Dlm Konstitusi(UUD 45 ) salah satu Fungsi DPR Sebagai Fungsi Pengawasan dan salah satu Haknya yaitu Hak Angket DPR, Jadi sudah Jlas, Hak Angket DPR Mengenai Bank Century adalah Amanah Konstitusi ( UUD 45 )
Dalam Undang-undang RI,No 10 Tahun 2004,tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, yang saat ini sedang berlaku, di sebutkan : Bab II, Pasal 7, ayat 1. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: a.Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b.Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang c.Peraturan Pemerintah d.Peraturan Presiden e.Peraturan Daerah di sini Jlas, bahwa Undang Undang Tertinggi adalah UUD 1945. Begitupun dalam Tap MPR No III Tahun 2000, Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. ( sudah di cabut, karena sudah di ganti dengan UU RI.No.10/2004 YG DI atas ). Di sebutkan : Dalam Pasal 2 : 1. Undang-Undang Dasar 1945 2. Ketetapan MPR RI 3. Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang(Perpu) 5. Peraturan Pemerintah' 6. Keputusan Presiden yang bersifat mengatur 7. Peraturan Daerah Di sini juga jlas, Undang-Undang tertinggi adalah UUD 1945. > > Dalam Undang-undang RI,No 10 Tahun 2004, Pasal 7 ayat 5 di sebutkan : "Kekuatan Hukum Peraturan Perundang-Undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana di maksud ayat 1 ( yg di sebutkan di atas, a- e ) Dalam pasal 4 Tap MPR ayat 1, di sebutkan : "Sesuai dengan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan ini, maka setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi. Dengan Bahasa yang lebih jelas, Bahwa Undang-Undang yg Lebih rendah, tidak bisa mengalahkan Undang-undang yang lebih tinggi. Jadi, Dalam Tata Urutan Perundang-undangan di atas, tidak ada satupun Undang-undang / Peraturan / Keputusan, yang bisa / boleh mengalahkna UUD 45(konstitusi). Nah, Klau kita Lihat pada Kasus Bank Century, Hak Angket DPR, yang sudah mendapatkan Hasil / kesimpulan ,.bisa di kalahkan oleh Keputusan Presiden/peraturan Presiden/keputusan DPR ,....eh,..slah ,..belum jadi keputusan ya, Masi sebatas Pidato,...hehehe... seandainya Hanya Pidato dari Pimpinan Eksekutif /Pimpina Legislatif / Pakar Hukum / Pakar Politik, dll, bisa mengalahkan UUD 1945,. Harusnya Tata urutan Perundang undangan RI, di rubah saja Hierarkinya,..Bila Perlu, Pendapat saya , jadikan saja urutan yang pertama,.wkwkwkwk.... Seharusnya, Lembaga apapun dalam Negara, Bila Melanggar Konstitusi, Harus kena sanksi,.karena, Melanggar Konstitusi sama halnya dengan menghianati Negara. Seandainya terjadi Dalam Prosesnya Hak Angket DPR, jika ada itikad tidak baik dalam Badan Eksekutif, Eksekutiplah yang harus kena sanksi,. Jika dari DPR, DPR lah yang harus kena sanksi, sekalipun harus mengorbankan 2/3 dari jumlah anggota / 2/3 dari yang hadir jika sidang paripurna DPR terlaksana. Begitupun dengan MPR dan MK. Tidak ada yang tidak bisa, jika semuanya di laksanakan dengan Konsekwen. namun ada satu hal yg lebih penting, yakni, Undang Undang Tuhan lah yang Berada di atas segala Undang Undang tersebut, Karena itu,..Mari kita berusaha untuk tidak mampir keneraka karena melanggar Undang-Undang Tuhan. Sekian, Mohon Maaf jika ada yang tidak berkenan, atau ada yang mau meluruskan pendapat ini...............
