Kembalinya Hak Politik Terpidana Mantan terpidana kasus korupsi termasuk di dalamnya.
Robertus Aji Saim, warga Pagar Alam, Sumatera Selatan, mengumbar senyum bahagia di gedung Mahkamah Konstitusi, Selasa sore lalu. Hatinya berbunga-bunga setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan keinginannya. Dia meminta Mahkamah menghapus syarat bakal calon anggota legislatif tak pernah dihukum pidana dengan ancaman di atas lima tahun. "Putusan ini membuka peluang orang seperti saya untuk mencalonkan diri," kata Robertus di Mahkamah Konstitusi tiga hari lalu. Robertus merupakan mantan terpidana dalam kasus pembunuhan. Semula ia berniat bersaing dengan calon lain merebut kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam pada pemilihan umum 9 April nanti. Kasus pembunuhan ini mengubur niatnya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Legislatif melarang pencalonan mantan terpidana yang dijatuhi hukum penjara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Aturan terdapat pada Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g. Robertus merasa seumur hidup dirinya bakal terhambat maju sebagai calon legislator atau pemerintah daerah. Merasa dirugikan, pada 23 Januari lalu ia menguji materi kedua undang-undang itu ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan dikabulkan sebagian. Majelis hakim konstitusi yang diketuai Mohammad Mahfud Md. menyatakan aturan tersebut bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat atau conditionally unconstitutional. Artinya, ketentuan tak berlaku pada persyaratan tertentu. Menurut Mahkamah Konstitusi, mantan terpidana bisa dipilih untuk jabatan publik melalui pemilihan langsung. Mantan terpidana memiliki hak dipilih kembali setelah lima tahun setelah menjalani hukumannya, bukan pelaku kejahatan berulang. Itu pun ia harus terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa dirinya mantan narapidana. Mahfud mengatakan ketentuan itu berlaku untuk semua jenis pidana, termasuk korupsi. "Kita tidak membeda-bedakan pidananya," kata Mahfud kemarin. Pertimbangannya, mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka dan PRRI/Semesta pun diberi amnesti dapat ikut berpolitik. "Kenapa terpidana lain tidak? Jadi kita samakan saja." Menurut Mahfud, Mahkamah sudah memberi jeda lima tahun sebelum mantan terpidana ikut pemilihan. Praktek ini juga diterapkan di Malaysia. Di negeri jiran, Mahfud melanjutkan, mantan terpidana dapat ikut pemilihan setelah empat tahun dibebaskan. "Tapi di Amerika tidak ada syarat ini," kata dia. Gayus Lumbuun, anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, tak sependapat dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah dinilai telah membuat norma baru dengan menerapkan syarat bakal calon itu. "Kalau membuat norma itu kan tugas DPR," kata dia. Koordinator Indonesia Corruption Watch Danang Widoyoko menyatakan syarat itu menguntungkan mantan koruptor. "Mereka dapat ikut pemilu dan terpilih lagi," kata dia. Danang mengatakan hak terpidana pulih setelah menjalani hukuman. Namun, secara moral, kata dia, koruptor tak layak mewakili rakyat di parlemen atau di pemerintahan. Danang menyarankan partai menolak bakal calon yang pernah dipenjara karena kasus korupsi. Masyarakat juga disarankan tak memilih calon seorang mantan terpidana korupsi. "Masyarakat harus memberi sanksi sosial," ujarnya. Tapi Mahfud menganggap penentu dalam pemilihan langsung adalah rakyat. Pemilih akan menentukan apakah mantan terpidana layak mewakili mereka di Dewan. "Makanya calon tersebut harus jujur pernah dipidana karena rakyat harus tahu," kata dia. Robertus tak keberatan syarat dari Mahkamah Konstitusi. Ia menyatakan siap bertarung pada Pemilu 2014 lewat salah satu partai peserta pemilu yang ikut bertarung dalam pemilihan kali ini. SUTARTO | Cornila Mereka Bisa Tampil Lagi Mahkamah Konstitusi memutuskan mantan narapidana, termasuk terpidana kasus korupsi, bisa menjadi calon dalam kancah politik nasional dan lokal. Pernah menjadi terpidana tak menghapus hak politik seseorang untuk dipilih menjadi presiden, wakil presiden, kepala daerah, atau anggota lembaga legislatif lewat pemilihan langsung. Inilah sejumlah pejabat publik yang terlilit kasus korupsi. Syarat: Terpidana sudah lima tahun sejak keluar dari lembaga pemasyarakatan. Terpidana bisa langsung menjadi calon jika jujur menyatakan pernah menjalani kasus pidana. Bukan residivis 1. Abdullah Puteh Mantan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Kasus korupsi pembelian helikopter MI-2 Vonis kasasi 10 tahun penjara Denda Rp 500 juta 2. Suwarna Abdul Fatah Mantan Gubernur Kalimantan Timur Kasus korupsi penyalahgunaan izin pemanfaatan kayu lahan sejuta hektare Vonis kasasi empat tahun penjara 3. Syaukani Hasan Rais Mantan Bupati Kutai Kartanegara Kasus korupsi dana proyek studi kelayakan bandara dan dana pembebasan lahan untuk bandara Vonis kasasi enam tahun penjara 4. Vonnie Aneke Panambunan Bupati Minahasa Utara-Partai Demokrat Kasus korupsi studi kelayakan Bandara Kutai Kartanegara Vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 18 bulan 5. Nurdin Halid Mantan anggota Fraksi Partai Golkar DPR Vonis kasasi dua tahun penjara 6. Antony Zeidra Abidin Anggota Fraksi Partai Golkar Kasus skandal aliran dana Bank Indonesia Dihukum empat setengah tahun penjara Denda Rp 250 juta 7. Hamka Yamdu Anggota Fraksi Partai Golkar Kasus skandal aliran dana Bank Indonesia Dihukum tiga tahun penjara Denda Rp 150 juta 8. Noor Adnan Razak Anggota Fraksi Amanat Nasional Kasus proyek Pusdiklat Banten Divonis tiga tahun 9. Sarjan Taher Anggota Fraksi Demokrat Kasus suap alih fungsi hutan di Bintan, Sumatera Dihukum empat setengah tahun di Cipinang, Jakarta 10. Saleh Djasit Anggota Fraksi Partai Golkar, mantan Gubernur Riau Kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran Divonis empat tahun 11. Yusuf Emir Faisal Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa Kasus suap alih fungsi hutan di Bintan, Sumatera Proses sidang 12. Abdul Hadi Djamal Anggota Fraksi Amanat Nasional Kasus suap proyek pelabuhan dan bandara kawasan timur Indonesia Nilai dugaan korupsi Rp 1 miliar Proses penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi 12. Bulyan Royan Anggota Dewan asal Partai Bintang Reformasi Kasus korupsi pengadaan kapal patroli Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Dihukum enam tahun 13. Al-Amin Nasution Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Kasus suap alih fungsi hutan lindung di Banyuasin, Sumatera Selatan Dihukum delapan tahun Bahan: Tempo Newsroom Naskah: SUTARTO http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/03/27/Nasional/krn.20090327..160666.id.html http://media-klaten.blogspot.com/ http://groups.google.com/group/suara-indonesia?hl=id salam Abdul Rohim [Non-text portions of this message have been removed]
