http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul=news&detail=true&id=7952
2009-05-11 PGI : Partai Gereja-gereja di Indonesia? Harta Manullang eberapa waktu lalu, saya membaca situs resmi Konferensi Wali Gereja di Indonesia (KWI) yang berjudul "Penolakan KWI, PGI (Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia), dan PGLII (Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia) Atas Perayaan Paskah Nasional 2009'' (7 April 2009), yang dituangkan melalui surat resmi kepada Menteri Agama RI tertanggal 2 April 2009. Sebelumnya, saya juga membaca di media cetak, berita yang sama yang nara- sumbernya dari petinggi PGI. Berbagai tanggapan pun bermunculan di internet. Sebelumnya, saya kurang memahami imbauan tersebut karena alasan yang diungkapkan tidak memadai. Kemudian setelah membaca Suara Pembaruan (27/4) "Mengapa SBY - JK Harus Cerai" yang ditulis oleh Sekum PGI Richard Daulay menggugah saya untuk memberi tanggapan. Perayaan keagamaan yang bersifat nasional merupakan cerminan bahwa Indonesia melindungi l'légalité et la Liberté de Culte (persamaan hak dan kebebasan beragama) yang merupakan salah satu prinsip pokok dari demokrasi. Sementara PGI mendukung perayaan Natal Nasional selama 15 tahun terakhir, mengapa Perayaan Paskah 2009 dipermasalahkan dan bahkan diserukan untuk dibatalkan. Perayaan Paskah yang dihadiri sekitar 10.000 jemaat (18/4) di Sentul, merupakan perayaan sakral dan tidak mengandung muatan politik apa pun. Operet Paskah yang menampilkan perjuangan dan pengorbanan DR I L Nommensen, seorang misionaris asal Jerman, untuk melepaskan bangso Batak dari kegelapan dan keterpurukan, memberi suatu renungan dan introspeksi diri. Operet ini sangat menyentuh dan sebagian besar jemaat yang hadir meneteskan air mata. Selanjutnya, doa Nommensen sesaat sebelum dia wafat, mengungkapkan keprihatinannya akan hal negatif yang masih melekat di tengah-tengah masyarakat: 'kecurigaan dan jealousy'. Apakah 'kecurigaan' harus diutamakan dan makna yang besar harus dikorbankan? Seyogianya, Paskah 2009 dibatalkan seperti imbauan PGI, yang teramat dikecewakan bukanlah Panitia Pelaksana Paskah, namun jutaan jemaat Kristiani yang sudah sangat lama menunggu terwujudnya perayaan ini. Para jemaat sesungguhnya sangat mengharapkan kehadiran Presiden dan Wakil Presiden seperti halnya dalam perayaan Natal tiap tahunnya. Namun, ketidakhadiran pimpinan negeri ini, sepenuhnya dapat dipahami. Tidak Wajar Menanggapi Butir 2a yang menyatakan bahwa perayaan Natal tahun 2008 yang lalu telah menyimpang dari substansi dan kekudusan perayaan agama, hal ini sama sekali tidak relevan. Natal Nasional merupakan sebuah perayaan ekumenis dan perwujudan dari Cité/Fraternité atau persaudaraan di mana seluruh tingkatan masyarakat dilibatkan. Perayaan Natal tidak terpusat pada kebaktian di mana narasi Natal dibuat secara singkat karena narasi Natal merupakan sebuah kotbah, dan sangatlah tidak wajar untuk mengkotbahi para pejabat tinggi negara, seperti Presiden dan Wakil Presiden yang menganut agama lain. Sebaliknya, pesan Natal disampaikan dengan cara yang berbeda setiap tahunnya. Natal tahun 2008 merupakan acara yang terbaik dari yang terbaik sepanjang dua dekade terakhir. Penampilan para ibu yang kurang beruntung nasibnya tetapi berjuang habis-habisan dengan berjualan di pasar Senen sehingga berhasil menyekolahkan anak-anaknya sampai ke jenjang perguruan tinggi, bahkan keluar negeri menjadikan sebuah inspirasi bagi semua ibu, dan inilah kotbah yang hidup yang memberi motivasi dan meneguhkan iman. Apakah acara perayaan Natal tahun 2008 yang lalu mengandung unsur kampanye politik? Hal ini tergantung dari sudut pandang kita masing masing. Setiap warga negara berhak memiliki la liberté d'expression (mengungkapkan pendapat atau menyampaikan aspirasi) tentang kepemimpinan dan keberadaan pemerintah, baik itu berupa kritik maupun berupa pujian. Bisa dimaklumi, jika ada parpol tertentu yang menyerukan acara Paskah dibatalkan karena merasa dirugikan atau dipandang sebagai wacana kampanye nasional. Namun, sangatlah ironis justru seruan ini disampaikan pihak gereja sendiri. Pertanyaan selanjutnya, apakah justru ada message dari partai lain dengan membonceng PGI untuk membatalkan Paskah Nasional? Tulisan dari Richard Daulay secara pribadi, sebenarnya sah-sah saja, dan hal ini merupakan prinsip dasar dari demokrasi "un homme, une voix"-one man, one vote. Namun, di bawah tulisan itu tercantum jabatannya sebagai Sekum PGI dan secara gamblang mengatakan melakukan diskusi politik dengan beberapa tokoh partai tertentu di kantor PGI yang kemudian menyerang SBY dalam masalah melepaskan koalisi atau partner dengan JK. Ini adalah berbau politik praktis. Apakah Sekum PGI dibenarkan menggunakan kantor PGI untuk mendiskusikan masalah-masalah politik praktis yang kemudian dimuat di koran? Di samping tidak pada tempat dan wewenangnya, analisisnya juga tidak akurat. Sebagai contoh, dia menegaskan bahwa loyalitas JK kepada SBY tidak disangsikan, sesungguhnya, loyalitas JK kepada Presiden hanya SBY sendirilah yang mengetahuinya bukan orang lain. Dalam berbagai analisisnya yang tidak pas, tulisan seperti itu dianggap pernyataan resmi dari PGI, dan apakah sinode-sinode gereja yang bernaung di bawah PGI setuju nama mereka digunakan untuk kepentingan itu? Ini merupakan tantangan untuk dibahas oleh sinode jangan sampai terjadi Extension Abusive (penyalahgunaan kewenangan) untuk nanti tidak mendapat protes dari masyarakat Kristiani pengikut gereja tersebut. Analisis Sekum di atas, merupakan kontroversi pada pernyataan yang diserukannya akhir Februari lalu, yang mengimbau parpol yang mengklaim sebagai Partai Kristen tidak mengeksploitasi gereja dalam perolehan suara. Namun apakah seruan ini hanya berlaku untuk partai Kristen saja? Seruan Richard Daulay yang menyatakan 'Kristen Yes, Partai Kristen No', merupakan pernyataan yang non-constructif (tidak membangun). Menerima atau menolak sebuah partai politik merupakan hal yang sangat subjektif, karena pertanyaan selanjutnya adalah jika "Partai Kristen No", lalu bagaimana dengan partai lain, Yes, tetap No, I don't know- maybe atau conditions applied? Kalau seorang tokoh politik loncat sana loncat sini, hal ini sangat bisa dimaklumi karena merupakan bagian dari The Rule of the Game di kancah politik Indonesia saat ini. Namun apabila seorang tokoh agama loncat-loncat, maka gereja yang Kudus dan Am tidak akan tercipta. Kiranya PGI tetap kokoh sebagai Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia dan malaksanakan fungsi yang sesungguhnya. Penulis adalah Dosen di Institut Catholique de Paris, Paris - Prancis [Non-text portions of this message have been removed]
