Refleksi : Bagus bersuara, tetapi apa sanksi hukum bagi para pelanggar? Istilah pinjam pakai itu macam apa? Kalau pinjam berarti harus dikembalikan dalam keadaan utuh, tetapi kalau penambangan berarti bukan pinjam lagi, sebab apa yang terkandung dalam perut bumi diambil, yang dikembalikan ialah lobang-lobang kosong. http://www.antaranews.com/berita/1266834816/menhut-tegur-freeport-soal-izin-pinjam-pakai
Menhut Tegur Freeport Soal Izin Pinjam Pakai Senin, 22 Pebruari 2010 17:33 WIB | Ekonomi & Bisnis | Bisnis | Jakarta (ANTARA News) - Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menegur perusahaan tambang asal Amerika Serikat, PT Freeport Indonesia, karena tetap beroperasi meski belum menyelesaikan proses izin pinjam pakai. Selain Freeport, kata Zulkifli di dalam rapat kerja dengan komisi IV DPR di Jakarta, Senin, sebelas perusahaan lain yang juga beroperasi di hutan lindung, juga belum mendapat izin serupa. Freeport dan 12 perusahaan tambang lainnya mendapat hak istimewa untuk melakukan tambang terbuka di hutan lindung berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No.1/2004 yang dikenal dengan Perppu Tambang. Dia mengatakan, Kemhut sudah mengeluarkan surat teguran pertama kepada Freeport. "Surat teguran bernomor 606/2009 dikirim pada Agustus 2009. Kami segera mengirimkan surat teguran kedua," katanya. Menhut meminta agar aparat penegak hukum mengambil tindakan terhadap pelanggaran hukum yang terjadi. "Aparat hukum jangan hanya menindak yang kecil-kecil. Tapi tindak juga yang besar," katanya. Sementara itu, Dirjen Planologi Kemhut, Soetrisno mengungkapkan, sampai saat ini baru dua perusahaan yang sudah mendapat izin pinjam pakai, yaitu PT Indominco Mandiri dan PT Aneka Tambang. "PT INCO saat ini sedang dalam proses mengajukan izin pinjam pakai. Namun belum mendapat rekomendasi gubernur," katanya. Anggota DPR, Markus Tari, mendukung langkah Menhut untuk menertibkan pertambangan di kawasan hutan. Dia menantang Menhut untuk mengambil tindakan tegas guna menghentikan operasi Freeport. "Menhut harus berani mengambil tindakan. Stop operasi kalau perlu," tegas dia. Anggota DPR lainnya, yang juga mantan menteri kehutanan era pemerintahan Megawati Soekarnoputri, M. Prakosa menyatakan, Menhut punya kewenangan untuk menertibkan tambang di hutan lindung. "Karena dalam ketentuan yang mengatur tentang tambang, disebutkan pelaksanaannya diatur oleh Menhut. Jadi Menhut bisa mengunci operasional tambang dengan membuat ketentuan, misalnya mengharuskan menyediakan lahan pengganti," katanya. M.Prakosa adalah pejabat Menhut saat Perppu tambang diterbitkan. Zulkifli mengatakan, pihaknya tidak bisa melakukan tindakan hukum seperti mencabut izin operasi karena izin tambang diterbitkan bukan oleh Kemhut. "Yang menerbitkan izinnya kan instansi lain," katanya. Perusahaan tambang yang mendapat izin melakukan penambangan terbuka di hutan lindung meliputi PT Freeport Indonesia di Papua, PT Karimun Granit di Kepulauan Riau, PT Inco Tbk di Sulsel, Sulteng, Sultra, PT Indominco Mandiri di Kaltim, PT Aneka Tambang di Maluku Utara, PT Natarang Mining di Maluku Utara, dan PT Nusa Halmahera Minerals di Maluku Utara. Perusahaan lainnya itu, PT Pelsart Tambang Kencana di kalsel, PT Interex Sacra Raya di Kaltim dan Kalsel, PT Weda Bay Nickel di Maluku Utara, PT Gag Nikel di Papua, PT Sorikmas Mining di Sumut, dan PT Aneka Tambang di Sultra. (A027/B010) [Non-text portions of this message have been removed]
