http://www.kompas.com/ver1/Internasional/0703/28/045921.htm Iran Alihkan Devisa Dollar AS
KUALA LUMPUR, SELASA - Gubernur Bank Sentral Iran Ebrahim Sheibany, Selasa (27/3), mengungkapkan, sanksi baru Dewan Keamanan PBB hanyalah "simbolik" dan tidak akan memengaruhi perekonomian Iran. Meski demikian, Iran telah mengalihkan cadangan devisa dari dollar AS ke mata uang lain. "Sanksi itu tidak ada pengaruhnya karena tidak terkait dengan ekonomi kami. Sanksi itu hanya terkait dengan beberapa hal simbolik, contohnya mereka menjatuhkan sanksi atas persenjataan kepada negara lain," ungkap Sheibany. Dia menambahkan, Iran bukanlah produsen utama ataupun pengekspor persenjataan ke negara lain. "Saya bisa katakan (sanksi) itu tidak akan berpengaruh buruk terhadap ekonomi kami," papar Sheibany. Meski demikian, diungkapkan, Iran telah mengurangi cadangan devisanya dalam bentuk dollar AS ke tingkat hanya 20 persen sebagai respons atas sikap permusuhan AS terhadap Iran. Gubernur Bank Sentral Iran itu menegaskan, ekonomi Iran bisa mengatasi sanksi-sanksi PBB dan negerinya mempunyai cukup cadangan devisa dalam bentuk mata uang asing untuk mengatasi jika terjadi guncangan besar. Namun, tidak disebutkan berapa cadangan devisa yang dimiliki Iran saat ini. Menyusul disahkannya Resolusi DK PBB Nomor 1747, Ketua Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Javier Solana, Senin, telah menelepon ketua perunding Iran, Ali Larijani. Telepon itu untuk memperbarui kontak dan menjelaskan apa yang telah dilakukan masyarakat internasional dan keinginan negara-negara adidaya untuk membuka kembali perundingan dengan Iran mengenai paket insentif untuk mengatasi kebuntuan perundingan. Juru bicara Solana, Cristina Gallach, menjelaskan tidak ada pembicaraan mengenai substansi dalam pembicaraan telepon itu. Ditambahkan, Larijani mengungkapkan penentangan Iran atas resolusi baru DK itu, tetapi menerima baik undangan untuk melakukan kontak kembali dan melakukan pembicaraan pada beberapa hari mendatang. Cara damai Dari pertemuan pemimpin Rusia Vladimir Putin dengan pemimpin China Hu Jintao di Moskwa, kedua pemimpin itu dalam pernyataan bersamanya menyampaikan, "Rusia dan China menekankan bahwa masalah program nuklir Iran harus diselesaikan hanya dengan cara damai, melalui perundingan." Ditambahkan, Rusia dan China akan melakukan segala upaya untuk memastikan dimulainya kembali perundingan dengan cepat dan menemukan sebuah penyelesaian jangka panjang yang bisa diterima semua pihak. Menyesalkan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dan sejumlah ormas Islam kembali menyesalkan sikap pemerintah yang mendukung resolusi DK PBB Nomor 1747. Resolusi itu dianggap bukan solusi damai atas masalah nuklir Iran, melainkan merupakan alasan awal untuk menyerang dan menguasai Iran. Hal ini disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin yang bersama sejumlah wakil dari ormas Islam menerima Duta Besar Iran untuk Indonesia Berooz Kamalvandi di kantor Pusat Dakwah PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa. "Kita harus mempertanyakan sikap pemerintah ini, dan Menlu Hasan Wirajuda perlu memberikan penjelasan sebenar-benarnya," ujarnya. Menurut Din, sikap pemerintah ini memperlihatkan keberadaan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB tidak memiliki signifikansi bagi keterwakilan sebuah negara besar dan berdaulat yang dapat berperan menciptakan keseimbangan global. Menurut Din, Indonesia seharusnya berempati kepada Iran sebagai sesama negara Islam dan anggota Gerakan Nonblok, dengan memperlihatkan sikap berani menolak resolusi PBB itu. Apalagi, suatu waktu Indonesia mungkin perlu juga membangun instalasi tenaga nuklir bagi pengembangan iptek dan kesejahteraan rakyat pada masa depan. Berooz Kamalvandi mengatakan, instrumen DK PBB sebenarnya sudah terbukti tidak bisa menyelesaikan masalah perdamaian dunia. Contohnya, persoalan Palestina hampir 50 tahun tidak selesai. "Apakah kegiatan Iran membangun instalasi nuklir dengan tujuan damai itu menakutkan? Kami sudah membuka semua pintu untuk diperiksa. Anehnya, ketika Israel menghancurkan negara lain, tidak pernah dianggap sebagai ancaman keamanan dunia," ujarnya. Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Abdul Asri Harahap mengkhawatirkan, resolusi ini hanyalah langkah awal untuk menyerang Iran. Sedangkan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPR Zulkifli Hasan menilai sikap pemerintah hipokrit dan mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengklarifikasi secara terbuka sikap tersebut. Jika klarifikasi dianggap belum memadai, F-PAN mendukung gagasan interpelasi yang kini bergulir di DPR. (AFP/Reuters/MAM/DIK/OKI) function WindowOpen1(url) { myWin1=open(url,"displayWindow","width=400,height=400,toolbar=no,menubar=no"); return false; } --------------------------------- Don't be flakey. Get Yahoo! Mail for Mobile and always stay connected to friends. [Non-text portions of this message have been removed]