi: Otsus Solusi Terbaik Untuk Papua JAYAPURA-Ada satu statemen kekhawatiran di saat pertemuan antara Gubernur Papua DR Sodjuangon Situmorang, Muspida Provinsi Papua, DPRP, MRP, tokoh agama, tokoh masyarakat serta kalangan akademisi dengan Gubernur Lemhanas Prof DR Muladi di Sasana Krida Selasa, kemarin. Meski Gubernur Lemhanas Prof DR Muladi dengan tegas mengatakan bahwa dirinya mendukung penuh pelaksanaan UU Otsus, namun tetap ada yang berseloroh yakni dari MRP, yang dengan tegas meminta agar masyarakat Papua jangan lagi disebut OPM. Dalam pertemuan itu, Gubernur Lemhanas Prof DR Muladi menyatakan mendukung penuh implementasi Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua. Sebab, menurutnya Otsus adalah solusi yang terbaik bagi Papua. "Menurut saya, Otsus itu paling baik, itu yang disebut sebagai desentralisasi asimetris yakni desentralisais yang memberikan kewenangan khusus dengan muatan lokal sekaligus kelebihan lokal terhadap daerah tertentu," katanya. Pertimbangannya bisa menyangkut politis seperti Aceh, Maluku dan Papua atau yang pertimbangannya administratif, seperti DKI Jakarta dan Otsus bagi Papua sesungguhnya adalah petimbangan yang adil. "Jadi landasannya cukup kuat dalam konstitusi kita," imbuhnya. Dalam pertemuan tersebut, Muladi yang datang ke Papua bersama tim kajian dari Lemhanas, mengatakan bahwa tujuan Lemhanas ke Papua adalah untuk melakukan pengkajian terhadap persolan di Papua. "Masalah Papua adalah masalah yang kompleks yang memerlukan pengkajian yang komprehensif dan strategis dan landasannya adalah proses demokratisiasi,"katanya. Persoalan demokratisasi, menurutnya, sampai hari ini belum selesai dan terus menggelinding untuk mencapai sasaran. Pada kesempatan itu, Muladi membuka dialog dengan undangan yang hadir. Kesempatan pertama hadir dari DPRP Papua, Paulus Sumino yang mengungkapkan kekhawatirannya terkait dengan masalah IJB. "Kalau presiden nanti mau buat SK Gubernur IJB dasar hukumnya apa, dan kalau Mendagri nanti melantik DPRD IJB, DPRD apa namanya," katanya. Sumino bingung apakah hal itu sengaja diciptakan untuk terjadinya konflik, sehingga Presiden tidak tegas dalam masalah ini. Sementara dari unsur Persekutuan Gereja - gereja di Tanah Papua, Pdt Tony Infandi S.Th mengatakan, selama ini kalau orang Papua bicara merdeka, Jakarta tersinggung dan selalu dilawan dengan senjata. "Orang Papua selalu dicurigai, padahal kami bicara hanya karena menuntut keadilan, selama ini banyak dana Otsus, tapi tidak pernah dirasakan oleh rakyat," katanya. Utusan dari MRP, Ny Demotouw, mengatakan bahwa masalah Papua sebenarnya gampang diselesaikan, sekarang tinggal bagaimana membangun ketulusan dan cinta kasih dalam melaksanakan Otsus. "Tolong kita jangan disebut OPM, Jakarta harus pahami Otsus, kalau kasih Otsus jangan setengah-setengah," tandasnya. Menanggapi semua itu, Muladi lagi-lagi mengatakan pihaknya juga sangat serius mendukung Otsus dan terkait masalah IJB ia akan kaji lagi dan akan disampaikan kepada Presiden sekembalinya dari Papua. Karena dirinya juga menginginkan agar Otsus dilaksanakan secara murni. "Perjuangan untuk keluarnya UU 21 adalah perjuangan yang sangat berat," katanya. Ia juga meminta agar Otsus harus berperan dengan baik dan mewanti-wanti agar MRP jangan sampai mengumandangkan referendum, sebab negeri ini dibangun di atas dasar ikatan primordial. Negeri ini dibentuk bukan atas dasar suku atau agama ras tertentu. Ia juga menegaskan bahwa tidak semua menghendaki Negara RI tercerai berai karena dasar pendirian negeri ini adalah penjajahan. Sementara itu, penjabat Gubernur DR Sodjuangon Situmorang, M.Si menegaskan bahwa tujuan pengkajian Lemhanas adalah dalam rangka pengkajian strategis implementasi wawasan nusantara dan kepemimpinan nasional. "Jadi tujuannya untuk mencari masukan dari masyarakat Papua sejauh mana implementasi tersebut berlangsung di Papua dan hal ini merupakan satu bahan untuk memberikan saran kepada Presiden guna mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua," katanya. Tema dari kajian itu adalah persoalan implementasi wawasan nusantara dalam kaitannya dengan kepemimpinan nasional dan segala aspek yang terkandung di dalamnya.(ta) [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Something is new at Yahoo! Groups. Check out the enhanced email design. http://us.click.yahoo.com/SISQkA/gOaOAA/yQLSAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
