RIAU POS
Jika Bukan Kudeta, Lalu Apa?
Sabtu, 08 Juli 2006
AKAN ada kudeta? Kita terperanjat mendengar salah satu spekulasi yang
beredar setelah penemuan 145 pucuk senjata api di rumah almarhum Brigjen
Koesmayadi pada Ahad (25/6/2006) silam. Tapi, jika melihat struktur dan
konstruksi politik dewasa ini nampaknya cuma pikiran yang paranoid. Di era
reformasi dan supremasi sipil ini, apalagi dengan UU Pertahanan, TNI telah
"kembali ke barak" dan jauh dari panggung politik. TNI juga berada di bawah
Departemen Pertahanan yang selalu dikontrol DPR. Jika pun ada segelintir kecil
personel militer, baik yang masih aktif dan sudah purnawirawan yang tak puas
dengan keadaan, toh iklim demokratisasi memungkinkan mereka untuk mengungkapkan
aspirasi, atau bahkan melancarkan kritik. Namun, secara politik relatif mereka
tak lagi "bergigi." Bahkan, tidak ada sosok militer yang berpotensi untuk
memimpin sebuah "kudeta" seperti yang pernah dilakukan Idi Amin dan Moamar
Kadafi di Afrika.
Setelah era AH Nasution, M Yusuf dan Benny Moerdany, rasanya tidak ada
jenderal yang mempunyai visi besar dan berkharisma di kalangan prajurit.
Mungkin, inilah iklim politik di masa rezim Orde Baru ysng tak memungkinnya
tampilnya "dua matahari" di bawah langit yang sama. Mungkin pula karena jarak
usia Soeharto dengan banyak jenderal setelah era Benny, relatif sangat jauh.
Bahkan banyak jenderal kita yang justru berkarir bagus karena berada di
lingkungan Presiden Soerharto. Beda dengan para perwira seperti Hasan Saleh,
Maludin Simbolon yang pernah angkat senjata bersama PRRI dan DI-TII, serta
beberapa perwira lain dalam kasus Permesta dan RMS.
Mungkin ada analisis dengan kemungkinan kecil, bahwa militer bisa saja
memainkan "peran politik", entah berupa "kudeta" atau mungkin sejenis pemulihan
keadaan dalam bahasa yang lebih sopan. Hal itu terjadi bila pemerintahan sipil
gagal dalam menjawab aspirasi dan kehendak rakyat. Logikanya, kira-kira, "peran
poilitik militer" itu adalah atas permintaan rakyat. Tapi analisis ini pun tak
realistis. Karena kudeta, seperti halnya revolusi, selalu membutuhkan
syarat-syarat subjektif dan objektif. Mungkin, bayang-bayang syarat objektif,
seperti beberapa kebijakan pemerintah yang mengecewakan, katakanlah langkah
untuk mengatasi akibat kenaikan harga BBM. Bisa ditambah lagi dengan masalah
kemiskinan, lapangan kerja yang sempit, dan pengangguran yang semakin
merajalela. Namun, syarat subjektif, yakni faktor internal, katakanlah siapa
figur yang mempunyai kapasitas mengambil alih keadaan di kalangan militer,
nampaknya tidak ada, dan semoga tidak pernah ada.
Misalkan ada yang mencoba-coba, tapi harus diingat bahwa sebuah junta
militer haruslah punya basis dukungan yang luas, baik di kalangan tentara
maupun rakyat. Harus juga didukung oleh kaum kapitalis yang punya duit. Memang
militer bisa bangkit bila ada kekuatan ekstrim yang hendak berbuat makar,
misalnya atas nama agama tentu atau ide komunisme. Tapi faktor ini
sangat-sangat tipis, bahkan tidak ada bila mengingat gerakan sejenis di masa
lalu selalu gagal, dan terbukti komunis misalnya malah tak lagi laku di Cina
dan Rusia. Jangan lupa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun berasal dari
kalangan militer dan logis punya dukungan dan basis yang kuat. Lagi pula
umumnya orang lebih suka ikut bersama "kapal yang berlayar" daripada hanya
menonton di dermaga. Wapres Jusuf Kalla juga seorang mantan pebisnis, bersama
Aburizal Bakrie yang duduk di pemerintahan, sehingga membuat banyak pebinis
berpikir pragmatis.
Idolakan Militer
Nampaknya yang perlu dikontrol bukan militer. Melainkan sipil. TNI toh
sudah back to basic dan hanya menghadapi musuh dari luar, bahkan termasuk
memadamkan siapapun yang berniat melakukan kudeta. Tokoh sipil haruslah
dihambat, atau jangan lagi mau "main mata" dengan militer untuk tujuan politik.
Tegasnya, tak lagi menjadikan militer sebagai instrumen politik seperti pernah
terjadi di masa silam. Memang, dalam riil politik, suka terdengar wacana bahwa
siapa yang ingin eksis di panggung politik, hendaklah berbaik-baik dengan
tentara. Nah, inilah yang di masa lalu membuat militer bagaikan pengantin, yang
menunggu dilamar secara politik. Kira-kira, buat apa kudeta, yang nanti akan
dibenci rakyat dan dunia internasional. Lebih baiklah menunggu "pinangan"
sehingga kelak diikat dalam akad politik.
Masyarakat kita pun tak disangkal masih menyukai sosok tentara, atau
mantan tentara di panggung politik. Kemenangan Presiden Susilo pada Pemilu 2004
lalu menjadi bukti. Termasuk kalahnya politikus senior Akbar Tandjung dalam
konvensi Calon Presiden Golkar oleh Jenderal Purnawirawan Wiranto. Mungkin
inilah sisa kultur politik Orde Baru. Apalagi setelah era reformasi 1998,
ternyata pemerintahan sipil tak mampu membuat perubahan yang menggembirakan
rakyat. Padahal, dengan kondisi Indonesia yang rusak, siapa yang bisa
menyelesaikannya dalam tempo lima-enam tahun. Terbukti ketika kini pun Susilo
yang mantan militer itu menjadi Presiden, toh keadaan belum berubah drastis.
Strategi lama tersebut mengingatkan kita kepada manuver politik Soerjadi
dan John Naro yang mendekati militer dan kekuasaan sehingga bisa eksis, meski
untuk sementara, karena kemudian bisa berubah jika kepentingan politik
bergeser. Jika politik seperti itu diteruskan, maka social change tidak akan
pernah terjadi, dan akan selalu merupakan situasi yang kondusif bagi militer
untuk kembali ke peran politik. Toh militer sudah berpengalaman selama 32 tahun
Orde Baru dijadikan sebagai instrumen politik. Kini benih itu belum hilang 100
persen dan masih ada residunya. Bisa saja tampilannya lebih halus, tapi
barangkali naluri politik itu belum sepenuhnya padam, khususnya, mungkin bagi
yang sudah purnawirawan. Karena itu militer harus mereformasi diri secara
tuntas dan meninggalkan manuver atan gaya "pengantin" dimaksud. Namun kaum
sipil, khususnya politisi haruslah percaya diri, dan tak lagi perlu doping
politik dari kalangan tentara, atau mantan tentara.
Jika kembali ke pokok soal, mungkin spekulasi bisnis rada mungkin.
Maklum, TNI sendiri sudah terlatih berbisnis di masa Orde Baru. Bahkan secara
khusus selama ini pembelian keperluan militer yang formal sekalipun tidak
selalu melalui Departemen Pertahanan. Contohnya adalah pembelian empat unit
helikopter MI-17 dari Rusia pada 19 Desember 2002 lalu. Meskipun uang muka
sebesar 15 persen setara 3,2 juta dólar AS sudah diberikan, namun hingga
sekarang, tahun 2006, heli dimaksud tak kunjung datang. Bahkan sekarang sudah
menjadi urusan Kejaksaan Agung karena dinilai mengandung korupsi. Konon ada
mark up sampai 4 juta olar AS, karena proses pembeliannya melalui mata rantai
yang panjang, bahkan melibatkan sebuah perusahaan nasional, dan dua perusahan
yang berbasis di Singapura dan Malaysia. Memang, urusan bisnis selalu mengejar
rente.
Toh, ini hanya sebuah analisis. Marilah kita tunggu hasil penyelidikan
dan investigasi yang dilakukan Pus Pom TNI. Panglima TNI pun telah berjanji
akan mengusut kasus ini sampai tuntas, bahkan sekalipun jika melibatkan
jenderal, baik yang aktif maupun purnawirawan.***
Bersihar Lubis, wartawan senior, tinggal di Jakarta.
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
