(Consumers Protection) Kebijakan Harga Obat Generik Rugikan Konsumen
Siaran Pers No. 013/CP-Eks/VIII/2006 POPULARITAS YANG BERUJUNG KRISIS (Kebijakan Harga Obat Generik Rugikan Konsumen & Tidak Sejalan Dengan Kebijakan Obat Nasional) 3 Agustus 2006 yang lalu, Menteri Kesehatan secara resmi menurunkan harga 85 item Obat Generik Berlogo (GB) antara 5% - 30 %. Keputusan penurunan harga tersebut diatur dalam SK Menkes No. 487/Menkes/SK/VII/2006 tertanggal 17 Juli 2006 sebagai pengganti SK Menkes No. 336/Menkes/SK/V/2006 tentang Harga Obat Generik yang mengatur harga 386 item obat generik yang ada saat ini. Masalah obat di Indonesia memang diperlukan rasionalisasi harga untuk bisa dijangkau oleh konsumen kesehatan kita. Tetapi disini Menkes justru salah kaprah dalam menerapkan rasionalisasi terhadap Obat Generik, yang seharusnya dilakukan rasionalisasi adalah obat-obatan branded dan branded generic-nya. Mengingat harga obat branded selama ini masih sangat tinggi dan rata-rata belum ada obat generiknya. Untuk menekan angka belanja kesehatan di bidang obat, pemerintah sudah saatnya melakukan deregulasi harga obat. Industri farmasi asing (PMA) atau swasta nasional (PMDN) di Indonesia diduga meraup keuntungan sebelum maupun pasca krisis moneter di Indonesia. Jumlah penjualan obat secara nasional tahun ini mencapai 18 trilyun, sedangkan porsi obat generik masih sekitar 3,5 4 trilyun per tahun. Pangsa pasar obat generik di Indonesia baru mencapai 4 5 % dari total jumlah obat yang beredar. Oleh karenanya, penurunkan biaya obat bagi masyarakat Indonesia sebenarnya terletak pada obat bermerek, bukan obat generik. Obat bermerek yang diproduksi oleh industri farmasi nasional hampir seluruhnya merupakan obat copy . Hampir 80% obat copy harganya ditetapkan menyerupai (setara) dengan harga obat original (innovator atau patent). Oleh sebab itu, keuntungan industri farmasi ini sangat luar biasa. Perusahaan farmasi asing juga diduga banyak melakukan kecurangan dalam penetapan harga obat di Indonesia. Harga obat di Indonesia cenderung setara dengan harga obat di negara maju, misalnya Singapura, Australia, Hongkong, Malaysia, dll. Seharusnya harga obat di Indonesia jauh lebih murah mengingat pendapatan perkapitanya masih rendah, bahkan harga obat di Thailand dan Philipina sebagian jauh lebih murah daripada Indonesia. Pengurangan faktor pajak 10% tidak akan memberikan arti bagi konsumen. Hal ini merupakan bukti nyata dimana pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan RI memang menganggap bahwa kebijakan yang dikeluarkan cenderung sebagai komoditi perdagangan dan tidak disadari betapa banyaknya tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan kesehatan nasional. Dengan kata lain, sebagian besar pengambil keputusan di sektor pemerintah sudah lupa atau kurang mengenal tentang apa yang disebut Kebijakan Obat Nasional, Peraturan perundangan lain yang terkait. KERANCUAN KEBIJAKAN Kebijakan Menteri Kesehatan tentang Harga Obat Generik, ternyata mengalami kerancuan kebijakan terutama kerancuan administrasi seperti 1. Pencantumkan jenis obat generik yang belum dan atau tidak tersedia obatnya, atau sebaliknya ada beberapa jenis obat generik yang beredar seperti Amoxyclave dan Bisoprolol yang ternyata tidak dicantumkan dalam kebijakan dimaksud. 2. Harga yang tidak wajar dan atau melebihi dari ongkos produksi jenis obat tersebut. Atau bisa dikatakan hampir 80 jenis item obat generik yang beredar merupakan harga yang undervalue. 3. Dalam daftar item obat-obatan yang menurut Menteri Kesehatan diturunkan harganya, sebagian besar sebenarnya tidak mengalami penurunan harga bahkan harga sama dengan kondisi pasar. 4. Sebagian kecil dari item yang disebutkan dalam daftar yang diturunkan dari segi nilai tidak memiliki signifikansi praktis bagi konsumen secara langsung 5. Daftar obat generik yang dibuat oleh Departemen Kesehatan RI dakam keputusannya banyak mengalami kerancuan definisi dan kriteria. Seperti: Dalam Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan yang salahsatunya mengatur tentang pemberian kewenangan kepada Menteri Kesehatan untuk mengatur Obat Esensial baik Generik maupun Branded Generic. Sementara dalam Keputusan Menteri justru mencantumkan obat generic maupun branded generic essensial, bahkan obat yang masih berlaku patent-nya dimasukkan dalam daftar tersebut. Oleh karena itu, Menteri Kesehatan berpotensi melanggar UU itu sendiri termasuk UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 6. Pengaturan harga obat dalam Keputusan Menteri tersebut justru memiliki kecenderungan merugikan public dakam hal ini konsumen kesehatan karena menciptakan obat yang undervalue. DAMPAK Bagi Konsumen, penurunan harga 85 item obat generik kemarin tidak akan memberikan arti signifikan, selain karena obat tersebut jarang dipakai. Masyarakatpun tetap pada posisi yang tidak diuntungkan dalam obat generik ini. Karena obat generik yang diturunkan harganya ternyata bukanlah kebutuhan kesehatan masyarakat pada umumnya. Artinya kebijakan yang selama ini mengatur tentang harga obat generik cenderung tidak selaras dengan kebijakan pemerintah dalam menjadikan masyarakat Indonesia yang sehat. Bagi Pelaku Usaha adalah semakin terpuruknya industri farmasi nasional yang diakibatkan oleh kebijakan Menteri Kesehatan, karena penetapan harga tersebut jauh dibawah ongkos produksi obat generik. Kemungkinan besar para pabrikan farmasi tidak akan melakukan produksi lagi. Hal ini juga merupakan pelanggaran terhadap UU No 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen, karena ternyata konsumen tidak mendapatkan obat sesuai dengan kebutuhannya. SIKAP DAN REKOMENDASI Mencermati kebijakan Departemen Kesehatan yang dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Menteri yang mengatur tentang Harga Obat Generik, Consumers Protections sangat meyakini bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk KEBOHONGAN PUBLIK yang sekaligus MEMBODOHI KONSUMEN, serta merupakan upaya Departemen Kesehatan RI dan atau Menteri Kesehatan dalam kapasitasnya sebagai pribadi untuk menurunkan harga obat generik. 1. Patut dipertanyakan oleh publik dengan adanya 3 kali Mennteri Kesehatan melakukan revisi terkait Kebijakan Menkes tentang Harga Obat Generik, yaitu: - Keputusan Menteri Kesehatan RI No.155/Menkes/SK/III/2006 Tentang Pedoman Umum Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2006 (Ditetapkan: 16 Maret 2006) - Terlampir 131 nama obat. - Keputusan Menteri Kesehatan RI No.156/Menkes/SK/III/2006 Tentang Harga Jual Obat Generik Tahun 2006 (Ditetapkan: 16 Maret 2006) - Terlampir 153 nama obat. - Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 336/Menkes/SK/V/2006 Tentang Harga Obat Generik (Ditetapkan: 15 Mei 2006) Terlampir 387 nama obat. - Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 487/Menkes/SK/VII/2006 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 336/Menkes/SK/V/2006 Tentang Harga Obat Generik.(Ditetapkan: 17 Juli 2006) Kepmen RI No.155 dan No. 156 ditetapkan dalam 1 (satu) hari, selanjutnya Kebijakan Harga Obat Generik ditetapkan dalam tempo kurang lebih (3) tiga bulan (Kepmen No. 487 yang merevisi Kepmen No.336. Hal ini menunjukkan kinerja Departemen Kesehatan RI dan Menterinya telah meragukan dan mengabaikan publik hal ini tercermin dalam ketidakmampuannya dalam mengambil kebijakan tentang obat yang menciptakan konsistensi ketersediaan obat dan kesinambungan kebijakan harga obat esensial serta dapat merusak iklim usaha bidang kefarmasian nasional yang diakibatkan oleh inkonsistensi Menteri Kesehatan dalam membuat keputusan serta tidak memiliki etos kerja yang baik khususnya dalam hubungannya dengan instansi terkait dan para stakeholdernya. Apalagi lagi jika Menteri Kesehatan justru terbukti tidak melakukan koordinasi secara internal ditubuh Departemen Kesehatan RI sendiri dan atau hanya melakukan koordinasi dengan pelaku usaha hitam. Padahal kebijakan ini akan bersinggungan langsung dengan Departemen Perindustrian Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Lembaga Independen Negara yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). 2. Jika kita melihat lebih dalam lagi dari Aturan Tata Perundangan kita, yaitu mengenai tidak diberikannya ruang bagi seorang Menteri Kesehatan untuk mengikat publik diluar kewenangannya. Yang seharusnya kebijakan diluar instansi harus diatur oleh peraturan setingkat Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah, sehingga dapat mengikat publik. Maka selanjutnya mengenai pengaturan Harga Obat Esensial diatur oleh Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah, sesuai dengan TAP MPR No III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundangan, yang intinya bahwa peraturan yang tingkatannya lebih rendah bertentangan dengan peraturan diatasnya batal demi hukum.Tata Urutan Perundangan. Sedangkan diluar Esensial meskipun pemerintah tidak memiliki hak untuk mengatur harga dikarenakan harus sejalan dengan mekanisme pasar, maka pemerintah dapat mengarahkan Kebijakan Nasional di bidang Obat Generik apalagi Obat Patent/ Branded Generic. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menkes tersebut justru dapat merugikan Pemerintah di dunia Internasional dan sekaligus membohongi rakyat sebagai konsumen kesehatan. 3. Menteri Kesehatan RI jangan memakai kebijakan ini hanya untuk mendongkrak popularitas semata yang justru menciptakan krisis dan atau masalah baru yang merugikan semua pihak, khususnya konsumen kesehatan. 4. Mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menindaklanjuti proses pengawasan di tubuh Departemen Kesehatan RI, yang notabene memiliki potensi pelanggaran tindak pidana korupsi yang dapat menyebabkan kerugian negara. 5. Consumers Protection akan melakukan dengan koalisi LSM dan Organisasi terkait untuk menindaklanjuti berbagai dugaan pelanggaran yang terjadi di tubuh Departemen Kesehatan RI terkait masalah harga obat generik Jakarta, 10 Agustus 2006 Hormat kami, CONSUMERS PROTECTIONS Komite Eksekutif Irwan Sukatmawijaya Telp: 0811 861 807 *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
