Statemen
ALIANSI BURUH MENGGUGAT
HASIL PEMILU 2009 HARUS DITOLAK KARENA BUKAN PEMILU RAKYAT, CURANG DAN
TIDAK LEGITIMATE
Jauh-jauh hari Aliansi Buruh Menggugat (ABM) menyatakan bahwa Pemilu 2008
adalah bukan Pemilu rakyat, sehingga harus ditolak. Saat ini Pemilu telah
usai dan hasil-hasilnya telah kita ketahui sendiri. Premis awal bahwa
Pemilu 2009 kemarin bukanlah Pemilu rakyat telah terbukti.
Pertama, bukti bahwa Pemilu kemarin bukan milik rakyat adalah dengan
melihat komposisi pemenang Pemilu, terutama partai-partai yang lolos
parliamentary threshold. Partai-partai tersebut adalah partai miliknya
kaum borjuasi, meliputi partai penyokong orde baru sampai partai pimpinan
eks militer pelanggar HAM. Bisa dikatakan seluruh partai kepunyaan
elit-politik yang memenangi Pemilu kemarin tidak memiliki keberpihakkan
yang jelas pada kepentingan rakyat, terlibat dalam penyusunan UU
neoliberal dan pro ekonomi-pasar, mendukung kenaikan harga BBM dan
anti-subsidi.
Kedua, hasil Pemilu 2009 tak bisa dibedakan dengan arisan politik kaum
elit-politik dan partai borjuasi, dimana rakyat diposisikan sebagai
pemilih pasif dan tingga terima ketidakberesan kekuasaan 5 tahun ke depan,
boleh dikata, tidak ada perbedaan yang berarti dalam hal komposisi
pemegang kekuasaan, kecuali pergeseran kedudukan antar satu partai
borjuasi ke partai borjuasi lainnya. Karena tiadanya perbedaan bermakna
ini, maka perilaku, kebijakan dan kekuasaan yang dijalankan para wakil
rakyat 5 tahun ke depan tidak akan berbeda dengan wakil rakyat 5 tahun ke
belakang. Bahkan, mereka yang terpilih duduk di parlemen nantinya kembali
meneruskan dan mengukuhkan kebijakan-kebijakan anti rakyat, seperti
penghapusan subsidi, privatisasi, pembuatan UU anti-rakyat, penjualan
asset-aset strategis bangsa dan menjadi negara yang mudah disetir oleh
kepentingan kapitalisme internasional.
Pemilu-nya rakyat mensyaratkan partai-partai yang terlibat di dalamnya
mewakili kelas masing-masing, entah borjuasi entah rakyat pekerja. Dengan
kompoisi ini, Pemilu memastikan pertempuran antara 2 kepentingan, yakni
yang bermodal dan tidak bermodal. Sementara, Pemilu kemarin dan yang
sudah-sudah hanya mencerminkan kelompok borjuasi, sehingga tidak
memungkinkan wakil kaum tertindas naik ke pentas kekuasaan. Pemilu yang
ideal juga melahirkan para pimpinan politik dari bawah, yakni mereka yang
bekerja dengan dan bersama massa. Namun sementara ini, mereka yang
berpunya dan bermodal besarlah yang bisa mengambil kepemimpinan politik
dari daerah hingga pusat. Melalui apa yang disebut money politic, kaum
berpunya menggunakan kekuatan uang untuk membeli suara pemilih.
Karena bukan milik rakyat, maka Pemilu 2009 otomatis tidak memenangkan
rakyat!
Konsekeunsi lanjutan dari pernyataan di atas mendorong ABM pun untuk
melakukan penolakan serupa terhadap hasil-hasil dari Pemilu 2009. Di
tambah dengan perkembangan yeng terjadi baik pra maupun hari-H pelaksanaan
Pemilu 2009 yang amburadul dan penuh rekayasa, hasil-hasil Pemilu 2009
wajib ditolak. Tak bisa dibantah, hasil Pemilu 2009 penuh kecurangan dan
tidak legitimate. Dengan kondisi ini, pemerintah yang dihasilkan 5 tahun
ke depan memiliki legitimasi rendah dan tidak berkualitas.
Pertama, angka golput sangat tinggi (diprediksi mencapai 40%), tertinggi
dalam sejarah perhelatan Pemilu nasional di negeri ini. Pemenang pertama
pemilu 2009 hanya mencakup seperlima pemilih, kurang dari setengah dari
mereka yang memilih tidak memilih. Persoalan teknis administratif yang
digembar-gemborkan (untuk menutup-nutupi jumlah golput yang dianggap
ideologis) sehingga orang menjadi golput tidak dapat menghalang-halangi
kenyataan bahwa antusiasme masyarakat dengan adanya Pemilu 2009 memang
sangat rendah. Rakyat mengerti dan paham, siapapun pemenang Pemilu tidak
akan sanggup menyelesaikan persoalan ketidaksejahteraan rakyat, sehingga
memilih pun tidak ada gunanya. Bahkan dengan menjadi golput, pesan
ketidaksukaan sekaligus ketidakpercayaan terhadap elit pemimpin produk
Pemilu 2009 bisa disampaikan dengan lebih jelas dan tegas.
Kedua, amburadulnya pelaksanaan Pemilu 2009 sungguh tidak bias diolerir.
Banyak surat-surat suara antar DPT yang tertukar, pencantuman pemilih
ganda yang meluas dan tidak bisa dilogika, di jaman serba canggih begini,
banyak warga yang sah sebagai pemilih justru tidak tercantum namanya di
DPT. Dan dengan alasan konyol, KPU dapat membatakan hak memilih warga
karena semata-mata tidak ada dalam DPT.. Problem teknis ternyata dapat
membatalkan hak memilih! Ini adalah pemandangan unik dan paling tercela
sedunia dalam hal pelaksanaan Pemilu. Lebih lucu lagi, mereka yang tidak
bisa menggunakan haknya ini mulai dari warga biasa, selebritis, pengusaha
bahwa ada petugas KPPS sendiri. Artinya siapa saja bisa kehilangan hal
pilih, terkenal tidak terkenal bahkan mereka yang mengurusi Pemilu secara
langsung!
Kasus-kasus Pemilu 2009 mengingatkan kita pada pelaksanaan pemilu-pemilu
di masa orde baru yang penuh kecurangan, rekayasa dan tipu-tipuan. .
Belum ada angka yang pasti jumlah pemilih yang tidak bisa menggunakan
haknya. Namun yang pasti jika digabungkan dengan yang golput dapat
melebihi 50%. Maknanya, justru yang memilih haknya dengan sadar kurang
dari setengah jumlah pemilih atau minoritas.
Kasus-kasus ini menguatkan sikap ABM bahwa Pemilu 2009 dan hasil-hasilnya
wajib ditolak. Dengan berangkat dari logika: proses yang cacat dan buruk
menghasilkan pemerintahan yang tidak berkualitas, ABM menegaskan
pemerintahan hasil Pemilu 2009 tidak memiliki kemungkinan menghantarkan
Indonesia ke arah kesejahteraan yang dicita-citakan. Jika ada sebagian
orang memiliki harapan pada status-quo yang bakal memenangi Pilpres, maka
ABM justru sebaliknya. Harapan itu tak pernah ada selama berada di
genggaman kaum borjuasi.
Pemerintahan hasil Pemilu kemarin mau tidak mau adalah bentuk pemerintahan
oligarki karena tidak ada pemenang mutlak. Pemerintahan oligarki berarti
bagi-bagi kekuasaan seenak perut mereka yang berada di kursi empuk
kekuasaan. Jabatan-jabatan diputar-putar, ditimbang-timbang semata-mata
untuk memuaskan partai-partai berkuasa dan bukannya untk memuaskan rakyat.
Kompromi dan kongkalikong mewarnai corak kekuasaan 5 tahun ke depan, yang
artinya tidak berbeda dari yang dulu-dulu.
Lalu, jika pemerintahan sekarang kembali berkuasa, kekhawatiran patut
dikobarkan. Karena di Pemilu berikutnya, SBY tidak dapat lagi mencalonkan
dirinya, justru kekuasaannya 5 tahun nanti (apabila terpilih kembali)
bakal digunakan untuk menyedot kekayaan negara habis-habisan.
Pendukung-pendukung nya pasti menggunakan kesempatan 5 tahun ini untuk
memanfaatkan kesempatan sebesar-besarnya: sebesar-besarnya kecurangan dan
sebesar-besarnya penyalahgunaan kekuasaan.
Waktu terus berjalan dan tidak ada gunanya menyesali keadaan. Takdir telah
terpatok, tetapi manusia memiliki sejuta daya dan upaya mengubah keadaan.
Rakyat pekerja mengerti perubahan tidak diletakkan di tangan kuasa
borjuis, melainkan dalam genggaman sendiri. Masa-masa berikutnya wajib
menguatkan agenda-agenda gerakan rakyat pekerja agar memastikan "Buruh
Berkuasa, Rakyat Sejahtera".
Tak henti-hentinya bagi ABM untuk menyerukan:
1.Industrialisasi nasional serta reforma agraria yang kuat mandiri, dan
berkeadilan ekologis
2.Nasionalisasi industri strategis dibawah kontrol rakyat
3.Menolak bayar utang
4.Pemberantasan korupsi serta menyita harta koruptor
Semua elit dan partai politik yang besok berkuasa sudah patut untuk tidak
diikuti dan dipatuhi, Rakyat Indonesia harus membangun kekuatan politik
rakyat sendiri yang berpegang teguh pada demokrasi politik dan demokrasi
ekonomi rakyat mayoritas. Hanya dengan membangun alat politik sendiri,
partai politik kelas pekerja, partainya rakyat mayoritas, maka pembebasan
sejati dari eksploitasi kelas modal dalam terwujud.
Jakarta, 13 April 2009
Koordinator BPN ABM
Anwar “Sastro” Maruf
SERUAN UNTUK TURUN KE JALAN
MEMPERINGATAN HARI BURUH INTERNASIONAL
1 MEI 2009 MENYATAKAN PERLAWANAN TERHADAP REZIM
ABM (Aliansi Buruh Menggugat):
KASBI (Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia), FPBJ (Federasi Serikat
Buruh Jabodetabek) , SBTPI (Serikat Buruh Transportasi Perjuangan
Indonesia), FSPM Jakarta (Federasi Serikat Pekerja Mandiri), AJI Jakarta
(Aliansi Jurnalis Independent) , SBSI ’92 (Serikat Buruh Sejahtera
Indonesia 1992), SBB (Serikat Buruh Bangkit), SBI-Jabotabek (Serikat Buruh
Indonesia), HIMKHI (Himpunan Ikatan Mantan dan Karyawan Hotel Indonesia),
bersama:
SP AP 1 (Serikat Pekerja Angkasa Pura 1), Sekar PerumNas (Serikat Karyawan
Perum Nas), SMI (Serikat Mahasiswa Indonesia), WALHI (Wahana Lingkungan
Hidup Indonesia), KPA (Konsorsium Pembaharua Indonesia), IKOHI (Ikatan
Orang Hilang Indonesia), IGJ (Institute Global Justice), LBH Jakarta
(Lembaga Bantuan Hidup), KONTRAS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak
Kekerasan), KPOP (Komite Persiapan Ormas Pemuda), PAWANG (Paguyuban Warga
Anti Penggusuran) , JB (Jurnal Bersatu), PRP (Perhimpunan Rakyat Pekerja)
============ ========= =
Sekretariat AJI JAKARTA
Jl. Prof. Dr. Soepomo No 1 A
Kompl. BIER, Menteng Dalam
Jakarta Selatan 12870
Telp/fax. +62-21-83702660
Website : www.ajijakarta. org
============ ========= =
[Non-text portions of this message have been removed]
