Dewan kesehatan Rakyat?

 __________________________________

SATU LANGIT-SATU MATAHARI-SENASIB 
___________________________________

Email: 
Arki
Desk Papua Barat
Desk Gmail
Bloger

***

DIATAS BATU INI SAYA MELETAKAN PERADABAN ORANG PAPUA, SEKALIPUN ORANG MEMILIKI 
KEPANDAIAN TINGGI, AKAL BUDI DAN MARIFAT TETAPI TIDAK DAPAT MEMIMPIN BANGSA 
INI, BANGSA INI AKAN BANGKIT DAN MEMIMPIN DIRINYA SENDIRI.
( Pdt. I.S.Kijsne Wasior 25 Oktober 1925 )







________________________________
Dari: Sunny <am...@tele2.se>
Kepada: undisclosed-recipi...@yahoo.com
Terkirim: Rabu, 4 Februari, 2009 18:15:11
Topik: [ppiindia] Menteri Kesehatan Harus Klarifikasi Dugaan Korupsi


Refleksi : Kalau Departemen Agama  yang  melekat pada Langit Nan biru  bisa 
menjadi sarang penyamun, maka  masalah korupsi di  Depkes ikan pepes bukan 
asing, ajaib nan aneh.  Dirgahayu NKRI!! 

http://202.169. 46.231/spnews/ News/2009/ 02/03/index. html

SUARA PEMBARUAN DAILY 
Proyek di Depkes Diduga KKN 

Menteri Kesehatan Harus Klarifikasi Dugaan Korupsi

[JAKARTA] Anggota Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan, Hakim Sorimuda 
Pohan, meminta Menkes mengklarifikasi dugaan korupsi yang terjadi di departemen 
yang dipimpinnya. Klarifikasi itu penting dilakukan dalam upaya 
pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara. 

"Kami sebagai anggota DPR di posisi pengawasan memang perlu melakukan kontrol. 
Saya sebagai anggota Fraksi Partai Demokrat tidak boleh pilih kasih, tidak 
tebang pilih, dalam melakukan pengawasan dan tindakan, termasuk kepada Menkes, 
kalau benar terjadi dugaan korupsi," ujarnya di Jakarta, Selasa (3/2). 

Secara terpisah, Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari menolak 
memberikan jawaban secara substansial atas dugaan korupsi yang terjadi di 
Departemen Kesehatan (Depkes). Menkes justru memberikan jawaban bernada 
emosional dengan menyatakan para pendukungnya kecewa dan geram dengan 
pemberitaan tersebut. 

"Saya menuntut permintaan maaf secara tertulis dan jika tidak, saya akan 
menuntut secara hukum," katanya kepada SP, Selasa pagi. 

Hakim berharap Menkes segera menjelaskan posisi kasus yang terkait dengan 
kiprah politiknya. "Bisa saja Menkes tidak terlibat dan Dirjen yang 
melakukannya atau staf lainnya. Bisa pula kasusnya tidak seperti yang 
dirumorkan, karena itu adalah sangat tepat, kalau Menkes mengklarifikasi duduk 
persoalannya, sehingga jelas apakah sekadar rumor atau fakta," ujarnya. 

Seperti diberitakan, penelusuran yang dilakukan Pusat Studi Kebijakan 
Pembangunan Kesehatan Masyarakat (Puskeb- PKM) menyebutkan beberapa proyek di 
lingkungan Depkes, seperti dana penanggulangan busung lapar/gizi buruk pada 
2005 menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 14,89 miliar; pengadaan peralatan 
penanganan flu burung pada 2006 dengan anggaran sekitar Rp 40,66 miliar; 
pengadaan alat rontgen portable untuk puskesmas di daerah tertinggal, 
terpencil, perbatasan, pada 2007. (SP 2/2) 

Rekayasa 

Sumber SP menyebutkan, sejumlah dugaan korupsi di lingkungan Depkes dilakukan 
melalui rekayasa pengadaan kebutuhan proyek, seperti bubur, biskuit, peralatan 
penanganan flu burung, dan praktik penunjukan langsung atas sejumlah proyek. 
Untuk program penanggulangan busung lapar/gizi buruk misalnya, pengadaan 
1.314.522 kilogram bubur dan biskuit, dilakukan lewat penunjukan langsung 
dengan alasan keadaan darurat. Padahal, proyek itu sudah direkomendasi 
Inspektorat Jenderal agar dilakukan dengan pelelangan umum. 

Penunjukan langsung itu juga dilakukan dalam beberapa proyek pengadaan 
peralatan flu burung dengan nilai proyek hingga ratusan miliar rupiah. Praktik 
penunjukan langsung biasanya dilegalkan melalui rekayasa administratif. 

Terkait pengadaan peralatan penanganan flu burung, anggota Komisi 
Penanggulangan Flu Burung, Tri Satya Putri Naipospos yang dikonfirmasi terpisah 
menyatakan, tidak tahu menahu soal itu. Diakui, memang ada kasus dugaan korupsi 
pengadaan alat uji diagnostik cepat, tetapi tidak jelas apakah ada kaitannya 
dengan Depkes. 

Untuk kasus tersebut, tersangkanya sedang diproses di pengadilan, tetapi bukan 
dari Depkes, melainkan dari Departemen Pertanian. Putri Naipospos menyebutkan, 
Depkes memang masuk tim nasional penanggulangan flu burung, tetapi tidak jelas 
ada aparatnya yang terkait kasus korupsi yang melibatkan aparat Departemen 
Pertanian. [DDS/M-15/H- 12] 

------------ --------- --------- --------- --------- --------- -
Last modified: 3/2/09 

[Non-text portions of this message have been removed]

    


      Selalu bisa chat di profil jaringan, blog, atau situs web pribadi! Yahoo! 
memungkinkan Anda selalu bisa chat melalui Pingbox. Coba! 
http://id.messenger.yahoo.com/pingbox/

[Non-text portions of this message have been removed]

Reply via email to