http://www.beritaja tim.com/detailne ws.php/6/ Politik_& _Pemerintahan/
2009-07-10/ 39441/Saling_ Telpon_di_ Republik_ Harry_Potter
Saling Telpon di Republik Harry Potter
10 Juli 2009 15:30:11 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Surabaya (beritajatim. com) - Sudahkah Anda menelpon pesaing Anda? Sudahkah
Anda ditelpon rival Anda? Dua pertanyaan itu, saya kira, paling populer di
kalangan wartawan, terutama televisi, pasca pemilihan presiden. Dalam dunia
politik kita yang terbiasa dengan pertempuran yang keras dan memasuki zona zero
sum game (yang satu mengeliminasi yang lain), urusan telpon-menelpon memang
termasuk baru.
Telpon dalam komunikasi politik menjadi penanda bagi kenegarawanan dan
kebesaran hati: menerima kekalahan dan menyambut kemenangan pihak yang lain.
Ini mengadaptasi kultur pemilihan presiden di sejumlah negara demokrasi
lainnya, seperti Amerika Serikat. Sebuah adaptasi yang memang sangat diperlukan
oleh bangsa ini.
Pengamat politik Hermawan Sulistiyo pernah mengatakan, bahasa di nusantara
tidak pernah mengenal kosakata 'sportif'. Jika bahasa adalah refleksi
mentalitas budaya, maka dengan sendirinya masyarakat kita tak mengenal apa itu
arti sportivitas: yang menang jumawa, yang kalah dongkol dan menyimpan dendam.
Maka, dalam konteks ini, telpon menjadi penting, karena ini penanda baru dalam
budaya politik kita.
Pertanyaan itu akhirnya terjawab Kamis (9/7/2009). Di hadapan sorotan kamera
televisi dan para wartawan yang menyodorkan alat perekam suara, SBY berbicara
dengan JK melalui ponsel. Suara JK tak terdengar, dan SBY lebih banyak
mendominasi pembicaraan. Namun dari situ terbaca: seorang rival mengucapkan
selamat kepada pihak yang menang.
Orang tertawa senang. Politisi dan pengamat beramai-ramai memuji kenegarawanan
dua sekawan yang kemudian menjadi seteru itu. Pertarungan pilpres tidak
kebablasan ternyata. Jika ini film Hollywood: ini happy ending. Perang telah
selesai. Kain layar diturunkan. Tamat.
Abraham Lincoln, seorang Presiden Amerika Serikat, sebagaimana dikutip Barack
Obama, mengatakan: 'Kita bukanlah musuh tapi teman. Meskipun mungkin sangat
bersemangat, kita tidak boleh kebablasan sehingga merusak persahabatan kita.'
Tapi apakah yang 'kebablasan' itu? Di Amerika Serikat, menurut Evan Thomas dari
Newsweek, bagi rakyat yang sudah bosan dengan pertikaian partisan, kata-kata
Obama tersebut menerbitkan harapan saat disampaikan di malam pemilihan.
Namun di Indonesia, 'kebablasan' menjadi tafsir karet yang justru melupakan
realitas pemilu sebagai proses politik yang karut-marut dan sengkarut di
sana-sini. Meminjam dari posmodernis Prancis, Jean Beaudrillard, realitas
politik pemilu Indonesia saat ini tak ubahnya simulakra: satu realitas
berduplikasi dan menumpuki realitas sebelumnya, sehingga realitas paling
mendasar tak lagi tampak di permukaan.
Layar televisi adalah lokomotif penciptaan jagat simulakra politik Indonesia.
Begitu hasil hitung cepat menempatkan pasangan SBY-Boediono, media massa,
terutama televisi, beramai-ramai memproduksi 'drama': suasana kegembiraan kubu
SBY di berbagai penjuru nusantara, suasana di kubu JK dan Mega, SBY memberikan
pidato bernada kemenangan, dan dipungkasi dengan tontonan 'ucapan selamat dari
JK untuk SBY'.
Layar televisi membuat rakyat seperti terkena amnesia, bahwa sebelum pemungutan
suara digelar, kita diributkan oleh masalah ketidakberesan daftar pemilih
tetap. Ada setidaknya 11 juta nama bermasalah dalam DPT di 70 kota di Jawa
saja. Sebuah angka yang luar biasa, yang seharusnya membuat kita bertanya dan
terus menggali: benarkah ini kesilapan belaka atau memang kesengajaan
sistematis. Namun pertanyaan ini seperti agaknya cenderung diabaikan, dan
televisi lebih suka menayangkan 'drama' perseteruan kubu SBY melawan JK dan
Mega, di mana pihak pertama menuding dua seteru lainnya sudah kebablasan dan
tak siap kalah.
'Drama' hitung cepat juga membuat orang lupa, bahwa substansi demokrasi bukan
pada urusan menang-kalah. Pemilihan presiden memang pada akhirnya harus
menyediakan satu pasang pemenang. Namun, itu seharusnya tidak lantas membuat
orang alpa, untuk mengamati persoalan-persoalan yang terjadi di TPS-TPS.
Tertangkapnya pemilih ganda, pemilih bawah umur, orang-orang yang gagal
mencontreng, 'serangan fajar', semuanya justru tenggelam di bawah gegap-gempita
drama 'kemenangan dahsyat SBY-Boediono dalam hitung cepat'.
Repotnya, para pengamat politik malah terlarut dalam drama ini, dengan lebih
tertarik bicara soal mengapa SBY-Boediono menang telak, gagalnya
NU-Muhammadiyah mendukung JK, atau urusan angka menang dan kalah ketimbang,
misalnya, mengingatkan bahwa sebagai proses politik, pemilu kali ini menyimpan
persoalan serius.
Terus terang, saya khawatir dengan drama-drama yang menciptakan jagat simulakra
politik. Dalam sebuah masyarakat yang tidak kritis, apatis terhadap kehidupan
politik, dan lebih menyukai citra sebuah tontonan, drama-drama itu berpotensi
menciptakan kesadaran palsu.
Noam Chomsky, seorang akademisi 'kiri' Amerika Serikat, mengatakan, apa yang
ditayangkan media massa bukan hanya desain sadar, tapi juga konsekuensi dari
tuntutan bisnis mereka. Media lebih suka menyajikan apa yang menguntungkan
bisnis mereka, dengan meminggirkan gambaran akurat tentang bagaimana realitas
sesungguhnya.
Di Indonesia, media massa melakukan apa yang disebut Chomsky sebagai
manufacturing consent, melakukan fabrikasi kesadaran, sehingga publik memandang
bahwa pemilu sudah berjalan sebagaimana harusnya. Itu lebih menguntungkan,
karena menjaga stabilitas pemerintahan yang baru lebih bagus bagi bisnis,
daripada menjadikan media sebagai alat untuk membangun kesadaran kritis
terus-menerus dalam demokrasi.
Pada akhirnya, kesadaran hasil pabrikasi media melalui drama-drama ini akan
memunculkan kategorisasi politik yang tak mendidik. Di satu sisi, setiap upaya
untuk menunjukkan penyimpangan dalam pelaksanaan pemilu akan dianggap sebagai
kecerewetan dan ketidakbesaran hati menerima kekalahan. Di sisi lain, 'drama
telpon politik antara SBY-JK' adalah simbol kesantunan dan keberadaban yang
semestinya. Padahal, kategorisasi tersebut menyimpan kontradiksi: penyimpangan
proses pemilu tak ada kaitannya dengan kebesaran hati menerima kekalahan. Itu
dua hal yang jauh berbeda, namun orang sering mengaitkannya secara serampangan.
Jadi, saya kira, semua pihak memang harus berbesar hati menerima kemenangan
SBY-Boediono dan mengucapkan selamat kepadanya. Namun itu tidak kemudian
membuat kita kehilangan nalar kritis dan melupakan, bahwa pemilu kali ini
memiliki persoalan besar dalam proses penyelenggaraannya. Menjaga nalar kritis
menjadi penting sebagai dasar bagi kita, untuk mengantisipasi pemilu lima tahun
mendatang agar tak mengulang kesalahan serupa.
Dalam konteks ini, saya sebetulnya lebih suka, jika Jusuf Kalla atau Mega
memberikan ucapan selamat kepada SBY-Boediono, setelah Komisi Pemilihan Umum
mengumumkan hasil penghitungan resminya. SBY juga tak perlu terburu-buru bikin
pidato bernada kemenangan di hadapan televisi. 'Lebih cepat lebih baik' tak
selamanya tepat jika dilakukan dalam persoalan ini, dan justru ketenangan serta
ketepatan momentum akan sangat bagus bagi pendidikan politik rakyat.
Pertama, dengan saling mengucapkan selamat dan berpidato kemenangan setelah
penghitungan suara resmi selesai, akan menjaga reputasi KPU sebagai lembaga
resmi yang dibentuk dengan undang-undang. Seburuk-buruknya kinerja lembaga ini,
kita tak boleh meruntuhkan reputasinya dengan memilih melakukan tindakan
politik berdasarkan hasil hitung cepat lembaga survei. Meruntuhkan reputasi KPU
sama saja meruntuhkan reputasi pemerintah sendiri, mengingat KPU dan pemerintah
bekerjasama dalam satu sistem yang terintegrasi.
Kedua, ini untuk membiasakan siapapun agar bersabar menjalani sebuah proses
politik. Ini akan membuat kita semua kembali paham: bahwa berdemokrasi tak
ubahnya orang bikin roti, yang tak bisa sekali jadi hanya dengan meneriakkan
mantera atau sihir. Indonesia bukan Republik Harry Potter. [wir]
[Non-text portions of this message have been removed]
