Saya lihat ada sebagian orang seolah-olah ingin membelokkan kasus Century ini jadi kasus Sri Mulyani vs Bakrie. Bahkan ada yang menulis: Pilih Sri Mulyani atau Bakrie. Sehingga akhirnya masyarakat jadi memilih Sri Mulyani.
Padahal yang ingin kasus Century diungkap itu bukan cuma Bakrie atau Golkar. Tapi juga PDIP, Gerindra, Hanura, Kompak, dsb yang kerap berseberangan dengan Golkar. Rp 6.7 trilyun itu jika dibagikan ke 6,7 juta rakyat masing2 bisa dapat Rp 1 juta. Jadi bukan jumlah kecil yang bisa dilupakan tanpa pemeriksaan.... Pansus Century Harus Transparan dan Adil Kucuran Rp 6,7 trilyun untuk Bank Century menimbulkan kemarahan banyak rakyat. Seperti kata KH Zainuddin MZ, “Uang itu bukan milik mbahmu! Uang itu bukan milik mbahku! Tapi itu uang rakyat!” Dan jumlahnya juga tidak sedikit. Oleh karena itu, harus diselidiki kebenarannya apakah wajar atau tidak. Jadi keliru jika Sri Mulyani mengatakan Aburizal Bakrie is not happy with her atau tidak ada seorang pun di parpol Golkar yang tidak menyenanginya. Karena bukan cuma Golkar yang ingin kasus Century ini diselidiki kebenarannya. Tapi justru PDIP, Hanura, Gerindra, Kompak, dsb yang ngotot pertamakali agar kasus ini diusut tuntas. Keliru jika ada yang berkata dana LPS adalah uang Bank. Itu tetap uang rakyat karena dana awal LPS sebesar Rp 4 trilyun dari APBN yang merupakan uang rakyat. Sementara sisanya juga dari potongan uang nasabah Bank yang notabene juga uang rakyat. Jadi penggunaannya harus bertanggung-jawab. Mengenai pertimbangan hukum yang dilakukan Sri Mulyani untuk menuntut anggota Pansus Hak Angket Bambang Soesatyo karena melakukan “fitnah” juga kurang tepat. Staf Ahli Hukum SBY sendiri, Denny Indrayana mengakui bahwa anggota DPR dalam menjalankan tugasnya memiliki Imunity atau kekebalan hukum. Bambang saat itu sekedar memberikan adanya informasi percakapan antara Sri Mulyani dengan Robert Tantular di rapat Pansus Hak Angket. Karena rapatnya transparan disiarkan di media, maka informasi itu meluas ke mana-mana. Memang segala informasi yang penting dan relevan dengan kasus harus diungkap “UNTUK DIPERIKSA DAN DIKONFIRMASI KEBENARANNYA.” Oleh karena itu yang bersangkutan seperti Sri Mulyani dan Robert Tantular tentu akan dipanggil untuk membuktikan apakah percakapan tersebut benar atau tidak benar. Namun dengan tersiarnya kabar yang belum tentu benar, seyogyanya memang Sri Mulyani dan Robert Tantular harus dipanggil secepatnya, yaitu Senin atau Selasa ini untuk mengungkapkan hal yang sebenarnya. Sebab kalau awal Januari memang terlalu lama dan hal ini bisa terlalu berlarut-larut. Jadi Sri Mulyani tidak perlu menuntut Bambang karena hal ini karena selain anggota Pansus DPR harusnya punya hak imunitas, jika dipaksakan akan terjadi kriminalisasi anggota Pansus seperti KPK dulu sehingga akhirnya pansus hak angket Century tidak berani mengungkapkan informasi apa pun yang berkaitan dengan itu. Ketua Pansus Idrus Marham seperti kurang setuju kalau rapat Pansus terbuka karena khawatir kasus Sri Mulyani – Bambang Soesatyo bisa terjadi lagi. Tapi harusnya kasus tersebut bisa diredam dan dipecahkan dengan solusi di atas. Media juga harusnya memberi informasi disclaimer pada pemirsanya bahwa segala informasi/pernyataan yang tengah muncul di Pansus itu bukan kesimpulan akhir Pansus. Artinya kebenarannya masih perlu diverifikasi/diperiksa. Yang berlaku adalah kesimpulan akhir dari Pansus Hak Angket Century. Bagaimana pun juga sidang Pansus Hak Angket Century harus tetap terbuka agar tetap transparan dan tidak terjadi praktek “Dagang Sapi.” Rakyat ingin kebenaran bisa diungkap. === Belajar Islam sesuai Al Qur'an dan Hadits http://media-islam.or.id Menambah banyak teman sangatlah mudah dan cepat. Undang teman dari Hotmail, Gmail ke Yahoo! Messenger sekarang! http://id.messenger.yahoo.com/invite/
