Teman-teman,
Saya baru kembali dari pembicaraan bersama teman2 wartawan dan juga teman2 di
Perbankan, parlemen dan BI. Ternyata banyak pihak yang bermain baik itu DPR
maupun di BI. Cukup surprise, saya mendengar berita dilapangan.
Ternyata salah satunya "dedengkot" biang keladi yang bermain di Bank Indonesia
adalah "ANDRIANUS MOOY" (Mantan Gubernur BI zaman Soeharto).Selain anak buahnya
"Yang Ahmad Rizal" (Direktur Perizinan BI)
Bisa kebayang enggak orang yang bermasalah di zaman soeharto seperti Andrianus
Moy (Mantan Gub. BI), sekarang menjadi salah satu Tim yang menyeleksi calon2
Direksi di Bank BNI?
Logikanya orang2 BI itu bagaiamana? kenapa orang2 yg sdh uzur dan punya masalah
seperti andrianus moy diangkat sebagai salah satu tim penyeleksi "fit and
Proper test"? apakah di Bank Indonesia tdk ada orang lain lagi yang pintar dan
bersih?
Sudah jelas andrianus Moy (Mantan Gubernur BI), memegang andil yang sangat
besar pada waktu penjegalan Raden Pardede dan Agus Marto di BI. Dan Doddy
Virgianto menjadi Direksi Bank BNI.
Sudah bisa dipastikan, dari hasil korupsinya pada waktu menjabat BI, dgn
mudah dia memanipulasi dan mengelontorkan sejumlah uang ke parlemen. (Pihak KPK
harusnya aware dgn hal ini)
Andrianus Moy tidak ingin "ulah busuknya" mengambil harta Rakyat pada waktu
menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, tebongkar oleh KPK. Cobalihat berapa
policy yang dia keluarkan sudah menyengsarakan rakyat? Kenapa yg ditangkap oleh
KPK hanya paul sutopo, kenapa dia tidak? padahal dia adalah "mantan bosnya"
paul sutopo. Dan sekarang
dia menjadi Salah satu Tim Penyeleksi Fit and Proper testnya BI.
Bisa saya bayangkan , apa yang Pak Anwar bilang BI sarang penyamun itu benar.
Yang ditakutkan hal ini berimbas dan berakar cukup kuat ke anak buahnya yang
sekarang menajabat sebagai Direktur Perizinan BI yaitu Yang Ahmad Rizal.
Kalau BI mau bersih:
1. BI harus bebas dari orang2 rezim lama zaman soeharto. jadi orang2 yg sdh
uzur seperti Andrianus Moy dan juga kaki tangannya, mereka harus segera
dibersihkan dan diberhentikan dari linkungan BI,serta diperiksa KPK.
2. Anak2 muda dari BI, yang masih bersih dan idealis, harus diangkat menjadi
calon2 pengganti mereka.
3. Selama masa peralihan menunggu yg muda2 naik, sy setuju, bahwa Gubernur BI
harus dari orang luar. Gunanya adalah utk memutus tali rantai "satu generasi"
dari para senior2nya yang corrupt.
4. Policy2 BI yg memetingkan negara luar (yg dibuat oleh para pejabat BI yang
merugikan bangsa Indonesia dan berpihak kepada IMF harus dihapus). dan harus
di buat policy yang membantu rakyat kecil spt UKM.
Coba teman2 lihat beberapa artikel dibawah ini, saya heran mengapa orang kaya
Adrianus Mooy masih bercokol di BI. Dia itu sebenarnya "trouble makernya" dari
persoalan dari dia menjabat dia sebagai Gubernur BI, kasus Golden Key Rp. 1.3
Trilliun (th 1994), Kasus Barito Pacific Timber Rp. 1.7 Trilliun (th 2001), dan
yang terakhir adalah penjegalan calon Gubernur BI dan juga Direksi Bank BNI.
Masih besar juga "nyalinya" orang tersbut yang sudah banyak meresahkan
masyarakat. Bagaimana dgn KPK, kayanya tidak berani berbuat apa2 terhadap
"master mind" dari semua kejadian.
Berikut ini artikel2 yang berhasil saya kumpulkan (sebenarnya masih banyak
lagi ini hanya bbrp) , sbb:
1.)Suharto Tanyakan Soal Tanzil ke Adrianus Mooy
Berita Dari JAWA POS edisi 04/08/94 (Jakarta, JP.-) Presiden
Soeharto, kemarin menanyakan skandal penyaluran kredit Bapindo Rp 1,3 triliun
kepada mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Adrianus Mooy. Kredit tersebut
disalurkan Bapindo kepada pemilik Golden Key Group Eddy Tansil dan kemudian
menjadi kasus nasional. Mooy yang kini Dubes RI untuk Masyarakat Eropa
itu, menjawab semua pertanyaan presiden. Tetapi, diantara jawabannya terdapat
hal-hal yang agak ganjil, misalnya Mooy mengaku tidak pernah kenal Eddy Tansil.
Padahal, ketika kredit tersebut dikucurkan Mooy masih menjabat gubernur BI.
Ketika menghadap Pak Harto, Adrianus Mooy didampingi Menseneg Moerdiono.
ertemuan presiden dengan Mooy dan Moerdiono ini berlangsung selama satu jam
lebih. Mooy, lebih banyak diam ketika memberikan keterangan kepada
wartawan. Insiatif jawaba selalu diambil alih oleh Mensesneg. Mooy yang duduk
di samping kanan Mensesneg tampak gelisah, sesekali dia tampak
membetulkan cara duduknya. Mantan gubernur Bank Sentral, apa mengetahui
duduk perkara Bapindo ini, apa kenal Eddy Tansil, apa tahu perusahaan yang
namanya Golden Key, apa tahu kalau ada masalah di sana,'' kata Mensesneg.
Banyak pertanyaan wartawan kepada Mooy yang dijawab langsung oleh Mensesneg.
Mengutip hasil pembicaraan presiden dengan mantan gubernur BI itu,
Mensesneg mengatakan, bahwa Pak Mooy memperlihatkan tidak pernah kenal
pengusaha bernama Eddy Tansil. Nama Eddy baru diketahui melalui surat-surat
kabar di tanah air yang dibaca di tempat kerjanya, yaitu di Brussel Eropa.
''Jadi nama orangnya saja tidak tahu, perusahaannya juga tentu tidak tahu.
Kalau di sana ada masalah tentu tidak tahu,'' kata Mensesneg yang dibenarkan
oleh Mooy. Kendatipun demikian, menurut Mensesneg, Adrianus Mooy
menyatakan bersedia dimintai keterangan sekiranya Kejaksaan Agung merasa perlu
memintai keterangan tentang kasus Golden Key yang sekarang dalam tahap
pemeriksaan itu. ''Dan, kalau saya boleh informasikan kepada Anda, saya
telah menanyakan kepada jaksa agung, apakah Pak Mooy perlu dimintai keterangan
atau tidak. Menurut jaksa agung sampai hari ini tidak ada alasan yang cukup
untuk meminta keterangan dari Pak Mooy,'' kata Mensesneg. Lantas
Mensesneg berujar dengan nada tanya yang langsung dijawabnya sendiri. ''Mengapa
hal ini perlu ada kejelasan? Karena selagi Pak Mooy ada di tanah air tentu akan
lebih efisien,'' kata Mensesneg. Bukankah ketika kredit itu mengucur
kepada Eddy Tansil, Adrianus Mooy menjabat gubernur BI? ''Gubernur BI tidak
harus tahu semua kredit, karena masalah kredit itu menjadi tanggung jawab
direksi bank bersangkutan. Sebab kalau tidak, Bank Sentral menjadi pengurus
kredit,'' jawab Mensesneg. Menyinggung adanya pengawasan dalam kasus
tersebut, Mensesneg mengatakan, jelas ada pengawasan. ''Tapi, hanya masalah
yang mempunyai pengaruh besar secara makro saja, gubernur Bank
Sentral baru melaporkan kepada pemerintah dalam hal ini presiden. Contoh
kongkritnya kasus Bank Duta,'' katanya. Mooy lantas menyaranakan agar
wartawan bertanya langsung kepada gubernur BI sekarang mengenai mekanisme
pengawasan di dunia perbankan. ''Di BI itu ada pengawas dan pemeriksa. Tentu
dari situ ada kepala bagian, kepala urusan, direksi, baru kemudian gubernur,''
kata Mooy.
_______________________________________________________________________ 2. KKN
Orde Baru
Adrianus Mooy Diperiksa Kejakgung
Jakarta, 30 April 2001 18:45
MANTAN Gubernur BI Adrianus Mooy hari ini diperiksa Kejaksaan Agung, sebagai
aksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi PT Bahana Pembinaan Usaha
Indonesia (BPUI) dengan tersangka mantan Menteri Keuangan Ali Wardana dan
mantan dirut BPUI Sudiono Timan.
"Pemeriksaan juga berkisar pada masalah pengambilalihan utang PT Barito Pasific
sebesar Rp 1,7 triliun, tetapi perusahaan itu baru menerima Rp 628 milyar
sehingga dugaan kerugian negara Rp 1,1 triliun," kata Kepala Pusat Penerangan
dan Hukum Kejaksaan Agung Moeljohardjo, kepada pers.
Materi pemeriksaan, kata Moeljohardjo, adalah peranan saksi pada penandatangan
perjanjian kerjasama antara pemegang saham PT BPUI dan PT Arta Investa Arga
(AIA).
Pemeriksaan Mooy, katanya, dalam kapasitasnya mewakili BI sebagai pemegang
saham 80 persen di BPUI. Menurutnya, pemeriksaan juga mencari infomasi tentang
latar belakang dibuatnya perjanjian kerjasama dan bagaimana proses memutuskan
dilakukannya kerjasama di antara pemegang saham, serta adanya hak opsi di PT
AIA untuk membeli 70 persen saham milik BI di PT BPUI sebagaimana tercantum
dalam kerjasama tersebut.
Pada kesempatan yang sama, mantan Dirjen Lembaga Keuangan yang juga mantan
Menkeu Bambang Subianto juga diperiksa dalam kasus yang sama.
Pemeriksaan, katanya, difokuskan pada peranan saksi sebagai ketua tim supervisi
kredit bank pemerintah saat itu, yang melakukan supervisi terhadap porto polio
kredit atau monitoring kredit pada bank pemerintah.
3. Golkar dan Demokrat Sokong Agus Voting akan dilakukan malam ini.
JAKARTA -- Partai Golkar dan Partai Demokrat mendukung Agus Martowardojo
menjadi kandidat Gubernur Bank Indonesia menggantikan Burhanuddin Abdullah.
Kedua partai besar ini optimistis Direktur Utama Bank Mandiri itu bakal mulus
melaju ke posisi puncak untuk memimpin bank sentral.
Dukungan terang-terangan itu mencuat di tengah berlangsungnya proses uji
kelayakan dan kepatutan atas dua calon Gubernur BI di Komisi Keuangan dan
Perbankan (XI) Dewan Perwakilan Rakyat. Selama dua hari berturut-turut, kedua
calon, yakni Wakil Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset Raden Pardede
dan Agus Martowardojo, secara bergiliran dicecar oleh anggota DPR. Malam ini,
rencananya voting pemilihan Gubernur BI akan digelar.
Kemarin giliran Agus diuji DPR. Dalam paparannya, ia menekankan pentingnya
mendorong fungsi intermediasi perbankan untuk menopang pertumbuhan ekonomi,
meski tetap harus hati-hati. Ia juga mengingatkan perlunya bank sentral
bersinergi dengan institusi lain. "BI akan lebih terbuka. Tapi tak akan ada
kebijakan ekstrem," katanya. Ia berharap BI disegani di level nasional dan
global.
Menurut anggota Komisi Keuangan dari Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng,
sikap partai yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla ini sudah jelas menyokong
Agus. Ia memastikan koordinasi intensif di dalam partai sudah berlangsung. "Ini
sudah garis putusan partai," ujar Markus. Artinya, 12 suara Golkar akan
diberikan untuk bankir senior itu.
Sikap serupa muncul di Partai Demokrat, kubu pendukung pemerintah lainnya.
Menurut anggota Komisi Keuangan dari Partai Demokrat, Vera Febyanthy, sikap
partainya sudah sangat jelas mendukung Agus menduduki kursi puncak di BI. Jadi
enam anggota Komisi XI dipastikan akan menjatuhkan suara mereka untuk bos bank
terbesar di Indonesia itu.
Dukungan kedua partai tersebut bukan tanpa alasan. Menurut Markus dan Vera,
partai mereka ingin Gubernur BI tak hanya sibuk memikirkan inflasi, tapi
melupakan sektor riil. Mereka berpendapat, ekonomi tidak akan membaik jika
dunia usaha tak jalan.
Karena itu, mereka berpandangan saatnya kondisi itu diubah. "Nah, sebagai
bankir, Agus adalah figur yang tepat untuk mendorong dunia usaha," kata Markus.
Namun, agar moneter tetap terjaga, menurut dia, Agus bisa mendayagunakan sumber
daya di BI yang sudah jagoan menjalankan tugasnya.
Berbeda dengan kedua partai itu, dua partai lainnya, yakni Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera tetap berkeras menolak kedua
calon tersebut. Kedua partai itu menganggap kemampuan Agus dan Raden masih
diragukan untuk memimpin bank sentral. Gabungan kedua partai berjumlah 14 suara.
"Agus tidak menguasai makroekonomi," kata anggota DPR dari PDIP, Maruarar
Sirait. Adapun Raden Pardede diakui memang menguasai soal moneter. Tapi, "Yang
lebih ahli dari dia lebih banyak di BI," ujar anggota Dewan dari PKS, Andi
Rahmat, kemarin.
Di luar kubu yang jelas berseberangan itu, beberapa partai lainnya masih belum
menentukan sikap. Partai Amanat Nasional, misalnya, menurut kadernya, Dradjad
Wibowo, belum memutuskan. "Kami akan rapat dulu," katanya.
Bagaimanapun, tampilnya orang luar untuk memimpin bank sentral memicu
pertanyaan mantan petingginya. Menurut mantan Gubernur BI Adrianus Mooy, sistem
pemilihan Gubernur BI sekarang telah memicu pengotakan di tubuh bank sentral.
"Kerja tim jadi berkurang," ujarnya. EKO NOPIANSYAH | SORTA TOBING
4. Sindo Edisi Sore Ekonomi Sore
BI Belum Independen
Rabu, 12/03/2008
JAKARTA (SINDO) Bank Indonesia (BI) sebagai pengelola moneter dinilai belum
independen. Pemerintah masih bisa mengintervensi kebijakan Bank Sentral.
Misalnya, pemilihan Deputi Gubernur BI.Seharusnya, dia dipilih atau diusulkan
oleh Gubernur BI, sedangkan presiden tinggal menyetujuinya, tutur mantan
Gubernur BI Adrianus Mooy dalam diskusi yang mengkritisi independen BI di
Jakarta kemarin. Adrianus Mooy menambahkan, pemerintah secara politik masih
memengaruhi BI.Bahkan, UU BI yang memberikan jaminan bebas dari politik
eksekutif pada kenyataannya tidak demikian.
Presiden masih bisa melakukan intervensipadahal-haltertentu. Bebas dari
pengaruh pemerintah itu sama sekali tidak mungkin karena UU BI itu kan dibuat
DPR,ungkapnya. Jadi, independensi di sini maksudnya adalah menghindari campur
tangan pemerintah yang negatif.Artinya,bukannya tidak boleh berhubungan atau
berkoordinasi dengan pemerintah,melainkan menghindari campur tangan yang tidak
baik. Sebab, itu akan memiliki dampak yang tidak menguntungkan bagi inflasi dan
perekonomian secara menyeluruh. Ke depan perlu dibangun mekanisme komunikasi
yang bisa menjamin BI tidak bisa didikte harus melakukan ini atau itu yang
tidak sesuai kebijakan BI untuk mencapai target inflasi.
Namun, BI dan pemerintah harus bekerja sama untuk mengkaji inflasi,
tuturnya. Hal yang sama juga diungkapkan mantan Menteri Keuangan (Menkeu) JB
Sumarlin. Dia berpendapat Deputi Gubernur BI tidak perlu melalui fit and proper
test (uji kelayakan dan kepatutan). Karena Gubernur BI merupakan jabatan
tertinggi di BI, gubernur mengajukan Deputi BI untuk pengangkatan sehingga bisa
menjaga tim workyang baik,tuturnya. Sementara itu, ekonom Centre for Strategic
and International Studies (CSIS) Raymond Atje menambahkan, tingkat inflasi
maupun pola perubahan inflasi sejak diperkenalkan independensi BI tidak banyak
berbeda dengan masa-masa sebelum krisis.
Menurut dia, terlalu dini berharap banyak terhadap peran BI dalam
pengendalian inflasi. Dugaan campur tangan pemerintah menunjukkan BI belum
benar-benar independen. Karena untuk mengetahui itu, dibutuhkan penelitian
lebih jauh.Sementara itu,sekurang-kurangnya kita bisa yakin bahwa BI tidak lagi
dipergunakan untuk membiayai proyek politik pemerintah yang berkuasa seperti
yang terjadi pada masa Orde Lama,tuturnya. Analis perbankan Mirza Adityaswara
menambahkan, untuk menjadi bank sentral yang berfungsi baik diperlukan
independensi yang bertanggung jawab.Ini demi tercapainya stabilitas moneter dan
sektor keuangan yang sehat.
Demikian saya sampaikan.
Chandra s. Widjojo
---------------------------------
Never miss a thing. Make Yahoo your homepage.
[Non-text portions of this message have been removed]
