Pansus Bank Century dan Pemakzulan
Oleh Maswadi Rauf
Dosen FISIP Ul
PANITIA Khusus (Pansus) Bank Century dibentuk oleh DPR RI sebagai reaksi
lembaga perwakilan rakyat terhadap isu yang berkembang di dalam masyarakat. Isu
tersebut adalah adanya dugaan pelanggaran hukum dan ketidakwajaran dalam
kebijakan yang dibuat pemerintah (dalam hal ini Komite Stabilitas Sistem
Keuangan yang disingkat KSSK) untuk memberikan dana talangan sebesar Rp6,7
triliun kepada Bank Century.
Isu ini sudah lama menjadi bahan pergunjingan di dalam masyarakat yang
mengharuskan DPR mengambil langkah-langkah sesuai dengan kewenangan berupa hak
angket. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap
kebijakan pemerintah yang dianggap bermasalah.
Dorongan bagi DPR untuk membentuk Pan- sus Bank Century juga disebabkan oleh
adanya dugaan bahwa dana sebesar itu mengalir ke partai politik dan elite
politik tertentu yang digunakan untuk kepentingan politik mereka. Meskipun ini
masih perlu dibuktikan secara hukum, isu ini sudah merebak di dalam masyarakat
yang memberikan citra buruk bagi partai tersebut dan tokoh-tokoh politik
terkait.
Kalau terbukti benar, skandal Bank Century ini menjadi skandal politik terbesar
dalam sejarah politik Indonesia karena besarnya dana yang terlibat dan luasnya
pembicaraan tentang masalah ini di dalam masyarakat. Skandal ini terjadi pada
saat pemerintah dan masyarakat luas sedang berusaha keras memerangi korupsi di
Indonesia . Banyak kalangan yang berpendapat bahwa skandal Bank Century
merupakan bukti baru sulitnya korupsi diberantas di Indonesia . Bila dugaan
tersebut benar adanya, rakyat akan semakin pesimistis tentang kemungkinan
pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, isu Bank Century mendapat perhatian
yang besar dari warga masyarakat.
Perbedaan sikap Meskipun semua pihak, baik peme-rintah maupun rakyat atau
partai pendukung pemerintah maupun partai oposisi, mendukung Pansus Bank
Century, terdapat perbedaan sikap di antara anggota-anggota pansus. Tidak dapat
disangkal bahwa semua fraksi di DPR ingin memberantas korupsi, namun ada
perbedaan sikap di antara mereka dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Pansus
Bank Century.
Perbedaan sikap ini terjadi di antara dua kelompok yang berbeda. Kelompok
pertama adalah mereka yang merasakan telah terjadi ketidakwajaran dalam
pembuatan kebijakan pemberian talangan bagi Bank Century sehingga terjadi
aliran dana yang tidak wajar kepada pihak-pihak tertentu. Kelompok ini bersikap
kritis terhadap para pejabat pemerintah dan perbankan yang terlibat dalam
pembuatan keputusan tersebut sehingga kadang-kadang muncul sikap keras dengan
suara berintonasi tinggi.
Kelompok kedua adalah mereka yang tidak percaya semua hal tersebut. Mereka
cenderung bersikap membela pejabat-pejabat pemerintah dan pejabat-pejabat
perbankan yang diundang untuk menjadi narasumber. Kedua kelompok ini juga
terlibat dalam debat antarsesama anggota pansus.
Karena adanya perbedaan yang tajam tersebut, sering kali terjadi debat kusir di
antara mereka yang kadang-kadang menggunakan kata-kata kasar, tidak sopan, dan
tidak wajar. Demikian juga antara kelompok pertama dan sejumlah narasumber yang
terlibat dalam pembuatan keputusan KSSK tersebut. Perbedaan sikap tersebut
kadang-kadang menghasilkan pertanyaan bagi narasumber yang tajam dengan gaya
menekan dengan intonasi tinggi yang dinilai oleh pihak-pihak tertentu sebagai
pelanggaran etika.
Sikap keras dengan intonasi tinggi dan pertanyaan-pertanya an yang mencecar dan
menyudutkan yang ditunjukkan oleh beberapa anggota pansus dalam mengajukan
pertanyaan tidaklah dapat dianggap sebagai pelanggaran etika ataupun kode etik
DPR. Mereka baru bisa dianggap melanggar kode etik atau kesopanan bila mereka
bersikap tidak sopan dan menggunakan kata-kata kasar dan tidak layak.
Selama mereka menggunakan kata-kata yang wajar dan sesuai dengan tata krama
berbicara di dalam rapat-rapat DPR, mereka tidak dapat dianggap melanggar kode
etik. Anggota-anggota Pansus Bank Century bertujuan menggali informasi
sebanyak-banyaknya dari narasumber yang diundang sehingga pertanyaan yang tajam
dan bertubi-tubi memang diperlukan.
Harus dibedakan rapat-rapat Pansus Bank Century dengan rapat-rapat DPR lainnya
(umpamanya rapat kerja dengan pemerintah). Rapat kerja dengan pemerintah
bukanlah pencarian informasi oleh anggota DPR, melainkan saling tukar informasi
antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Oleh karena itu pertanyaan
yang tajam dan mencecar dengan intonasi yang tinggi tidak diperlukan dalam
rapat kerja tersebut.
Reaksi presiden
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menunjukkan sejumlah reaksi
terhadap kasus Bank Century ini. Pada bulan Desember 2009 yang lalu, Presiden
Yudhoyono menyatakan bahwa kelompok-kelompok di dalam masyarakat yang
menginginkan pengusutan kasus Bank Century dengan melakukan demonstrasi
besar-besaran di Jakarta telah menyimpang dari tujuan mereka semula karena ada
dugaan ingin menggulingkan pemerintah yang sah. Presiden juga bereaksi ker.is
terhadap tuduhan adanya aliran dana dari Bank Century bagi Partai Demokrat dan
sejumlah tokoh yang dekat dengan SBY.
Beliau berpendapat bahwa tuduhan tersebut adalah fitnah yang ingin mengacaukan
masyarakat dan mengganggu stabilitas politik. Juga ada komentar Preseden
Yudhoyono tentang isu penggantian Menteri Keuangan Sri Mulyani. Beliau
mengatakan bahwa isu itu bertujuan mengadu domba para pejabat pemerintah.
Reaksi Presiden terakhir adalah berupa hasil pertemuan sejumlah pimpinan
lembaga-lembaga pemerintah di Bogor yang memutuskan bahwa pemakzulan
[impeachment) tidak boleh dilakukan.
Reaksi yang ditunjukkan oleh SBY dapat dikategorikan sebagai reaksi yang keras.
Beliau balik menuduh kelompok-kelompok yang berseberangan dengan beliau dengan
menggunakan kata-kata keras. Tuduhan penggulingan pemerintah yang sah adalah
salah satu tuduhan yang paling berat dalam dunia politik. Pendapat yang
disimpulkan dalam pertemuan pimpinan lembaga-lembaga negara di Bogor beberapa
hari yang lalu itu juga termasuk keras karena kesepakatan mereka untuk mencela
langkah-langkah ke arah pemakzulan yang dapat diambil oleh DPR.
Dari reaksi yang diberikan oleh pemerintah seperti itu, dapat ditarik
kesimpulan telah terjadi perang urat saraf antara lembaga legislatif dan
lembaga eksekutif dengan terbukanya sejumlah fakta tentang skandal Bank Century
dalam rapat-rapat Pansus Bank Century. Lontaran kata-kata yang disampaikan oleh
Presiden adalah reaksi terhadap rapat-rapat Pansus Bank Century yang
menunjukkan kepada masyarakat kemungkinan terjadinya penyimpangan oleh pihak
pemerintah dalam skandal Bank Century.
Padahal semua ini barulah fakta-fakta awal yang masih memerlukan pembuktian
secara hukum di meja pengadilan. Sikap keras tersebut mencerminkan semakin
besarnya kekhawatiran SBY terhadap perkembangan kasus Bank Century dalam
rapat-rapat Pansus Bank Century.
Sebenarnya Presiden tidak perlu terlalu khawatir karena Pansus Bank Century
adalah alat DPR untuk mengungkapkan ketidakwajaran yang ada dalam kebijakan
pemerintah tertentu yang penting dan strategis. Pansus hanya menghasilkan
sejumlah pendapat DPR dalam kasus Bank Century.
Lagi pula pengambilan keputusan di DPR ditentukan oleh suara terbanyak yang
diperkirakan masih akan dikendalikan oleh Partai Demokrat sebagai pimpinan
koalisi pemerintah. Rapat-rapat pansus memang tidak bisa dicegah membuka kasus
Bank Century karena pentingnya kasus itu bagi masyarakat banyak. Memang tidak
dapat disangkal bahwa rapat-rapat Pansus Bank Century telah menunjukkan adanya
permasalahan dalam kebijakan yang dibuat pemerintah. Namun apa yang dihasilkan
oleh Pansus Bank Century adalah keputusan politik yang jauh berbeda dari
keputusan hukum.
Oleh karena itu, pengusutan kasus Bank Century masih panjang. Pansus Bank
Century paling-paling dapat dijadikan masukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut. Proses
pengadilan terhadap kasus Bank Century merupakan tahap yang jauh lebih
menentukan. Semua pihak harus membiarkan proses hukum berjalan dan menerima apa
pun keputusan yang akan dijatuhkan oleh pengadilan. Bila memang ada korupsi
dalam skandal Bank Century, pengadilan layak menjatuhkan sanksi terhadap para
koruptor tersebut. Vonis hakim adalah risiko yang harus ditanggung oleh setiap
orang yang melanggar hukum.
Reaksi yang ditunjukkan oleh Presiden dengan mengatakan bahwa pemakzulan tidak
perlu dilakukan adalah terlalu awal dan bisa menimbulkan masalah baru.
Dikatakan terlalu awal karena belum terlihat secara nyata langkah-langkah yang
diambil oleh anggota DPR ke arah sana . Bahkan banyak anggota DPR mengatakan
bahwa tujuannya memang bukan ke sana .
Barang-kali karena kita sudah terlalu sering memakzulkan presiden dan dampak
politik yang ditimbulkan oleh pemakzulan. Justru pernyataan yang mengatakan
bahwa pemakzulan tidak layak dilakukan bisa dianggap bertentangan dengan UUD
1945 karena konstitusi kita mengatur adanya pemakzulan selama semua persyaratan
dan prosedur dipenuhi. Justru menolak pemakzulan merupakan sikap yang
inkonstitusional. Bahkan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyelesaikan hukum
acara pemakzulan untuk memperjelas ketentuan pemakzulan yang dibuat oleh UUD
1945.
Presiden Yudhoyono juga tidak perlu terlalu khawatir dengan pemakzulan karena
sulitnya proses yang harus dilalui. Dalam proses pemakzulan, pendapat DPR yang
mengatakan bahwa presiden telah melanggar hukum memerlukan kuorum 2/3 dari
seluruh anggota DPR dan didukung oleh 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.
Pendapat DPR itu harus dibuktikan oleh MK.
Bila tidak terbukti secara hukum, usul DPR itu batal. Kalaupun terbukti menurut
MK, usul itu harus disetujui oleh MPR dengan kuorum sebesar 3/4 dari seluruh
anggota MPR dan disetujui oleh 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Bila tidak
terpenuhi, usul DPK itu batal di MPR. Kesulitan itu bertambah bus.ir karena
Partai Demokrat menguasai koalisi pemerintah yang menyulitkan tercapainya
kuorum dan suara dukungan yang diperlukan.
Oleh karena itu, sikap yang selayaknya diambil oleh pemerintah adalah menahan
diri untuk tidak memberikan reaksi terhadap hasil yang dicapai oleh Pansus Bank
Century. Presiden tentu saja perlu memberikan penjelasan terhadap fakta-fakta
yang terungkap dalam rapat-rapat pansus sebagai counter terhadap informasi
v.ing terungkap dalam rapat. Penjelasan ini harus berisi sejumlah fakta yang
bisa mementahkan fakta yang terungkap dalam rapat pansus. Reaksi yang
berlebihan terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh Pansus Bank Century
malah menimbulkan masalah baru bagi pemerintah.
Media Indonesia, 25 Jan 2010 -----
Sekretariat Pusat AIPI
Widya Graha LIPI, Lt. VII
Jl. Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta 12710
Tlp: 021-5224480, Fax: 021-5224480
www.aipi.wordpress. com
[Non-text portions of this message have been removed]
