Kepada Moderator PPIIndia, Yth. Mohon izin nambahin komentar untuk posting ini, kiranya bisa ditayangkan dan dibaca oleh semua anggota PPIIndia:
Jancuk Menteri Sontoloyo!! Puas-puasi mengkhianati rakyat dan mengkadali pemerintah. Kembungkan perutmu, semoga keserakahanmu sampai di puncak dan bledos. Semoga kalian cepat digrounded, karena kebanyakan ndobos nggak mutu, jadi Dorna buat bangsa dan negara ini. Semoga kalian cepat pensiun dini, dirajam stroke, hidup sengsara diludahi warga dan tetangga di hari tua bersama keturunannya. Dimas. Menteri Sontoloyo ------------------- Editorial Media Indonesia BANGUNAN Kabinet Indonesia Bersatu mestinya kukuh. Sebab hampir separuh personelnya berasal dari delapan kendaraan politik berbeda. Jabatan kepartaian mereka pun rupa-rupa. Mulai ketua umum, ketua majelis pertimbangan, ketua pemenangan pemilu, ketua dewan pakar, wakil bendahara, penasihat, mantan sekjen, hingga sekadar kader parpol. Mestinya, bangunan kabinet itu tidak goyah dihantam badai angket seandainya delapan partai sebagai tiang penyangga koalisi dibangun di atas fondasi kepentingan rakyat. Sayangnya, koalisi pemerintahan saat ini justru dibangun di atas pasir kepentingan yang setiap saat bisa roboh ditiup angin kepentingan parlemen. Tragisnya lagi, kepentingan parlemen dikendalikan dari dalam tubuh kabinet sendiri. Tiupan angin kepentingan itu semakin kencang di tahun politik ini. Sebentar lagi memasuki tahun pemilu. Dalam menghadapi tahun pemilu itu, para menteri asal partai mulai bermain politik dua kaki. Kaki yang satu kukuh mempertahankan jabatan menteri, sedangkan kaki satu lagi ikut menggoyang kabinet. Tujuan berpolitik dua kaki itu tentu saja merongrong wibawa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar popularitasnya merosot. Penggunaan hak angket atas kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak adalah contoh paling nyata politik dua kaki yang disutradarai para pembantu Presiden. Mereka menyetujui penaikan harga minyak di depan Presiden. Di belakang Presiden mereka justru menyuruh, atau setidaknya membiarkan, fraksi mereka di DPR menggebuk kebijakan pemerintah. Bahkan, hak angket itu sendiri justru dipelopori partai yang menjadi penyangga kabinet. Hak angket dibahas dalam Rapat Paripurna DPR, pekan lalu. Semula, lima fraksi mendukung kebijakan pemerintah dengan menolak angket. Lima fraksi itu adalah Partai Demokrat, Golkar, PPP, Partai Damai Sejahtera, dan PKS. Hanya kader Partai Damai Sejahtera yang tidak berada dalam kabinet. Pada saat voting, PPP, PKS, dan PDS tiba-tiba merapatkan diri ke dalam barisan pendukung angket. Hanya Demokrat dan Golkar yang tetap 'pasang badan' membela kebijakan pemerintah. Pasang badan membela kebijakan pemerintah adalah konsekuensi logis sebagai partai penyangga koalisi. Memang demikian fatsun politiknya. Jika tidak mau menjadi penyangga, ya tarik kader partai dari koalisi. Menggebuk kebijakan pemerintah dengan tetap mempertahankan kader partai menikmati kursi kabinet beserta seluruh kekuasaannya, itu namanya pengkhianat. Mau enaknya saja. Jadi, sangatlah jelas, para menteri asal partai mulai meninggalkan etika politik hanya untuk kepentingan pragmatis memenangi pemilu. Mereka mempraktikkan jurus politik cuci tangan. Setelah menyetujui penaikan harga BBM, mereka mencuci tangan seolah-olah mereka tidak terlibat dalam kebijakan itu. Untuk itulah mereka menyuruh atau membiarkan fraksi mereka di DPR menentang kebijakan pemerintah dengan menyetujui penggunaan hak angket. Mereka itulah yang masuk kategori menteri sontoloyo. Menteri yang sesungguhnya menjadi musuh dalam selimut Presiden. Mereka menikam Presiden dari belakang dengan membiarkan fraksi di DPR menyetujui penggunaan hak angket. Mereka lihai bersilat lidah dengan menyebutnya sebagai dinamika lapangan atau improvisasi fraksi. Tidak ada gunanya Presiden memelihara pembantu yang plintat-plintut. Kabinet harus dibersihkan dari musuh dalam selimut dan menteri sontoloyo layak dibuang. Memelihara menteri sontoloyo sama saja menggorok leher sendiri. Tinggal menunggu waktunya menteri sontoloyo itu berulah lagi. Menteri sontoloyo Saya setuju dengan isi editorial ini, memang etika/kedewasaan dalam politik harus ditanamkan benar-benar dalam benak semua politikus baik memiliki kekuasaan maupun tidak, karena kalau seperti itu semua tingkah laku politikus negeri ini, apajadinya negeri kita ini? mau jadi negeri anak-anak yang selalu plin plan dalam bersikap dan hanya mementingkan diri sendiri dan golongannya tanpa memikirkan negara dan bangsa. Oleh : miyu Kualitas bejat pemimpin . Inilah orang-orang yang berjiwa & bermental bejat yang haus kekuasaan untuk mengadu domba rakyat sekaligus mengyengsarakannya Oleh : aLOGO Itulah cerminan politik kita.... Tak heran lagi jika hal-hal seperti itu terjadi di negara kita ini. Di depan bilang iya, tapi di belakang bilang tidak. barangkali itulah cerminan bangsa kita. tak hanya menteri yang seperti itu. tapi pejabat yang lain juga sama saja. Mereka hanya bisa berjanji-berjanji saja saat kampanye pilkada dan pemilu, tapi setelah terpilih satu pun janji tak ada yang terpenuhi. iya, mungkin tahap moralitas bangsa kita masih sebatas itu. tak usahlah saling menyalahkan. mungkin saja kalau kita di posisi yang sama dengan menteri itu, tak akan beda jauh juga atau lebih parah lagi. satu sisi, dia tak ingin melepaskan empuknya jabatan sebagai menteri. terhormat, fasilitas memadai dan berkuasa. namun di satu sisi kecil, barangkali dia juga tak tega menyaksikan betapa menderitanya rakyat kecil akibat kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. ya, seharusnya memang jika dia tak setuju terhadap kebijakan pemerintah, mundur saja lah lalu menjadi oposisi sebagimana yang terjadi di banyak negara lain. namun budaya politik kita belum sampai pada tahap itu. lihatlah banyaknya kegagalan bangsa ini dari waktu -ke waktu, apakah ada satu orang pejabat pun yang rela mundur demi membela kepentingan rakyat banyak??... SBY HARUS TEGAS Saat ini Sby harus mempunyai ketegasan para mentri yang mbalelo cepat-cepat di amputasi sebelum menjelar lebih luas lagi, apa gunanya memelihara setan etikanya sudah di gadaikan. Setelah pemilu 2009 pemenag Pil Pres harus berfikir ulang kalau mau Koalisi, ngak ada jaminan dari Partai Politik. Pemenang PEMILU berhak untuk menentukan semua Kabinatnya ngak perlu dari partai Sontoloyo. Suara pinggiran, Denokan Oleh : wicaksono Media Indonesia juga Sontoloyo Partai juga pada posisi dilematis, disatu sisi ada wakilnya di pemerintahan tapi mereka juga punya kader dan simpatisan serta konstituen yg memilih mereka. ketika Pemeintah dan konstitruen berbeda pendapat maka posisi partai juga menjadi dilematis. Maka mengembalikan makna wakil rakyat ke makna sebenarnyalah jawabannya, jika dewan adalah wakil rakyat ya posisinya adalah membela rakyat meski harus berseberangan dengan pemerintah. Pernyataan MIOL ini kontra produktif bagi pengembangan demokrasi Indonesia, sebuah partai pendukung pemerintah tidak boleh mendukung pemerintah secara bulat2, sama dengan artinya memberi cek kosong kepada pemerintah. Jika memang kebijakan itu baik ya harus didukung namun jika sebaliknya ya harus ditolak. Toh SBY_JK juga bisa disebut sontoloyo jika koalisi tidak menghendaki menaikkan harga BBM tapi tetap menaikkan harga, sama halnya di koalisi berkata iya tapi kenyataannya beda. Jadi sontoloyo tergantung darimana sudut pandang anda . Ada baiknya Media indonesia juga mampu menunjukkan independensi pers atau juga menjadi bagian dari media sontoloyo karena keberpihakannya. Oleh : MA Rasyad Menteri sontoloyo Mencermati perkembangan yang terjadi pada saat ini terutama wacana "menteri sontoloyo" ada beberapa hal yang ingin disampaikan : 1. sampai kapan pun kalo sistem politik/pemerintahan msh menganut sistem jatah "bagi2 kue" pasti selalu ada menteri atau bahkan angota dewan yg "sontoloyo",tergantung arah angin,kalo anginnya bagus ke utara,dia ke utara,kalo bagus ke selatan,dia ke selatan.bagi dia kawan yg abadi hanyalah kepentingan. 2. kalaupun nanti sistemnya masih kaya gini (sist bagi kue),sewajibnya semua menteri yg sdh ditunjuk harus melepas semua jaket2 partai.he must loyal to the country,not loyal to the party. 3. nampaknya perlu dikaji kembali sistem politik/pemerintahan kita agar tidak ada lagi sistem bagi2 kue
