Dear all; Siapa pun yang terpilih sebagai presiden lewat pilpres ini, perlu terus kita kritisi, dengan sikap yang jujur, terbuka, indipenden dan berani. Siapapun yang terpilih, janganlah sampai negeri kita ini diporak-poranda kayak yang terjadi di Iran bakda pilpres mereka di sana. Jangan da yang luka, apalagi sampai kehilangan nyawa. Mari kita mulai dentgan senym! Bagaimana halnya dengan pilpres kedua yang berlansung pada 8 Juli kemarin ini? Hasil resminya belum ada, karena KPU Pusat masih terus menghitungnya. Yang ada barulah kesimpulan yang belum resmi yang disiarkan media cetak dan elektronik saja. Saya berkesimpulan, bahwa hasil pilpres ini nanti tidaklah berbeda dengan hasil pileg yang lalu, sama-sama dikotori oleh berbagai kecurangan. Mungkin saja petinggi di lingkaran terdekat Capres-Cawapres dan KPU di tingkat pusat tidak melakuklan kecurangan itu, tetapi pelaksana di lapangan (birokrat, pendukung daerah, relawan) telah kembali melakukan kecurangan-kecurangan a la Era Soeharto. Hanya saja kalau di era tersebut yang melakukan kecurangan adalah dari kalangan ABG (ABRI, Birokrat, Golkar) dan demi kepentingan ABG sebagai pendukung tunggal Soeharto, maka kali ini dilakukann oleh banyak fihak, antara lain pelaksana pilpres di tingkat daerah yang resmi, bekejasama dengan birokrat, pendukung capres/cawapres, relawan dll dengan tujuan mencari keuntungan finansiil (baca: Rp!). Kecurangan ini tidak punya pegangan lain kecuali "siapa saja yang berani bayar paling tinggi maka dialah yang akan dimenangkan". Artinya, jumlah angka suara pemilih yang dilaporkan dari bawah itu akhirnya sudah berobah ketika tiba di pusat, karena harus melewati jenjang-jenjang struktural birokrasi. Itulah yang aku dapatkan dari pengakuan banyak fihak di berbagai daerah bahkan sebelum pilpres dilangsungkan pada 8 Juli kemarin. Nah, karena aku mendapatkan pengakuan tersebutlah, maka aku yang sudah sempat menimbang-nimbang untuk memilih salah satu pasangan, akhirnya membatalkan untuk ikut dalam pilpres langsung kedua ini. Ketika itu aku sedang berada di Ubud, Bali, untuk urusan kesenianku (film dan teater). Aku tidak datang ke TPS. Tapi, meskipun seandainya aku datang ke TPS, pastilah aku tidak akan diberi hak ikut memilih karena aku hanya punya KTP saja. Siapa sih yang bepergian di dalam negeri kita yang bawa Kartu Keluarga? Aku harapkan dalam pilpres ketiga nanti jenjang-jenjang struktural birokrasi pentabulasian jumlah suara itu dihapus, agar suara setiap pemilih bisa langsung masuk tabulasi nasional secara transparan. Juga DPT dibuang saja, biarlah rakyat menggunakan KTP-nya masing-masing sebagai tanda bukti hak untuk memilih. Bukankah KTP sudah dikomputerisasi pembuatannya? Kalau perlu, siapa memilih pasangan siapa itu juga transparan. Nah, kalau sistem yantg tertutup dari kemungkinan untuk dicurangi seperti diberlakukan dalam pilpres yad, barulah aku akan ikut memilih salah satu pasangan. Di kalangan seniman, maka sikap kritis terhadap kiprah petinggi negeri kita akan tetap dipertahankan, antgara lain lewat karya-karyanya. Keberanian para seniman yang tampil di panggung Pusat Kesenian jakarta TIM ketika di Era Soeharto dalam mengkirtisi pemerintah, itulah modal utama para seniman! Apalagi sekarang ini Demokrasi Politik sebagai buah dari Gerakan Reformasi 1998 sudah tegak. Nah, target selanjutnya Gerakan Reformasi adalah menegakkan Demokrasi Ekonomi yang sejiwa dengan Keadilan Sosial (Pancasila) dan UUD Psl 33. Hal ini sangat penting, karena petinggi yang akan memegang kemudi perekonomian nasional dan ibnternasional kita sudah dikenal penganut Neolib. Memang, janji-janji dan poengakuannya selama kampahnye Piplres dia menolah cap itu. Jadi, marilah kita cermati kiprahnya, apakah betul Boediono itu bukan penganut Neolib yang berada di kubu kanan/pro-pasarbebas, dan buikan dim kubu kiri/prorakyat. Akhirnya, marilah kita semua tetap tegar dan kritis sambil tetap pasang senyum bermakna! Ikra.- ====
[Non-text portions of this message have been removed]