http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/062006/29/1103.htm
Lepas Ketergantungan dari Pembalakan Liar! GENDERANG perang terhadap merajalelanya illegal loging (pembalakan liar) telah ditabuh pemerintah dua tahun lalu. Gebrakan itu dipayungi Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2005 tentang "Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia". Melalui inpres itu Presiden telah memerintahkan kepada 18 instansi termasuk Polri untuk bekerja sama dalam mempercepat penanganan pembalakan liar. PETUGAS pelaksana OHL (Operasi hutan Lestari) mengangkut kayu jati ilegal hasil curian di lokasi hutan Desa Cikawung Kec. Terisi Kab. Indramayu, April lalu. Akibat pembalakan liar ("illegal logging") yang telah berlangsung puluhan tahun, situasi kehutanan Indonesia saat ini sudah mencapai fase yang gawat.* AGUNG NUGROHO/"PR"e Sebagai tindak lanjut atas Inpres No. 4/2005 itu, Kapolri mengeluarkan suatu "kebijakan" yang diteruskan kepada seluruh jajaran kepolisian di Indonesia. Adapun kebijakan Kapolri tersebut, menurut Direktur V/Tipiter Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Drs. Suharto, M. Hum., adalah penetapan tahun 2006 sebagai tahun terakhir pemberantasan tindak pidana pembalakan liar. Artinya setelah tahun 2006 tidak ada lagi tindakan pembalakan liar yang sangat merugikan negara. Langkah pemberantasan itu ditempuh dengan upaya preventif dan represif. Khususnya dengan langkah represif (operasi kepolisian dan operasi mandiri kewilayahan), Polri telah menangani ribuan kasus dengan jumlah tersangka ribuan pula. Sedangkan jumlah kayu yang berhasil disita juga mencapai ratusan ribu meter kubik dan jutaan batang (selanjutnya lihat tabel). Selain itu, penindakan dan penegakan hukum terhadap pelaku pembalakan liar pun digencarkan. Brigjen Suharto mengungkapkan nama-nama pelaku pemodal/cukong seperti Thedi Antoni (Sumbar), Asoi (Kalteng), Budi Sujarwo alias Budi Londo (Kalsel), Tian Hartono alias Buntia (Kalbar), Ponco Diono (Cirebon), Aipeng (Riau), dll. Polri telah melakukan pula penindakan terhadap warga negara Indonesia yang terlibat maupun aparat/oknum dari instansi tertentu seperti dari Polri sendiri maupun Dinas Kehutanan. Pelaku pembalakan liar dari Malaysia yang sudah ditindak oleh Polri antara lain Chien Lok Ung, Ngu Sie Kiong, Ling Lik Ung, Ngu Tung Kai, Ling (Polda Kalbar), Tang Tung Kwong (Polda Papua), dll. Langkah pemberantasan tersebut bukannya tanpa hambatan. Panjangnya garis pantai Indonesia yang terbentang luas sangat menyulitkan pengawasan untuk mencegah diselundupkannya kayu-kayu ilegal ke luar Indonesia. Hambatan lain ialah tidak adanya akses untuk dapat mengetahui banyaknya kayu yang diselundupkan (di negara tujuan) atau pembeli di negara tujuan. Pada gilirannya, gebrakan pemberantasan tersebut telah menyebabkan kalangan industri kehutanan atau perkayuan kalangkabut. Banyak di antara mereka yang telah bertahun-tahun mengandalkan pasokan bahan baku berupa kayu hasil penebangan liar itu. Polri sendiri mengakui bahwa untuk jangka pendek, langkah pemberantasan pembalakan liar itu memengaruhi aktivitas industri kehutanan seperti terbatasnya persediaan kayu dan berkurangnya lapangan pekerjaan. Direktur Eksekutif Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK), Ir. Zulfikar Adil, MBM mengungkapkan bahwa kini industri kehutanan berada pada posisi bertahan dari kehancuran. Sederetan penyebabnya adalah kalah bersaing dengan perdagangan kayu ilegal/penyelundupan; jumlah IUPHHK (Iuran Usaha Pemungutan Hasil Hutan Kayu), HTI dan industri aktif makin berkurang; banyak terjadi PHK; realisasi produksi dan ekspor menurun; kontribusi finansial kepada negara menurun; biaya produksi meningkat; banyak IUPHHK dan HPHTI (Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri) secara de jure diakui tetapi de facto sebagian arealnya dikuasai masyarakat; usaha sektor kehutanan dianggap tidak prospektif bahkan ada yang memasukkannya ke dalam negative list; dan adanya kampanye antikayu tropis. Menurut catatan BRIK, pada tahun 2006 ini terdapat 211 perusahaan panel kayu dan dari jumlah itu hanya 72 yang aktif. Pada 2006 ini pula terdapat 1.968 industri kayu olahan (woodworking) dan dari jumlah itu hanya 600 perusahaan yang aktif. Pada tahun 2005 total nilai ekspor industri kehutanan mencapai USD 2,85 miliar, tetapi pada tahun 2006 ini (Januari-Mei) baru mencapai USD 667,92 juta. Kalaupun terjadi kenaikan sampai akhir tahun 2006 diperkirakan total ekspor 2006 hanya mencapai sekira USD 1,5 miliar atau hanya separuh dari nilai ekspor 2005. Dalam beberapa tahun terakhir, kata Zulfikar Adil, industri kehutanan menghadapi masalah yang sangat berat. Pemecahannya tidak mungkin diserahkan kepada pihak industri atau pengusaha saja, karena hal itu terkait dengan bermacam-macam sektor, pusat dan daerah, serta kepentingan masyarakat luas. Salah satu masalah yang paling pokok adalah kelangkaan bahan baku. Selain itu juga karena banyak pungutan dan peredaran kayu nonhutan alam (HR, HH, peremajaan kebun) belum sederhana. Sejauh ini investasi industri kehutanan di Indonesia mencapai USD 27,77 miliar dan menyerap 2,345 juta tenaga kerja langsung serta 1,5 juta tenaga kerja tidak langsung. Kalau jumlah itu dikalikan jumlah jiwa yang harus dihidupi maka terdapat sekira 15 juta orang menggantungkan kehidupannya pada industri ini. Lalu bagaimana dengan kenyataan bahwa banyak industri kehutanan yang tidak beroperasi, yang berarti banyak menimbulkan pengangguran di sini? Padahal Gubernur terpilih Papua, Barnabas Suebu, telah bertekad untuk menyetop keluarnya kayu gelondongan dari tanah Papua. Setelah menyadari bahwa selama ini rakyat Papua tetap miskin dan bodoh gara-gara kebijakan pengelolaan hutan yang tidak tepat dan banyak penebangan liar, Gubernur Barnabas akan segera menerapkan kebijakan baru yakni pengelolaan hutan berkelanjutan (sustainable forestry management) di bumi Papua. Dengan kebijakan yang baru itu nanti, semua industri kehutanan harus berada di Papua baik industri dalam skala besar maupun kecil. Bukan seperti selama ini yakni kayu-kayu Papua dibawa keluar baik secara resmi maupun tidak resmi. Hal ini dinilainya telah menyengsarakan rakyat Papua karena Papua hanya diposisikan sebagai provinsi penyedia bahan baku dan dari sanalah maraknya pembalakan liar. "Kami akan melakukan penataan ulang dan mengembalikan hutan kepada rakyat. Semua izin HPH akan kami cabut tahun ini juga, terutama bagi pemegang HPH yang tidak memiliki industri di Papua. Hanya industri kayu di Papua yang diberi kelonggaran. Selebihnya tidak ada sebatang pohon pun yang boleh keluar dari Papua," ujar Barnabas dengan nada tegas di hadapan peserta dialog terbuka di Jakarta itu. Pertanyaannya bagaimana dampak penerapan kebijakan Pemda Papua itu bagi industri kehutanan dan perkayuan di Pulau Jawa, apalagi kalau pemerintah daerah lain di luar Jawa juga menerapkan kebijakan yang sama dengan Pemda Papua? Mencari jawaban atas pertanyaan itu memang merupakan pekerjaan rumah bersama, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha maupun masyarakat. Jangan-jangan pekerjaan rumah itu sungguh besar dan merepotkan! Menurut Zufikar Adil, dampak paling berat memang akan dirasakan oleh kalangan industri perkayuan di Pulau Jawa yang selama ini menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Papua. Akan tetapi pada dasarnya BRIK mendukung kebijakan baru Gubernur Papua itu, karena sebenarnya lebih kurang 50% industri perkayuan di Pulau Jawa kini sudah menggunakan bahan baku kayu tanaman industri seperti sengon, karet, durian, kelapa, dll. Bahkan sudah ada penelitian tentang penggunaan kayu sawit. BRIK tahun ini akan menuntaskan studi penggunaan jenis-jenis kayu seperti itu. Dengan demikian industri kehutanan dan perkayuan di Pulau Jawa tidak selalu tergantung pasokan kayu dari Papua. Ya, kita tunggu saja. (Widodo Asmowiyoto/"PR") [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Something is new at Yahoo! Groups. Check out the enhanced email design. http://us.click.yahoo.com/SISQkA/gOaOAA/yQLSAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/