Memang semua kita yang mendengar atau melihat kasus ini di TV takkan habis pikir. Saya setuju komentar dalam acara republik Mimpi hari Minggu yl di Metro TV, bahwa menghilangkan satu generasi takkan merubah sikap dan watak lembaga pendidikan ini. Hanya perombakan tuntas struktur atau malah pembubaran (tapi jangan sampai merugikan para siswa), satu satunya jalan yang ada.
TETAPI, marilah kita sadari, bahwa setiap lembaga dalam suatu masyarakat, hanya mungkin tumbuh dan berkembang apabila sesuai dengan masyarakat dimana lembaga tersebut tumbuh, ini bak tanaman. Jadi, lembaga yang penuh obsesi kekuasaan dan kekerasan ini, tanpa mengedepankan kinerja rational dan kekuatan daya pikir (research dan survey maupun innovasi), HANYA dapat tumbuh dalam masyarakat macam bangsa kita dimasa ini: hidup keseharian penuh jalan buntu, frustasi, pamer kekuasaan, ketimpangan sosial.. Lembaga semacam ini, TAK mungkin muncul dalam masayarakat yang sudah dewasa macam Jepang, Korea, Singapura, Austria, swiss, negara negara Skandinavia.. Perhatikanlah, bagaimana baju seragam, dalam bentuk apapun, sangat disukai dinegeri ini... Salam Danardono --- In ppiindia@yahoogroups.com, [EMAIL PROTECTED] wrote: > > > saya tidak habis pikir mengapa pemerintah atau negara harus melempar > tanggung > jawab terhadap kasus yang terjadi di IPDN, karena pada dasarnya SYSTEM > PENDIDIKAN > yang terbentuk di IPDN atau STPDN (dulu) sebelumnya di buat oleh NEGARA, > jadi dengan > sendirinya negaralah yang harus bertanggung jawab terhadap konsekwensi yang > terjadi > akibat penerapan system tersebut. Karea kita tahu bahwa system yang dibuat > pasti mempunyai > tujuan tertentu, sehingga kalau system pendidikan di ipdn tetap berjalan > dari awal pembentukannya > maka artinya tujuannya sudah tercapai, tapi konsekwensinya harus ditanggung > oleh negara. > > kasus ipdn ini, kelihatanya pemerintahan SBY bersikap pilon, seakan-akan > kejadiannya > tidak berhubungan dengan kebijakan yang menghasilkan system pendidikan yang > menghasilkan > suatu effek yang sangat buruk. pemerintah (negara) seharusnya bertanggung > jawab terhadap system > ini. para pakar tata negara pasti tahu tentang hal ini, > > Pada kesimpulannya para praja senior yang telah melakukan kekerasan tidak > bisa dihukum karena > tindakan mereka termasuk dalam system pendidikan yang diciptakan oleh > pendiri sekolah tersebut > dan para siswa atau praja yang tewas atau mengalami cedera harus > mendapatkan kompensasi > dari negara (pemerintah) ... ... dikawatirken pemerintah atau > penyelenggarah negara sekarang bukanlah > negarawan yang bertanggung jawab terhadap negara dan rakyatnya, tetapi > pejabat pilon yang > tidak mendidik rakyat dan pemerintahan untuk menghindari hukum ..... > > salam > yustam > > > > > > > ______________________________________________________________ > > Disclaimer : > - This email and any file transmitted with it are confidential and > are intended solely for the use of the individual or entity whom > they are addressed, if you are not the original recipient, please > delete it from your system. > - Any views or opinions expressed in this email are those of the > author only. > ______________________________________________________________ >
