http://www.pikiran-rakyat.com/node/116764
Tidur di Kolong Jembatan agar Bisa Pulang Gratis Senin, 28/06/2010 - 02:36 JAKARTA, (PRLM).- Pemerintah RI diminta agar berperan lebih aktif mengatasi permasalahan warga negaranya (WNI) yang menghuni bawah jembatan layang Kandara di Jeddah, Arab Saudi. Mereka kini tengah menanti dipulangkan ke tanah air. Ketua Himpunan Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Himsataki) Yunus M. Yamani dalam siaran persnya yang diterima "PRLM" di Jakarta, mengatakan, apa pun status mereka, apakah TKI ilegal atau jemaah umrah yang kabur, pada prinsipnya mereka adalah WNI yang harus dilindungi. "Kita tidak bisa menyerahkan masalah ini kepada pemerintah Saudi sepenuhnya dengan mengandalkan mekanisme pemulangan yang mereka lakukan selama ini," kata Yunus. Praktik yang terjadi selama ini adalah pemerintah daerah Jeddah dalam jangka waktu tertentu membawa sebagian WNI di bawah jembatan layang tersebut untuk ke Tarhil, lalu dipulangkan ke tanah air. Pemerintah Saudi Arabia menanggung semua biaya pemulangan tersebut. Dari sejumlah informasi yang diperoleh, WNI tersebut sengaja mendiami tempat publik tersebut untuk bisa pulang secara gratis. Selama menanti dipulangkan, mereka menggelar alas sekadarnya sebagai tempat duduk, menegakkan tripleks bekas sebagai tabir untuk menghalangi pandangan pengguna lalu lintas. Menurut Yunus, sulit mengatakan WNI tersebut tidak memiliki uang karena sebagian dari mereka menggunakan telefon seluler. Bahkan, mereka diduga berdiam di sana untuk menghemat biaya tiket yang mencapai 500 dolar AS sekali jalan. Husin, mukim asal Indonesia yang sudah tinggal di Jeddah tiga puluh tahun mengatakan, keberadaan WNI tersebut, baik maupun langsung tidak langsung mencoreng nama baik Indonesia. Meskipun dalam kenyataan praktik berdiam di bawah jembatan layang Kandara itu juga dilakukan warga Pakistan, Bangladesh, dan warga negara asing lainnya. Yunus menilai sudah sepantasnya Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah mendata mereka, membawa ke penampungan, dan jika ingin pulang dilakukan upaya melalui pemulangan gratis yang difasilitasi pemerintah Saudi. Lebih elegan lagi, kata Yunus, KJRI memilah mereka dalam tiga kelompok, mantan jemaah umrah atau haji, mantan TKI, atau penyandang masalah sosial. Setelah dikelompokkan, data tersebut dikirim ke masing-masing instansi, yakni Kementerian Agama, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Sosial. Ketiga instansi ini melakukan koordinasi untuk menggunakan dana yang mereka miliki untuk memulangkan WNI bermasalah tersebut. Yunus mencontohkan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bisa berkoordinasi dengan asosiasi dan pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS) dan konsorsium asuransi TKI untuk memulangkan mereka. (A-78/A-147 [Non-text portions of this message have been removed]
