Jika mengamati berita harian Surabaya Post 28 Januari 2010 (kliping ada dibawah)
Kelakuan
Sachiroel Alim Anwar, Ketua Komisi C DPRD Surabaya ini sungguh bisa
merusak citra anggota DPR/DPRD dan merusak kepercayaan masyarakat pada
lembaga DPR/DPRD
Dimana sering anggota DPRD berteriak2 tentang
banyaknya mobil dinas dari berbagai instansi pemerintah yg berada
dijalan raya saat bukan jam kantor atau dipakai bukan untuk kepentingan
tugas dinas. Dimana anggota DPRD mengatakan bahwa itu menyakiti hati
rakyat, karena uang yang dipakai untuk pembelian mobil dinas serta
biaya operasional, mulai uang untuk beli bensin, perawatan bengkel dsb,
adalah uang negara/ uang rakyat.
Tapi
rupanya teriakan2 atau statemen keras dikoran atau ditempat lain itu
patut diduga hanya merupakan bentuk pencitraan bahwa seolah2 mereka
kritis dan berpikir untuk rakyat. Kenyataannya, meski mereka punya
mobil pribadi selain mobil dinas, ternyata untuk mengelabui masyarakat,
mereka mengganti plat nomor mobil dinas dengan plat mobil pribadi.
Ironis lagi... adalah berita selanjutnya sebagaimana ditulis harian Jawa Pos 27
September 2009
(kliping ada dibawah kliping berita Surabaya Post).. dimana sebetulnya
para anggota DPRD itu sudah punya mobil dinas, dan mereka mengajukan
lagi permintaan mobil dinas yg lebih baru lagi.
Begitu belum
disetujui oleh pihak pemerintah, Sachiroel Alim dan beberapa anggota
DPRD kota surabaya merasa kesal dan marah2. Mereka mengatakan bahwa
jumlah Rp.10 milyar untuk pengadaan mobil dinas DPRD itu jumlah yang
kecil.
Bahkan Sachiroel Alim sebagai ketua komisi C DPRD
Surabaya yang bersuara paling kencang, dan mempertanyakan kenapa
anggaran untuk mobil dinas DPRD akan dialihkan menjadi pengadaan mobil
ambulans untuk puskesmas. Menurut Sachiroel Alim mengatakan pembelian
mobil ambulans itu tidak efektif, karena menurutnya itu hanya akan
terkesan jadi kendaraan operasional puskesmas.
Tapi
setelah kemudian akhirnya mendapat mobil dinas baru, ternyata dipakai
untuk kepentingan pribadi. Untuk menghindari sorotan masyarakat, mobil
yang dipakai kebut-kebutan itu diganti plat nomornya dengan plat nomor
pribadi.
Kenapa
ya akhirnya pengadaan mobil dinas untuk anggota DPRD kota surabaya itu
jadi dilaksanakan? Apakah mungkin karena para pegawai dilingkungan
pemerintah kota surabaya takut pada ancaman dari para anggota DPRD,
karena alokasi anggaran untuk pembangunan daerah, baik di
kota/kabupaten harus disetujui oleh DPRD.
Meski
sebuah kegiatan itu sangat dibutuhkan masyarakat, tapi jika DPRD tidak
menyetujui anggaran untuk kegiatan tertentu, maka otomatis pembangunan
untuk kepentingan masyarakat itu tidak bisa dijalankan. Sebagaimana
ancaman2 dari DPRD yg dimuat oleh Kompas 13 Nopember 2009, dimana ketua komisi
C DPRD Sachiroel Alim Anwar menyatakan siap mempersulit anggaran.
Menurut
saya ancaman seperti itu janganlah sering dilontarkan dan
dilaksanakan.. atau janganlah sampai karena seseorang merasa sebagai
anggota DPRD kemudian bisa seenaknya mengganggu pembangunan yang
dibutuhkan oleh masyarakat, hanya karena kepentingan atau keinginannya
tidak dituruti
Apa yg bisa direnungkan dari contoh kasus
ini?
Bukan
untuk pemerintah dan warga kota surabaya saja, tapi untuk seluruh warga
dan pemerintah daerah diseluruh Indonesia, khususnya juga agar jadi
renungan bagi anggota DPR dan DPRD. Janganlah menyakiti hati rakyat
dengan perilaku yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dengan
mengorbankan kepentingan rakyat. Tapi slogan dan pernyataan yang dibuat
seolah berpihak kepada rakyat.
Selain pembangunan di masyarakat akan
terhambat, juga bisa menimbulkan apatisme masyarakat sebagai warga
negara Indonesia. Hali ini akan membawa kehancuran pada negeri ini
________________________________________
Harian
Surabaya Post
Mobil Dinas DPRD Ditilang
Kamis, 28 Januari 2010 | 12:50 WIB
SURABAYA
– Mobil plat merah yang dipakai Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Sachiroel
Alim Anwar ditilang polisi. Pasalnya, mobil dinas itu diganti nomor
platnya dengan warna mobil pribadi. Kini,
mobil dinas milik anggota dewan dari Partai Demokrat tersebut tengah
menunggu negosiasi untuk dilepaskan.
“Kita
tetap sesuai prosedur. Jika memang surat-surat kendaraan memenuhi
syarat, tetap akan kita keluarkan. Jadi, silakan diambil tapi suratnya
harus lengkap dan ada pernyataan resmi tidak mengulang dan mengganti
plat nomor lagi,” kata Kasatlantas Polwiltabes Surabaya, AKBP Agus
Wijayanto, Rabu (27/1) kemarin. Dijelaskan,
saat itu petugas dari Satlantas Polwiltabes Surabaya menghentikan mobil.
Kendaraan jenis Toyota
Corolla Altis dengan nomor polisi, L 1049 PP itu melaju kencang di
Jalan Raya Panglima Sudirman.
_________________________________________
Jawa Pos 27 September 2009
Pengadaan Mobdin Ditolak Gubernur, Anggota
Dewan Nggerundel
SURABAYA
- Keputusan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membatalkan pengadaan 50
unit mobil dinas (mobdin) anggota DPRD membuat sejumlah anggota dewan
geram. Kekecewaan para wakil rakyat itu lebih ditujukan kepada Gubernur
Jawa Timur Soekarwo yang menolak pengadaan tersebut.
Kalangan dewan yang sudah ngebet naik mobil berpelat merah itu menilai
Pakde Karwo -sapaan Soekarwo- lebih mendengarkan keluhan publik secara
emosional daripada berpikir secara rasional.
Ketua Komisi C Sachiroel Alim Anwar paling kencang bersuara. Dia
menilai Soekarwo tidak melihat persoalan pengadaan mobil itu secara
menyeluruh.. Padahal, di sisi lain, papar Alim, anggota dewan sangat
membutuhkan mobdin tersebut.
Politikus Partai Demokrat itu menyatakan, pemberian mobdin untuk 50
anggota DPRD tersebut bukan sesuatu yang berlebihan. Sebab, kondisi
mobdin dewan saat ini yang berjenis Toyota Kijang 1997 dan Isuzu
Panther 2002 itu, tutur dia, mengenaskan.
Dia malah menyalahkan publik dan media yang selalu menyorot pengadaan
mobdin. Sorotan itu memengaruhi pandangan eksekutif yang awalnya
menyetujui penganggaran mobdin, tapi akhirnya berbalik.
Dia mencontohkan, pada 2007 DPRD pernah mengajukan anggaran untuk
mobdin. Waktu itu dewan memproyeksikan mobil Toyota Avanza 2007 sebagai
tunggangan anyar. Avanza dipilih karena tidak terlampau mahal. Pemkot,
tutur Alim, bisa dan mau memenuhi anggaran untuk mobdin tersebut.
Namun, karena sorotan publik yang terlampau kencang, rencana itu kandas.
Dana yang telanjur diajukan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK)
2007 tersebut beralih ke pengadaan ambulans untuk 20 puskesmas di
Surabaya. Pada praktiknya, papar dia, ambulans itu tidak digunakan
secara efektif. Sebab, sehari-hari ambulans tersebut terkesan menjadi
kendaraan operasional pelayanan
masyarakat.
Padahal sebenarnya pembatalan pengadaan 50 unit Isuzu Panther tersebut tidak
berdampak terlalu besar bagi anggota dewan. Apalagi,
anggota dewan sebenarnya sudah memiliki kendaraan pribadi.
Ketidakpuasan yang sama dirasakan oleh anggota DPRD Agus Sudarsono.. Menurut
dia, tidak seharusnya gubernur menolak
semua permintaan dewan. Setali tiga uang dengan Alim, Agus mengatakan bahwa
dewan sangat
membutuhkan mobdin tersebut. Pasalnya, Uang Rp 10 miliar yang dianggarkan
oleh pemkot bukan jumlah yang besar.
Agus menganggap alasan gubernur bahwa anggaran itu akan diprioritaskan
untuk orang miskin mengada-ada. Uang untuk orang miskin, tambah dia,
sudah dianggarkan oleh pemkot. Padahal, kerja dewan sangat berkaitan
erat dengan penanggulangan kemiskinan.
Nikmati chatting lebih sering di blog dan situs web. Gunakan Wizard
Pembuat Pingbox Online. http://id..messenger.yahoo.com/pingbox/
[Non-text portions of this message have been removed]
