Siapa yang waras ya? Yang satu itu atau 45 (yang lain) ya? Lieur euy.. Benarkah Indonesia dijajah bukan hanya oleh asing; tetapi juga oleh bangsanya sendiri sebagai agen"nya?
CMIIW.. Wassalam, Irwan.K http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/04/07/20/98428/drajad-wibowo-saat-voting-saya-menolak Fiskal & Moneter Drajad Wibowo: Saat Voting Saya Menolak Senin, 7 April 2008 - 18:14 wib Nuria - Okezone JAKARTA - Komisi XI DPR hampir saja menerima Boediono sebagai cagub BI secara aklamasi. Namun terdapat satu suara menolaknya, yakni Drajad Wibowo. Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PAN itu mengaku secara terang-terangan bahwa dirinyalah yang tidak menerima Menko Perekonomian Boediono. "Secara aklamasi saya menolak. Saat voting saya juga tetap menolak," tegasnya, usai mengikuti voting calon tunggal gubernur BI, di ruang Komisi? XI DPR, Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/4/2008). Hasil voting usai uji kepatutan dan kelayakan tersebut menunjukkan dari 46 anggota DPR yang hadir, 45 anggota di antaranya menerima. Hanya satu anggota saja yang menolak calon tunggal gubernur BI yang diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurutnya, jawaban mengenai dugaan keterkaitan Boediono dalam kasus BLBI masih menggantung. Karena, banyak hujan interupsi sehingga Drajad tidak bisa memberikan adjusment. "Direktur yang lainkan di penjara, kenapa dia tidak ikut dipenjara?" tanyanya heran. (rhs) On Tue, Apr 8, 2008 at 12:42 PM, Narliswandi Piliang <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > Yth Bapak Adijoyo, > > Di bawah ini saya copy paste-kan tulisan saya di www.presstalk.info. > rasanya tak perlu dibahas lagi bagaimana langgam tiga doktor yang Anda > masksud. Mereka memang cuma diawang-awang yang berpenampilan berpihak ke > rakyat kebanyakan. Padahal faktanya mereka kaki tangan "penjajah". > > Jangan heran bila kita dijajah oleh bangsa sendiri > > wassalam, > [EMAIL PROTECTED] <iwan.piliang%40yahoo.com> > > Kamis, 3 April 2008 > BAIK > > DI DALAM hidup berbangsa dan bernegara, ternyata mencari orang baik saja > tidak cukup. Di dalam jurnalisme, kata baik setara langsung dengan > profesional. Di dalam buku Sembilan Elemen Jurnalsime-nya Bill Kovach - - > sosok yang kini dianggap sebagai hati nuraninya jurnalisme Amerika Serikat - > - mengatakan bahwa jurnalis berpihak kepada warga. > > Rosihan Anwar, wartawan senior, menuliskan keprihatinan di penghujung > 2007. > > "Wartawan harus pro poor," tutur Rosihan. > > Berapa media, berapa jurnalis yang jelas keberpihakannya kini? > > Laporan dari kawan yang sedang membentuk pengurus Persatuan Wartawan > Indonesia Reformasi (PWI-Reformasi) di Kalimantan Timur, mengatakan di dalam > Pilkada Kaltim yang akan berlangsung Mei 2008 ini, semua jurnalis sudah > memihak ke masing-masing kandidat gubernur. Hal demikian terindikasi terjadi > di semua propinsi dan semua kabupaten di Indonesia. Bagaimana dengan tugas > jurnalistik wartawan, bisakah mereka menyajikan berita yang pro warga? > > Bagaimana trias politika; pemerintah jernih keberpihakannya bagi rakyat > kini? > > Sebelum nama Boediono, Menko Perekonomian diusulkan oleh SBY sebagai calon > Gubernur Bank Indonesia, Alif Hesrudin Gaffar, Ketua Umum Gerakan Menuju > Masyarakat Madani (GNM3) yang membawahi beberapa LSM, sudah menduga bahwa > sesungguhnya yang akan masuk diusulkan SBY adalah Boediono. Dari awal! > > "Namun agar kelihatan cantik, dijajal dulu nama lain, " ujar Alif. > > Dua nama calon yang ditolak DPR, Agus Martowardoyo, Dirut Bank Mandiri dan > Raden Pardede, Wakil Direktur Utama PT Pengelola Aset (perusahaan pengganti > BPPN), bisa jadi hanyalah "tumbal" belaka, dari permainan politik kekuasaan > - - yang diindikasikan memang sudah diatur di DPR yang berpihak murni kepada > kekuasaan, murni mempertahankan kekuasaan. > > Kekuasaan yang ingin mempertahankan kekuasaan, memang terjabarkan dalam > langkah strategis pemerintah. Kian hari kebijakan SBY untuk masyarakat > kebanyakan, memang kian tidak populer. > > Harga kebutuhan pokok kian tinggi, sektor riil tidak tumbuh, harga-harga > kebutuhan hidup mendasar juga kian tidak terjangkau. Sudah tak terhitung > tulisan media yang memaparkan bahwa, misalnya, tujuh belas ribu anak balita > kurang gizi di Nusa Tenggara Timur. Bahkan kolom KOMPAS hari ini ada judul > Negara Lapar, semuanya mengingatkan pemerintah, bahwa keadaan di bawah > mendekati lampu merah. > > Sindrom kekuasaan, memang membuat candu. > > Jika tidak memihak rakyat, keberpihakan kekuasaan mereka buat sangat jelas > ke arah lain. Mereka kini berpihak kepada kekuatan multinasional company, > kekuataan dana besar panas jangka pendek yang bermain di bursa saham, yang > setiap hari dijadikan indikator pertumbuhan ekonomi. > > Bahkan ada dana panas jangka pendek yang mendem di Bank Indonesia dalam > bentuk SBI, yang harus dibayar bunganya oleh negara, oleh rakyat > sesungguhnya. Dana menumpuk di SBI, bahkan dari dana Pemda di daerah, telah > membuat peredaran uang untuk kegiatan berproduktif tidak bergairah. > > Mereka di kekuasaan kini berpihak kepada order negara besar yang > berkepentingan terhadap sumber daya alam dan pasar yang ada di negeri ini. > > Dengan mencalonkan Boediono sebagai Gubernur Bank Indonesia, tegas dan > jelas sekali bahwa SBY sebagai Presiden yang dipilih rakyat, memihakkan > kekuasaannya terhadap order dari International Moneterry Fund (IMF) berikut > jajarannya yang dikordinasi oleh Amerika Serikat. Karena nama Boediono > memang yang sejalan segaris lurus dengan kemauan IMF. > > Apalagi kursi yang ditinggal, bisa diserahkan kepada Sri Mulyani, Menteri > Keuangan, yang juga membela kepentingan "tuannya" negeri asing dengan > embel-embel membela kekuasaan SBY. > > Mereka selanggam seirama, selaku-seperangai. > > Sosok ekonom lain, macam Rizal Ramli, sekadar contoh, yang sering > menyuarakan keberpihakan ekonomi UKM, sektor riil, dipastikan akan ditolak > IMF dan anteknya. Hal itu bisa dibuktikan ketika nama yang bersangkutan > sempat masuk ke dalam list nama menteri di kabinet SBY mendapat tantangan > dari IMF berikut tangan-tangannya yang ada di Indonesia - - yang selama ini > dikenal dengan mafia Berkeley. > > Padahal menurut faktanya, Rizal Ramli sudah ikut menandatangani posisinya > sebagai calon menteri dengan SBY. Namun surat asli yang masih dipegang Rizal > Ramli itu hingga kini, hanya menjadi arsip pribadinya, bahwa campur tangan > asing nyata adanya bagi negeri ini. > > Di tengah keadaan sulit rakyat kebanyakan, tidak ada pilihan bagi SBY yang > dekat di akhir kekuasaan untuk menggantungkan harapan kepada "penguasa" > ekonomi. Ia tampaknya memang merasa tak perlu populer lagi di masyarakat, > agar dapat terpilih lagi menjadi presiden di jabatan kedua. > > Goresan nyata, dari diusulkannya Boediono. > > SIANG di medio Maret 2008. Entah mengapa, taksi yang saya tumpangi persis > berhenti di lampu merah di depan Istana Negara. Saya hendak menuju arah > Kota. Antrian lampu merah panjang. Jalanan di depan tampak kosong. Rupanya > telah ditutup polisi di depan. Tak lama kemudian empat motor besar forider > tampil. Jalannya cepat. Empat motor berhenti. Mereka langsung berbaris. Dua > belas Paspamres di dalam istana berbaris berjajar, laksana patung. > > Tak lama kemudian masuk mobil Landcruiser, 4700 cc hitam. Di belakang > sedan Mercedes Benz 600 hitam, berpelat RI-1, di belakangnya VW Caravel > Hitam, Jeep Mercy G Class Hitam, baru ada lagi Mercy 600 SEL hitam, kembali > berpelat RI -1, di belakangnya ada Jeep Mercy lagi, ada VW Caravelle lagi, > ada Ambulan Volvo station, Jeep Mercy, dan dua motor besar Paspamres. > Begitulah jumlah kendaraan, jumlah protokoler presiden. Banyak sekali mobil > yang harus berderet, demi mengamankan presiden. Harus pakai sedan kamuflase > segala, tampaknya. > > Kala itu saya tertawa sendiri macam orang gila di dalam taksi. Tertawa > membayangkan bagaimana kalau yang dipakai presiden Mobil Daihatsu Ceria > saja. Dan jika pun membawa pengawal, cukup satu mobil di depan dan satu di > belakang. > > Kekuasaan memang candu. > > Mungkin saja setelah duduk di kekuasaan itu, SBY, dan juga presiden yang > pernah ada, merasa rugi tak akan menikmati protokoler macam itu lagi. > > Sehingga jika mumpung masih bisa memperpanjang kekuasaan, kenapa tidak. > Dan menunjuk Boediono menjadi gubernur Bank Indonesia, adalah skenario > mempertahankan kekuasaan itu, kekuasaan yang akan didukung oleh pengaruh > asing, dan kekuatan multinasional company, bukan kekuasaan yang akan pro > poor. > > "Beliau calon tunggal," ungkap Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar di > sela-sela rapat paripurna di Gedung DPR,Jakarta,kemarin. Dia menuturkan, > surat dari Presiden bernomor R 20/pres/4/278 tentang calon Gubernur BI. > > BUKAN rahasia lagi bila IMF memang terindikasi mengobok-obok bangsa ini. > Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Independensi Bank Indonesia, > mengharuskan BI independen, bahkan laksana negara dalam negara. Permainan > mewujudkan undang-undang selama ini, memang sudah terindikasi permainan > uang, permainan desakan NGO/LSM yang didomplengi pihak yang mengongkosi. > > Lihat saja kasus aliran Rp 100 miliar dana BI kepada anggota DPR komisi IX > lalu, yang saat ini masih diproses KPK, jelas-jelas berimplikasi antara lain > ditundanya pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga kini masih > berada di tangan BI. > > Di dalam MoU antara IMF dan Indonesia, yang ditandatangani oleh presiden > Soeharto, 1998, terlihat nyata ada point bahwa Indonesia harus melaporkan > cadangan emas, impor-ekspor emas. Juga tidak dibenarkan Bank Indonesia > mematok mata uang kepada emas, boleh ke mata uang kertas manapun asal bukan > emas. > > Pada 1999, Undang-Undang independensi BI diundangkan. Kendati ia mandiri > dari negara, BI tak mandiri dari IMF, bukti urusan emas tadi. "Penjajahan" > ini tidak pernah disadari. Sebaliknya, berapa metrik ton emas ekspor dari PT > Freeport Indonesia ke luar negeri, bangsa ini tidak memiliki data akuratnya. > > > Hingga kini Bank Indonesia harus melaporkan cadangan, impor ekspor emas ke > IMF. > > Dan bentuk intervensi asing itu, hingga kini belum berani diterabas oleh > pemimpin bangsa kini. Mereka takut tidak menjabat, takut tidak berkuasa, > bahkan mereka takut miskin untuk diri sendiri. > > Kekuasaan memang mencandu, bahkan tega memiskinkan rakyat menjadi-jadi. > Sejarah sudah banyak menjadi bukti. Sejarah pula sudah berkata, hati nurani > rakyat tak bisa dibohongi. > > Sehingga ketika ada sosok berani macam Siti Fadillah, menteri kesehatan > berbicara lantang melawan WHO, melawan arogansi Amerika Serikat kini, > menjadi sebuah fenomena sangat menarik. Sosok macam Siti, kiranya layak > menjadi figur pemimpin bangsa ke depan. Bukan sebaliknya sosok yang masih > berkompromi dengan kekuataan asing, demi hanya sebuah kekuasaan yang tidak > pro warga. > > Sehingga berhati-hatilah menerjemahkan kata baik, orang baik. Kebaikan > dalam mengurus negara, adalah keberpihakan kepada warga, bukan sebaliknya. > > Iwan Piliang > > Adijoyo Adidoyo <[EMAIL PROTECTED] <adijoyo_adidoyo%40yahoo.com>> > wrote: > Hidup Agus Martowardojo!!! > > :) > > --- In [EMAIL PROTECTED]<Forum-Pembaca-Kompas%40yahoogroups.com>, > Achmad Jauzi > <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > > > Kalau peran serta anda sebagai Direktur (sekarang jabatan tersebut > namanya Deputi Gubernur) dalam hal KLBI/BLBI, pengawasan bank, > dll...sudah capek ngebahasnya... > > > > Pertanyaan saya cuma satu : Kenapa anda membiarkan Departemen > Keuangan menerbitkan Indo Sovereign INDO 38 bulan Januari > 2008...Seperti kita ketahui bersama INDO 38 adalah obligasi $ > berjangkawaktu 30 tahun....Bulan Januari Depkeu menerbitkannya pada > yield 7.75 %...padahal saat itu ekonomi amerika sudah batuk darah dan > penurunan bunga fed tinggal soal waktu dan teka-tekinya hanya > seberapa banyak dan apakah gradual atau radikal... Tapi satu hal yang > PASTI adalah PASTI turun...Hal ini terbukti bahwa dari januari ke > maret sudah turun 300 basis...Mestinya INDO 38 diterbitkan saat bunga > fed sudah turun...Misalnya sekarang, sehingga yield INDO 38 di > primary market tidak perlu 7.75 % mungkin cukup 6.75 - 7.25 > %....Bayangkan kerugian negara (katakanlah hemat 50 basis)...Maka > tiap tahun terdapat kerugian bunga 5 juta $ dan dikalikan 30 tahun > menjadi 150 juta $.... > > > > Memang Depkeu tidak langsung dipimpin anda, tapi Menkeu Dr. Sri > Mulyani kan berada di bawah kordinasi anda dan Dirjen Surat Utang > Negara Dr. Rahmat Waluyanto berada di bawah kordinasi Dr. Sri > Mulyani... > > > > Mengapa tiga orang Doktor ini tidak dapat mengerti bahwa suku > bunga Fed pasti turun, karena saya yang rakyat awam saja mengerti... > [Non-text portions of this message have been removed]
