MEDIA, LEMBAGA SURVEY, DAN PEMILU 2009
Oleh Satrio Arismunandar
Hari Rabu (16 Juli 2008), sejumlah praktisi dari sebuah lembaga survey datang
ke kantor Trans-7, yang terletak di lantai 5 gedung yang sama dengan kantor
Divisi News Trans TV. Seiring dengan kerjasama, yang sudah berlangsung antara
sejumlah stasiun TV dan media cetak dengan lembaga-lembaga survey lain, para
praktisi lembaga survey ini juga ingin menjajaki kemungkinan kerjasama serupa
dengan Trans-7 atau Trans TV.
Dalam pertemuan dengan sejumlah petinggi News Trans-7 dan Trans TV, para
praktisi survey bercerita banyak hal tentang lika-liku kiprah lembaga survey.
Terutama, kiprah mereka dalam sejumlah Pilkada dan tentunya dalam Pemilu 2009
mendatang, yang akan memilih anggota legislatif dan pasangan presiden-wakil
presiden. Karena mereka bicara blak-blakan, banyak hal baru yang saya peroleh.
Misalnya, tentang permainan “nakal” sejumlah lembaga survey, yang merekayasa
atau sengaja memoles angka-angka hasil surveynya, tentang popularitas calon
atau kandidat tertentu. Hal ini terjadi karena konflik kepentingan, ketika
sebuah lembaga survey mencoba melakukan survey popularitas calon, tapi pada
saat yang sama lembaga survey itu juga mau bertindak sebagai “konsultan
politik” yang menjagokan dan mendukung kandidat tertentu.
Ketika ditanya, apakah ada lembaga survey yang betul-betul independen, mereka
menjawab: secara jujur sebetulnya tidak ada lembaga survey yang 100 persen
independen. Mengapa? Karena survey itu mahal, butuh ratusan juta bahkan
milyaran rupiah. Yang membayar untuk melakukan survey yang mahal itu adalah
klien tertentu, yang punya dana kuat dan tentu juga punya kepentingan sendiri.
Meski demikian, lembaga survey tetap bisa bersikap etis pada publik, dengan
cara menjalankan order survey itu secara profesinal dan tidak merekayasa. Hal
itu dimungkinkan, jika lembaga ini secara tegas tidak mau merangkap kerja
menjadi “konsultan politik,” untuk memenangkan kandidat tertentu.
Dalam rangka pelayanan ABS (asal bapak senang) terhadap kliennya, lembaga
survey semacam ini bersedia memoles hasil surveynya, dan dengan demikian telah
melakukan penipuan pada publik. Hal ini karena hasil survey yang penuh rekayasa
itu dipublikasikan ke media, bahkan mereka berani melakukan konferensi pers
segala dengan mengundang para wartawan.
Dengan adanya lembaga-lembaga survey yang tidak peduli pada etika seperti ini,
tidaklah mengherankan jika kemudian muncul berbagai prediksi yang sangat
kontras dari lembaga-lembaga survey tersebut. Perbedaan angka hasil survey itu
bisa sangat tinggi, bisa mencapai 20 persen! Lembaga survey A yang memiliki
klien kandidat B, menempatkan posisi B di posisi paling populer. Lembaga X,
yang memiliki klien kandidat Y, justru menempatkan posisi Y sebagai yang paling
populer.
Padahal, jika kedua lembaga itu melakujkan survey dengan metodologi yang sama,
dengan sampling yang betul-betuk representatif, seharusnya hasil akhirnya tidak
akan jauh berbeda. Kalau angkanya cuma berbeda 2-3 persen, itu wajar. Tetapi,
jika perbedaannya sampai 20 persen, pasti ada di antara lembaga survey itu yang
betul-betul penipu!
Sayangnya, banyak media tidak begitu waspada terhadap praktik penipuan semacam
ini. Mereka mentah-mentah memuat atau menayangkan hasil jajak pendapat, dari
lembaga survey yang bukan saja tidak kredibel, tetapi bahkan fiktif.
Fiktif? Ya, betul. Ada lembaga yang tidak (baca: TIDAK) pernah melakukan
survey, namun mereka mempublikasikan angka-angka urutan popularitas sejumlah
kandidat tertentu, yang seolah-olah diperoleh dari hasil kegiatan survey yang
serius.
Pertanyaannya, bagaimana cara mereka memperoleh angka-angka itu, supaya
terkesan meyakinkan? Caranya begini: Mereka “mencontek” angka-angka hasil
survey dari lembaga survey lain, yang telah melakukan survey secara serius. Ini
sangat mudah dilakukan, karena hasil survey itu sudah dipublikasikan secara
terbuka di media. Nah, kemudian, supaya tidak kentara, angka-angka itu diubah
sedikit, dinaikkan satu atau dua persen, atau sebaliknya dikurangi satu atau
dua persen. Lihay sekali, bukan?
Pertanyaan kedua, lembaga-lembaga survey mana saja sih, yang tega melakukan
praktik-praktik kotor dan penipuan publik semacam itu? Jawabannya, amati saja
hasil perhitungan jajak pendapat dari bebagai lembaga survey itu di media.
Jika hasil surveynya ternyata melenceng jauh dari hasil pemilu atau pilkada
(misalnya, kandidat yang diberi angka popularitas tertinggi ternyata justru
kalah dengan nilai paling bawah), patut diduga lembaga survey itu bukan lembaga
survey yang kredibel. Lembaga semacam itu tidak layak dipercaya. Jangan diberi
tempat di media, dan biarkan mereka mati sendiri. Media tidak perlu memberi
tempat terhormat bagi para penipu publik ini, meski para penipu ini mungkin
bergelar Doktor, PhD, atau MSc, dari universitas bergengsi di luar negeri. ***
Jakarta, 17 Juli 2008
Satrio Arismunandar
Executive Producer
News Division, Trans TV
