KPPU Yakin Terjadi Kartel SMS
TEMPO Interaktif, Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yakin terjadi persekongkolan delapan operator selular untuk membentuk harga (kartel) tarif layanan pesan pendek. "Tentu saja kami yakin, kalau tidak pasti tak dilanjutkan ke pemeriksaan lanjutan," kata Ketua KPPU Muhammad Iqbal kepada Tempo di Jakarta kemarin. "Tapi kami tak bisa menghakimi begitu saja. Perlu dibuktikan lebih lanjut." Ia menjelaskan, dalam pemeriksana lanjutan ini tim pemeriksa fokus pada mencari kerugian konsumen (consummer lost) akibat penetapan harga. Bukti pendukung seperti kerugian konsumen diperlukan setelah operator ramai-ramai mengelak ikut dalam perjanjian tarif pesan pendek (SMS). Padahal awalnya operator mengakui bukti-bukti berupa dokumen perjanjian yang saat ini berada di tangan komisinya. Soal upaya menghitung costumer lost, kata Iqbal, bisa melalui analisa ekonomi berdasarkan tarif interkoneksi dari Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), yakni Rp 75 per SMS. Sementara delapan operator memberlakukan tarif SMS Rp 250-Rp 350. "Pembuktian seperti ini pernah kami lakukan pada kasus Temasek," katanya. Delapan operator itu adalah PT Excelcomindo Pratama (XL), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkomsel), PT Indosat, PT Hutchinson, PT Smart Telecom, PT Mobile-8, dan PT Bakrie Telecom. Dua hari lalu, Iqbal menyatakan KPPU telah memiliki bukti kuat kartel tarif SMS. Bukti kuat itu didapat pekan lalu sehingga lembaga ini memutuskan melanjutkan pemeriksaan. "Pemeriksaan lanjutan untuk memeriksa saksi-saksi dan mendapatkan bukti yang lebih kuat," ucapnya. Pemanggilan manajemen delapan operator tadi akan dimulai Januari nanti. Iqbal membeberkan, KPPU menemukan dokumen perjanjian dan fakta-fakta pendukung. Fakta itu antara lain operator memberlakukan tarif Rp 250-Rp 350 per SMS, padahal BRTI menetapkan Rp 75. Jika dugaan persekongkolan ini terbukti, menurut dia, operator-operator itu melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal tadi melarang pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen pada pasar yang sama. Operator seragam membantah tuduhan kartel. Juru bicara Telkom, Eddy Kurnia, menyatakan layanan SMS di Indonesia masih berbasis sender keep all (SKA) sehingga operator penerima SMS tak memperoleh benefit apapun. Padahal, banjir pesan pendek membebani operator yang dituju. Untuk menghindari spamming antaroperator, kata dia, banyak promosi SMS on net dengan harga murah atau mengubah SKA menjadi pola interkoneksi. Soal tarif versi BRTI, Eddy menilai BRTI menghitung berdasarkan perhitungan cost based, yakni SMS masih dianggap sebagai value added service, sehingga cost rendah. Sebab tak semua elemen jaringan yang digunakan diperhitungkan. Direktur Marketing Indosat, Guntur S. Siboro, membantah perusahannya meneken perjanjian soal tarif SMS dengan operator lain. "Harga juga ditentukan oleh pasar dan positioning," ujarnya. Mobile-8 dan Bakrie Telecom pun membantah kongkalikong mengatur harga. Adapun Myra Junor, juru bicara XL, enggan berkomentar dengan alasan masih dalam pemeriksaan. Direktur Utama Hutchinson, Sidharta Sidik, setali tiga uang. Peneliti dari Indef, Usman Hidayat, menyebut aksi delapan operator itu sebagai price fixing. Ini terjadi lantaran harga cenderung seragam karena dominasi salah satu operator. Nah, operator lainnya menikmati kondisi itu. "Price fixing merugikan konsumen," ucapnya. Ia berpendapat homogenitas harga terjadi karena tak ada perbedaan struktur tarif. Agoeng Wijaya | Yuliawati | Dian Yuliastuti | Munawwaroh http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2007/12/19/brk,20071219-113828,id.html mediacare http://www.mediacare.biz [Non-text portions of this message have been removed]
