Pameran Dagang Internasional Anggota DPR Protes Keras Kehadiran Israel Jakarta, 5 Desember 2008 13:34 Tujuh anggota DPR RI mengajukan protes keras terhadap kehadiran Israel dalam pameran dagang "International Automation Technology And Materials Handling" di Kemayoran, Jakarta, pada 3 hingga 6 Desember 2008.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Al Muzzammil Yusuf, dalam keterangan melalui SMS di Jakarta, Jumat, menyebutkan, ketujuh anggota DPR RI yang memprotes tersebut masing-masing Al Muzzammil Yusuf dan Suripto (FPKS), Abdillah Toha dan Azlaini Agus (Fraksi PAN), Joeslin Nasution (Fraksi Partai Golkar), Nursyahbani Katjasungkana (FKB), dan Ahmad Fauzi (Fraksi Partai Demokrat). Dalam pernyataannya, mereka meminta pihak Departemen Luar Negeri, Departemen Perindustrian, dan Departemen Hukum dan HAM (yang membawahi imigrasi) perlu memberi penjelasan terbuka ke publik dan DPR mengenai mengapa perusahaan Israel bisa ikut serta dalam pameran dagang tersebut. Pemerintah, menurut Al Muzzammil, tidak konsisten dengan amanat Pembukaan UUD 1945 yang anti-penjajahan dan pada saat yang sama pemerintah juga tidak konsisten dengan dukungannya pada perjuangan kemerdekaan Palestina. Padahal, katanya, Israel adalah simbol arogansi atas masyarakat dunia yang dibuktikan antara lain bahwa saat ini tak kurang dari 40 anggota parlemen, termasuk ketua Parlemen Palestina Abd. Aziz Dweik, dan menteri kabinet Palestina masih dipenjarakan oleh Israel, bantuan kemanusiaan tidak boleh masuk Israel, perampasan rumah warga masih berlangsung, terowongan di bawah Masjid Al Aqsha masih dibangun, dan Israel merupakan pelanggar terbesar resolusi PBB. "Maka kami mengingatkan pemerintah Indonesia untuk tidak gegabah dalam membuka hubungan dengan Israel dalam bentuk apapun," kata Al Muzzammil yang juga anggota Kaukus Palestina DPR RI itu. Sebab, lanjutnya, hal itu bisa menciderai perasaan umat Islam Indonesia dan bangsa Indonesia secara umum yang anti penjajahan dan anti pelanggaran HAM. Karena itu, ketujuh anggota DPR RI itu meminta pemerintah untuk segera "mengusir" perusahaan Israel tersebut. [TMA, Ant] http://gatra.com/artikel.php?id=120860
