http://www.indomedia.com/poskup/2006/09/12/edisi12/opini.htm
Ekonomi kerakyatan: Antara kemauan dan komitmen Oleh Fred Benu * TEMA tentang: "Ekonomi Kerakyatan" ini kembali saya angkat untuk yang ke sekian kalinya ke media publik untuk menggagas pikiran konstruktif tentang perlunya kita benar-benar melakukan tindakan keberpihakan terhadap perekonomian rakyat berciri usaha mikro, kecil, menengah, dan marginal. Tulisan ini merupakan bagian dari tulisan lengkap yang saya persiapkan untuk disampaikan pada forum dialog tentang "Pemantapan Wawasan Kebangsaan" pada tgl 13 September 2006 di Kupang yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Nusa Tenggara Timur bekerja sama dengan LEMHANAS. Isu tentang ekonomi rakyat bukan isu baru. Isu ini sebenarnya sudah lama diangkat oleh para pemikir ekonomi Indonesia yang masuk dalam kelompok antiarus utama (main stream pengagum aliran liberalisme dan kapitalisme). Para peneliti ekonomi rakyat sering mengatakan bahwa walaupun Indonesia telah merdeka selama 61 tahun, tapi perekonomian Indonesia masih tetap terpola dalam ekonomi dualistik. Sama seperti yang telah lama dikemukakan oleh JH Boeke (1910), ekonomi dualistik adalah ekonomi yang tidak homogen tetapi hampir di semua sektor terpilah menjadi dua, yaitu sektor ekonomi modern/formal dan sektor ekonomi tradisional/informal. Yang kedua disebut Bung Hatta tahun 1931 sebagai sektor (kegiatan) ekonomi rakyat. Jadi istilah ekonomi rakyat ini walaupun tidak tepat benar disebut sebagai sektor ekonomi tradisional/informal, tapi sudah diangkat oleh salah satu founding father kita jauh sebelum kita semangat dan sibuk untuk membicarakan hal yang sama saat ini. Konsep tentang ekonomi rakyat ini kembali menghangat seiring dengan pengalaman "berharga" yang dialami oleh bangsa Indonesia saat harus menghadapi kenyataan keterpurukan perekonomian nasional yang dimulai tahun 1998. Pakar-pakar ekonomi makro saat itu menyatakan ekonomi Indonesia telah "mati secara aneh dan tiba-tiba" (the strange and sudden death of a tiger). Semua pihak, khususnya para pakar ekonomi kita sibuk mencari solusi terhadap keterpurukan dimaksud, dan banyak di antara kita yang setuju untuk mengangkat kembali konsep pembangunan perekonomian nasional berbasis rakyat ini sebagai fondasi pembangunan ekonomi bangsa. Cerita di atas dikemukakan untuk menyadarkan kita bahwa sebenarnya pembangunan ekonomi rakyat sebagai fondasi pembangunan ekonomi bangsa telah mendapat penguatan kemauan politik sejak lama. Tapi kemudian kemauan politik untuk membangun perekonomian rakyat ini menjadi sirna, khususnya pada masa kepemimpinan Orde Baru yang sangat mengidolakan kapitalisme dalam pembangunan ekonomi nasional seperti banyak termuat dalam text book ekonominegara-negara barat. Saat ini para pemikir ekonomi nasional juga terbagi dalam dua kutup pemikiran. Kutup yang masih mengidolakan peran liberalisme dan kapitalisme, dengan penekanan pada liberalisasi perdagangan dan pentingnya massive capital inflow, sebagai instrumen pemulihan dan pendongkrak perekonomian nasional. Kutup yang satu justru anti liberalisasi perdagangan dan menolak habis peran modal asing dalam membangun perekonomian. Mereka cenderung menolak privatisasi BUMN dan bantuan IMF, World Bank dan CGI karena dianggap menggiring bangsa ini dalam jeratan hutang yang sangat memberatkan. Jika kita agak sedikit moderat, maka tidak perlu mengurungkan diri dalam kedua kutup ekstrim dimaksud. Tidak total liberalisme dan kapitalisme dan juga tidak total anti liberalisme dan kapitalisme. Ini bukan "Idiologi Ekonomi Bunglon". Bagaimanapun kita masih memerlukan adanya aliran modal luar untuk menggenjot perekonomian makro kita. Dan mungkin agak sedikit naif kalau kita masih mencoba untuk menghindar dari liberalisasi perdagangan dunia. Cina saat ini yang menjadi sumber rujukan pembangunan ekonomi banyak negara berkembang bukan karena mereka sama sekali anti terhadap perdagangan bebas maupun anti aliran modal asing ke dalam negeri. Tapi keberhasilan Cina terjadi karena pemerintah negara komunis ini masuk dalam sistem perdagangan bebas dengan melakukan pembelaan terhadap perekonomian rakyatnya. Buktinya banyak pemodal asing yang banyak melakukan relokasi kapital ke Cina karena dianggap menyediakan pasar yang prospektif untuk bersaing dalam perdagangan bebas dan mempunyai basis perekonomi (rakyat) yang sangat kuat. Saya pikir Malasya juga sama. Walaupun Malaysia menolak bantuan IMF dengan mengatakan bahwa bantuan IMF seperti "madu beracun", tapi mereka tetap menggenjot perekonomian nasional lewat kinerja capital inflow yang sangat baik dan keberpihakan terhadap pelaku ekonomi (rakyat) pribumi. Saat ini kita kembali menggagas kemauan politik untuk mengembangkan konsep ekonomi rakyat sebagai basis pembangunan ekonomi nasional. Bagi saya gagasan dimaksud sah-sah saja, bahkan harus terus digagas dalam berbagai forum publik. Tapi saya yang lebih penting saat ini bukan soal gagasan kemauan politik (political will) pemerintahan untuk memperkuat perekonomian rakyat, tapi soal gagasan komitmen politik (political commitment). Kemauan politik sudah menjadi wacana pembangunan nasional maupun wacana pembangunan ekonomi daerah saat ini. Hampir setiap daerah otonom saat ini gemar mewacanakan program pemberdayaan ekonomi rakyat. Tapi kemauan politik saja tidaklah cukup untuk menjadikan perekonomian rakyat sebagai basis pembangunan ekonomi nasional jika tidak ada komitmen politik. Saya mencatat paling sedikit ada lima indikator bahwa kita kurang komit terhadap pembangunan ekonomi rakyat. Pertama, perbankan nasional maupun perbankan daerah belum benar-benar "tulus" untuk membantu menumbuh-kembangkan perekenomian rakyat. Kita bolehpertanyakan berapa besar dana yang benar-benar sudah dikucurkan (bukan sekadar disediakan) bagi kegiatan ekonomi produktif untuk sektor perekonomian rakyat dibandingkan dengan kucuran untuk para pengusaha besar atau perusahan besar. Kita juga mencatat bahwa sudah sejak lama Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan SBI (Sertifikat Bank Indonesia) dengan rangsangan menarik bagi perbankan menerima bunga yang cukup tinggi (bahkan pernah mencapai 17.5 %/tahun) jika mampu menghimpun dana-dana dari daerah dan ditransfer ke Jakarta. Saya tidak menuduh, tapi rasanya cukup rasional untuk berpikir bahwa perbankan di daerah lebih tertarik untuk menghimpun dana-dana pihak ke 3 yang akan ditransfer ke Jakarta dengan jaminan bunga yang cukup tinggi dibandingkan dengan menyalurkan dana dimaksud bagi pelaku ekonomi rakyat kecil dengan konsekuensi risiko kegagalan. Saya juga tidak ingin mengangkat cerita kesulitan perbankan daerah memperoleh proposal pelaku ekonomi rakyat yang bankable, sebagai alasan kurangnya kucuran kredit bagi sektor ekonomi rakyat. Tapi yang jelas perbankan menggunakan alasan ini untuk menghadirkan lembaga seperti KKMB (Konsultan Keuangan Mitra Bank), yang dibiayai oleh sebagian bunga kredit yang dibayar penerima kredit (debitor). Mubyarto justru mengusulkan kehadiran lembaga KKMER (Konsultan Keuangan Mitra Ekonomi Rakyat) untuk membantu pelaku ekonomi rakyat kita dalam memberikan usulan kredit sekaligus pemanfaatan, dan pengembaliannya (Mubyarto, 2004). Mengapa tidak? Kedua, sentralisasi ekonomi. Walaupun otonomi daerah sudah memberikan ruang yang cukup terbuka bagi pemangku kepentingan di daerah untuk membangun daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki, namun catatan pada tingkat nasional menunjukkan bahwa lebih dari 90 % uang dari daerah ditarik ke pusat. Sedangkan yang dikembalikan ke daerah hanya 25% dari pendapatan dalam negeri. Menurut perhitungan para ahli ekonomi makro, uang yang didistribusikan itu sekitar Rp 100 triliun yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada saat yang sama total uang yang digunakan membayar utang (termasuk bunga utang dan angsuran pokok) sekitar Rp123 triliun per tahun. Atau sekitar 33% anggaran itu hanya untuk bayar utang tiap tahun (Revrisond, 2006). Ketiga, perilaku KKN yang masih menjadi penyakit yang menggerogori kemauan pemerintah untuk berpihak pada pelaku ekonomi rakyat yang kecil. Keberpihakan pemerintah terhadap pengusaha besar sudah menjadi suatu konspirasi legal yang dibangun secara berjamaah. Banyak pihak yang menunjuk kebijakan pembayaran bunga obligasi yang dilakukan oleh pemerintah setiap tahun sebesar lebih dari Rp 50 triliun sebagai keberpihakan yang salah alamat. Karena pada saat yang sama perekonomian rakyat tidak mendapat keberpihakan dengan jumlah sebesar angka tersebut (mohon koreksi kalau salah). Keempat, keberpihakan setengah hati. Mungkin juga tertular virus "kehati-hatian" kalangan perbankan, banyak pemerintah daerah seperti ingin sekali membantuperekonomian rakyat kecil di daerah tapi tidak pernah tulus dan tuntas. Orang Kupang bilang "hati tar kasih". Saya melihat ada gejala seperti pokoknya harus ada program pemberdayaan ekonomi rakyat (PER) dalam nomenklatur perencanaan pembangunan, kemudian program dimaksud di-"blow-up" biar mendapat respon positif publik. Tapi kalau dibandingkan dengan besaran dana pemerintah daerah yang diparkir di perbankan jumlahnya jauh lebih kecil. Sebagai contoh, sejak tahun 2003 saya sudah menggugat keberadaan dana cadangan Pemerintah Daerah NTT yang diparkir di Bank NTT yang saat ini telah mencapai besaran nominal Rp30 miliar. Sejak awal saya lebih setuju jika jumlah dana yang cukup besar itu dimanfaatkan untuk menggerakkan sektor riil bagi peningkatan kinerja perekonomian rakyat (Disampaikan pada Forum Diskusi terbatas Pos Kupang, 29/12/2003). Dan saya bersyukur bahwa dalam penyampaian pokok-pokok pikiran Komisi C DPRD NTT sebagai masukan bagi pemerintah dalam penyusunan APBD 2007, menyerukan penghentian penyertaan modal pemerintah daerah ke Bank NTT, dan dialihkan bagi kepentingan rakyat secara langsung. Bahkan data menunjukkan bahwa walaupun dalam pembahasan APBD NTT 2004 antara pemerintah dengan DPRD NTT telah disetujui dana sejumlah Rp 10 miliar yang diperuntukan untuk kredit sektor UMKM NTT, tapi dalam perubahan RAPBD malah dialihkan untuk penyertaan modal bagi Bank NTT. Sekali lagi ini suatu bukti tentang komitmet keberpihakan pemerintah terhadap sektor ekonomi rakyat yang masih setengah hati (Pos Kupang, 2005). Kelima, perampasan hak-hak ekonomi sejumlah pelaku ekonomi rakyat berskala kecil. Fenomena ini merupakan suatu fenomena nasional. Setiap hari kita boleh mengikuti berita tentang penggusuran para pelaku ekonomi kecil, menengah, dan marginal. Hampir semua daerah mempunyai cerita sendiri-sendiri tentang bagaimana sejumlah pedagang kecil, marginal harus "digusur" sebagai bentuk peniadaan sektor ini hanya karena dianggap sebagai suatu yang informal, tidak berizin, tidak sesuai tata ruang, dan sebagainya. Tapi anehnya dalam banyak kesempatan kita semua (termasuk pemerintah) mengakui tentang sumbangan yang cukup berarti bagi perekonomian nasional maupun daerah yang diperankan oleh sektor ekonomi rakyat ini. Sekali lagi, fenomena seperti ini kembali menegaskan tentang proposisi bahwa semua pihak mempunyai kemauan untuk memberdayakan sektor ekonomi rakyat tetapi kurang komitmen.* * Penulis, staf pengajar Undana, Kupang [Non-text portions of this message have been removed] *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
