refleksi: "Devide et empera" adalah politik klasik kaum kolonialis untuk menguasai tanah yang dijajah, demi kepentingan induk kekuasaan. Agaknya praktek pemerintah Indonesia dengan pemekaran propinsi-propinsi baru tidak berbeda dengan politik kolonial tsb, sebab selain menempatkan birokrat pengausa lokal sesai keinginan dan kepentingan induk kekuasaan, tidak terjadi perubahan fundamentil dalam perbaikan hidup rakyat dan malah terjadi pemiskinan.
KOMPAS Selasa, 15 Agustus 2006 Lagi, 10 Daerah Siap Dimekarkan Hanya Empat yang Punya Potensi Ekonomi Lebih Jakarta, Kompas - Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sepakat merekomendasikan 10 daerah pemekaran kepada Presiden, untuk kemudian dibahas bersama DPR. Dari 10 kabupaten/kota pemekaran itu, hanya empat yang mempunyai ekonomi lebih. Rekomendasi itu dihasilkan dalam Sidang DPOD, Senin (14/8), yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Moh Ma'ruf selaku Ketua DPOD dan dihadiri beberapa anggota DPOD, yaitu Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, Wali Kota Tarakan Jusuf Serang Kasim, Bupati Bantaeng Asikin Solthan, serta pakar otonomi daerah dan keuangan Eko Prasojo dan Syafrizal. Ke-10 daerah pemekaran yang akan dimuat dalam 5 rancangan UU itu adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Sulawesi Utara); Kabupaten Gorontalo Utara (Gorontalo); Kota Subulussalam, Kabupaten Pidie Jaya (NAD); Kabupaten Negekeo, Sumba Tengah, dan Kabupaten Sumba Barat Daya (NTT); dan Kabupaten Empat Lawang (Sumatera Selatan). Ma'ruf mengungkap empat daerah yang mempunyai kemampuan ekonomi di atas rata-rata syarat minimal, yakni Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Kabupaten Empat Lawang. Untuk enam daerah lain, potensi ekonominya sama dengan syarat minimal, bahkan ada yang kurang, seperti Kabupaten Pidie Jaya. "Karena itu, dalam pelaksanaannya harus dimonitor terus, jangan sampai kebablasan. Untuk yang enam itu memang tetap diproses karena sudah disepakati dan memenuhi syarat," kata Mendagri. Beberapa syarat lain adalah potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, dan luas wilayah yang dinilai dengan skor minimal, sesuai perundang-undangan. Aturan baru Sekretaris DPOD yang juga Dirjen Otonomi Daerah Depdagri Kausar AS menambahkan, dalam lima draf RUU pemekaran 10 kabupaten/kota itu terdapat pengaturan substansi baru dibandingkan dengan UU pemekaran daerah lain. Aturan baru telah disepakati oleh pemerintah, kabupaten induk, dan provinsi. Salah satu aturan baru itu adalah kabupaten induk dan provinsi memberikan bantuan/hibah berupa uang kepada daerah otonom baru untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah selama dua tahun. "Bila kabupaten induk dan provinsi tidak memberikan, pemerintah akan mengurangi dana alokasi umum kabupaten induk dan provinsi, untuk diberikan kepada daerah otonom baru," kata Kausar. Kabupaten induk wajib memberikan dana bantuan kepada daerah otonom baru sebesar Rp 5 miliar, kecuali Kabupaten Bolaang Mongondow yang akan mendapat Rp 15 miliar dari kabupaten induknya dan Kota Kotamobagu akan mendapat Rp 10 miliar. Sementara provinsi wajib memberi bantuan Rp 5 miliar untuk daerah otonom baru, kecuali Provinsi Sumatera Selatan yang akan memberi Rp 10 miliar kepada Kabupaten Empat Lawang. (SIE) [Non-text portions of this message have been removed] *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
