Dear all;
Siapa pun yang terpilih sebagai presiden lewat pilpres ini, perlu terus kita
kritisi, dengan sikap yang jujur, terbuka, indipenden dan berani. Siapapun yang
terpilih, janganlah sampai negeri kita ini diporak-poranda kayak yang terjadi
di Iran bakda pilpres mereka di sana. Jangan da yang luka, apalagi sampai
kehilangan nyawa. Mari kita mulai dentgan senym!
Bagaimana halnya dengan pilpres kedua yang berlansung pada 8 Juli kemarin ini?
Hasil resminya belum ada, karena KPU Pusat masih terus menghitungnya. Yang ada
barulah kesimpulan yang belum resmi yang disiarkan media cetak dan elektronik
saja.
Saya berkesimpulan, bahwa hasil pilpres ini nanti tidaklah berbeda dengan hasil
pileg yang lalu, sama-sama dikotori oleh berbagai kecurangan.
Mungkin saja petinggi di lingkaran terdekat Capres-Cawapres dan KPU di tingkat
pusat tidak melakuklan kecurangan itu, tetapi pelaksana di lapangan (birokrat,
pendukung daerah, relawan) telah kembali melakukan kecurangan-kecurangan a la
Era Soeharto. Hanya saja kalau di era tersebut yang melakukan kecurangan adalah
dari kalangan ABG (ABRI, Birokrat, Golkar) dan demi kepentingan ABG sebagai
pendukung tunggal Soeharto, maka kali ini dilakukann oleh banyak fihak, antara
lain pelaksana pilpres di tingkat daerah yang resmi, bekejasama dengan
birokrat, pendukung capres/cawapres, relawan dll dengan tujuan mencari
keuntungan finansiil (baca: Rp!). Kecurangan ini tidak punya pegangan lain
kecuali "siapa saja yang berani bayar paling tinggi maka dialah yang akan
dimenangkan". Artinya, jumlah angka suara pemilih yang dilaporkan dari bawah
itu akhirnya sudah berobah ketika tiba di pusat, karena harus melewati
jenjang-jenjang struktural birokrasi.
Itulah yang aku dapatkan dari pengakuan banyak fihak di berbagai daerah bahkan
sebelum pilpres dilangsungkan pada 8 Juli kemarin. Nah, karena aku mendapatkan
pengakuan tersebutlah, maka aku yang sudah sempat menimbang-nimbang untuk
memilih salah satu pasangan, akhirnya membatalkan untuk ikut dalam pilpres
langsung kedua ini. Ketika itu aku sedang berada di Ubud, Bali, untuk urusan
kesenianku (film dan teater). Aku tidak datang ke TPS. Tapi, meskipun
seandainya aku datang ke TPS, pastilah aku tidak akan diberi hak ikut memilih
karena aku hanya punya KTP saja. Siapa sih yang bepergian di dalam negeri kita
yang bawa Kartu Keluarga?
Aku harapkan dalam pilpres ketiga nanti jenjang-jenjang struktural birokrasi
pentabulasian jumlah suara itu dihapus, agar suara setiap pemilih bisa langsung
masuk tabulasi nasional secara transparan. Juga DPT dibuang saja, biarlah
rakyat menggunakan KTP-nya masing-masing sebagai tanda bukti hak untuk memilih.
Bukankah KTP sudah dikomputerisasi pembuatannya? Kalau perlu, siapa memilih
pasangan siapa itu juga transparan. Nah, kalau sistem yantg tertutup dari
kemungkinan untuk dicurangi seperti diberlakukan dalam pilpres yad, barulah aku
akan ikut memilih salah satu pasangan.
Di kalangan seniman, maka sikap kritis terhadap kiprah petinggi negeri kita
akan tetap dipertahankan, antgara lain lewat karya-karyanya. Keberanian para
seniman yang tampil di panggung Pusat Kesenian jakarta TIM ketika di Era
Soeharto dalam mengkirtisi pemerintah, itulah modal utama para seniman! Apalagi
sekarang ini Demokrasi Politik sebagai buah dari Gerakan Reformasi 1998 sudah
tegak.
Nah, target selanjutnya Gerakan Reformasi adalah menegakkan Demokrasi Ekonomi
yang sejiwa dengan Keadilan Sosial (Pancasila) dan UUD Psl 33. Hal ini sangat
penting, karena petinggi yang akan memegang kemudi perekonomian nasional dan
ibnternasional kita sudah dikenal penganut Neolib. Memang, janji-janji dan
poengakuannya selama kampahnye Piplres dia menolah cap itu. Jadi, marilah kita
cermati kiprahnya, apakah betul Boediono itu bukan penganut Neolib yang berada
di kubu kanan/pro-pasarbebas, dan buikan dim kubu kiri/prorakyat.
Akhirnya, marilah kita semua tetap tegar dan kritis sambil tetap pasang senyum
bermakna!
Ikra.-
====
[Non-text portions of this message have been removed]
