REFLEKSI: Negara adalah penguasa yang tak pernah rugi malah mujur karena berkesempatan untuk menambah kekayaan, tetapi rakyat melarat berkehidupan lebih parah. Bencana silih berganti.
http://www.lampungpost.com/aktual/berita.php?id=1331 Rabu, 6 September 2006 Negara Rugi Jika Soal Lumpur Lapindo Berlarut-larut Lampost Online, JAKARTA: Pemerintah harus secepatnya menyelesaikan masalah luapan lumpur di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, dengan tegas dan tuntas agar eksplorasi yang dilakukan PT Lapindo Brantas Inc. dapat segera dilanjutkan, karena jika terus molor penyelesaiannya maka negara akan semakin dirugikan. "Pemerintah harus tegas dan tuntas menyelesaikan persoalan lumpur di Sidoarjo secepat mungkin, karena kalau terus molor dan bertele-tele negara akan rugi," kata anggota Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Dr Abdul Asri Harahap, di Jakarta, Rabu. Harahap mengingatkan dalam pekerjaan ekplorasi minyak yang berlaku adalah bagi hasil antara negara dengan perusahaan yang mendapat pekerjaan dan yang dibagi adalah hasil bersih, yakni setelah hasil kotor ekpslorasi dikurangi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk operasional. "Segala biaya yang dikeluarkan untuk mengatasi masalah lumpur ini tentunya akan dimasukkan sebagai biaya operasional. Karena itu lebih baik persoalan itu segera ditangani, berapa pun biayanya asal tuntas," katanya. Luapan lumpur terjadi sejak 29 Mei 2006 mengakibatkan ribuan rumah tergenang serta puluhan sekolah, masjid dan pabrik serta ribuan penduduk mengungsi. Harahap menilai penanganan lumpur Lapindo saat ini terkesan tambal sulam dengan harapan biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Tapi, yang terjadi justru bisa sebaliknya. Karena penanganan tidak tuntas maka pada akhirnya biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih besar dengan hasil yang tidak jelas. "Kalau penanganannya tambal sulam seperti sekarang maka pengeluarannya besar tapi hasilnya tidak jelas. Ingat, dengan dimasukkannya seluruh biaya penanganan lumpur ini sebagai biaya operasional maka itu berarti negaralah yang menanggung seluruh biaya tersebut," katanya. Selain itu, kata Harahap, jika persoalan lumpur tersebut tidak segera tuntas maka rakyat yang menjadi korban bencana lumpur itu akan semakin sengsara. Mereka semestinya segera direlokasi dan mendapatkan ganti untung, bukan ganti rugi. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga akan rugi secara politik. Ketidaktegasan pemerintah akan membuat masyarakat tidak puas, khususnya pada Presiden. "Secara psikologis rakyat akan menilai Presiden Yudhoyono tak mampu menangani masalah ini," katanya. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, tambah Harahap, adalah terjadinya anarkisme yang dipicu keputusasaan masyarakat korban lumpur. Harahap juga mengingatkan, persoalan lumpur tersebut juga dapat memicu konflik antar warga di sekitar lokasi eksplorasi. [Non-text portions of this message have been removed] *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
