Oleh: M Jusuf Kalla*
http://nasional. kompas.com/ read/xml/ 2009/11/26/ 16493310% 20/quotpak.
jk.cepat. pulaaangg. negara.sedang. kacau...quot
KOMPAS.com - Kalimat seperti itu sering saya baca saat membaca komentar di
situs Detik.com, Kompasiana, dan beberapa situs online lainnya, ketika sedang
liburan di Eropa. Terus terang sedih membaca yang seperti itu. Dan sedih karena
saya juga dalam kondisi yang tidak bisa berbuat banyak untuk menyelesaikan
persoalan bangsa ini.
Kalau saya masih duduk di pemerintahan bisa saja hal tersebut bisa ditangani
dalam waktu cepat. Mulai dari kasus penegakan hukum dan sampai yang betul-betul
banyak dikeluhkan masyarakat adalah krisis listrik.
Persoalan listrik ini memang sangat vital. Karena dia tidak memiliki subtitusi.
Begitu listrik padam, maka semuanya macet. Beda halnya dengan infrastruktur
jalan, kalau Anda mau ke Bandung dan tol Cipularang rusak, maka anda masih bisa
mencari jalur alternatif lainnya misalnya lewat Puncak, meski agak sedikit
memutar.
Tapi kalau sudah listrik yang padam, Anda mau bikin apa? Tidak bisa nyalakan
televisi, tidak bisa jalankan mesin, malam tidak bisa tidur karena kepanasan,
tidak bisa nyalakan kipas angin atau AC.
Bagi Anda yang tinggal di Pulau Jawa mungkin kurang merasakannya, tapi yang di
luar Jawa listrik padam itu seperti rutinitas minum obat, 3 kali sehari. Cuman
katanya mulai agak jarang ketika saya berada di Makassar, kata beberapa
teman-teman wartawan, "Nanti tunggu kalau Bapak balik ke Jakarta, listrik akan
kembali sering padam seperti semula."
Persoalan krisis listrik ini, kita pernah alami 3 tahun yang lalu di Pulau
Jawa, waktu itu beberapa pembangkit yang sedang kita bangun memang belum jadi.
Tapi toh itu semua bisa kita atasi dengan melakukan re-schedule jam kerja
industri. Jadi indsutri kita suruh bekerja bergiliran, jadi kalau rata-rata
orang libur pada hari minggu, maka itu semua saya balik.
Ada yang libur pada hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis dan seterusnya. Waktu
itu memang banyak yang protes dengan alasan yang macam-macam. Tapi saya tetap
tegas dan tidak peduli, cuman ada dua pilihan, "Mau kerja bergiliran atau tidak
bisa kerja karena listrik Padam?"
Tapi entah kenapa hal seperti ini tidak ada lagi yang berani lakukan. Padahal
yang namanya Pemerintah dia memang harus memerintah, bukan mengimbau. Kalau
hanya sekadar mengimbau maka ganti saja namanya, bukan lagi "PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA" tapi menjadi "PENGIMBAU REPUBLIK INDONESIA".
Nah, kembali ke persoalan listrik, persoalan listik ini memang sudah diramalkan
sejak tahun 2005. Bagaimana tidak, ekonomi sedang tumbuh maka otomatis
permintaan akan energi listrik semakin meningkat, yang dulunya orang belum
kenal mesin cuci, maka sekarang mulai mengenal mesin cuci, orang yang dulunya
cukup hanya dengan kipas Angin maka sekarang mulai memakai AC.
Penduduk semakin banyak, anak-anak sudah mulai besar maka otomatis membutuhkan
tambahan kamar lagi yang tentunya semuanya memakai energi listik. Belum lagi
industri kita yang semakin giat, itu semua membutuhkan permintaan energi yang
cukup besar.
Sementara di lain sisi, kita lupa membangun pembangkit listrik, kita lalai
karena pemikiran bahwa kita masih krisis selalu tertanam di benak kita. Padahal
permintaan akan energi semakin hari semakin meningkat. Memang dulu pada masa
krisis kita tidak banyak memakai energi karena memang ekonomi lagi mandek, tapi
begitu krisis selesai ekonomi mulai tumbuh maka permintaan energi semakin
meningkat.
Memang sebelumnya kita pernah membangun pembangkit listrik sebelum krisis 1998,
tapi semuanya dibatalkan atas arahan IMF, dan kita kena pinalty karena itu
semua. Padahal seharusnya pembangunan Infrastruktur meskipun saat krisis tetap
dilanjutkan, karena bagaimanapun paska krisis ekonomi tumbuh kembali maka
otomatis permintaan energi semakin meningkat.
Pada tahun 2000-2005 kita hanya membangun pembangkit dengan daya kurang lebih
1500 MW. Sementara pertumbuhan ekonomi kita saat itu sedang melesat maju. Nah
inilah yang saya amati waktu itu, saya ramalkan, kalau pembangkit listrik tidak
ditambah maka pada tahun 2009 kita akan gelap gulita. Waktu itu saya melapor ke
Presiden, dan Pak SBY setuju lalu meminta kepada saya untuk memimpin proyek
pembangunan Infrastruktur listrik.
Nah masalah kemudian muncul, karena saat itu Pemerintah lagi tidak punya, dan
PLN sedang rugi. Akhirnya satu-satunya yang harus dilakukan adalah melakukan
crash program, di mana PLN melakukan pinjaman dengan jaminan sepenuhnya oleh
Pemerintah.
Nah inilah yang tidak dipahami oleh beberapa Menteri, terutama menteri
perekonomian. Dengan alasan bahwa crash program itu tidak ada dasar hukumnya.
Inilah sulitnya untuk mengurus sesuatu di Indonesia kita harus terjebak dalam
Hutan Rimba aturan. Dan parahnya mereka para birokrat mereka lebih memilih taat
pada aturan dibanding harus merubah aturan tersebut untuk kesejahteraan bangsa.
Bagaimanapun KEPRES, KEPMEN, PP, dan sejumlah aturan lainnya bisa dirubah kalau
merasa mengganggu jalannya pembangunan. Toh dia cuman buatan manusia. Yang
tidak bisa diubah adalah hukum Tuhan yang tertuang dalam kitab suci.
Akhirnya setelah saya marah dan menekan barulah penjaminan itu keluar meski
sudah terlambat. Seharusnya itu dimulai pada tahun 2006 agar tahun 2009 kita
aman, namun baru keluar pada tahun 2007. Dan yang terjadi seperti sekarang ini,
listrik padam di mana mana. Dan semoga pembangunan Infrastruktur listrik 10000
MW yang telah dicanangkan oleh pemerintah sebelumnya, tetap dilanjutkan oleh
pemerintahan sekarang ini agar tahun depan keadaan tidak bertambah parah.
Memang persoalan energi sungguh ironi di bangsa kita yang kaya akan energi ini.
Kita punya gas alam yang melimpah, energi matahari yang tiada henti-hentinya.
Namun mengapa kita masih mengalami krisis energi? Ini karena kita lebih memilih
mengekspor daripada energi tersebut dengan alasan menambah pendapatan negara.
Bagaimana ini bisa dibiarkan terjadi kalau kita sendiri memilih dibanding untuk
memenuhi kebutuhan dalam negeri, malahan negara orang lain yang kita penuhi
kebutuhannya. Padahal seharusnya kebutuhan dalam negri dulu kita penuhi baru
kemudian kita bisa mengekspor. Yang terjadi malah sebaliknya, Jepang terang
benderang karena mendapat pasokan energi dari kita, sementara kita sendiri
gelap gulita karena kekurangan energi.
Untuk itulah waktu saya masih menjabat sebagai Wapres semua ekspor Gas saya
larang sebelum kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Natuna saya mau serahkan ke
Pertamina untuk dikelola, Tangguh saya perintahkan Re-Negoisasi, Donggi senoro
saya larang untuk ekspor.
Bagaimana pun Gas sangat kita butuhkan untuk pembangkit listrik kita. Mengingat
pembangkit diesel itu operasionalnya sangat mahal. Memang PLTD yang beroperasi
hanya tersisa 25 persen tapi yang mesti diingat 25 persen itu memakan 75 persen
anggaran untuk subsidi listrik. Maka jangan heran kalau anggaran yang kita
habiskan untuk subsidi listrik antara 60-90 triliun setiap tahunnya. Sebagai
ilustrasi untuk memproduksi listrik / 1 KWH untuk tenaga Diesel itu seharga
3000 Rupiah, sementara dijual rata-rata hanya 700 rupiah setiap KWH.
Untuk itulah penyelesaian proyek listrik 10000 MW ini sangat penting, karena
selain memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, kita juga bisa mengganti PLTD
yang masih beroperasi dan dijadikan cadangan saja, biar seandainya ada apa-apa
dengan pembangkit utama terganggu atau rusak, pasokan listrik tidak terganggu.
Selaiknya memang kita butuh cadangan paling tidak 30 persen dari total energi
yang tersedia. Pada kenyataannya kita hanya memiliki 5 persen cadangan padahal
singapura cadangannya sampai dengan 100 persen.
Saya selalu berharap Pemerintah yang sekarang tetap komit untuk "Lanjutkan"…
*) dikutip dari blog M. Jusuf Kalla di Kompasiana
[Non-text portions of this message have been removed]
