jika ini masalah ketidakjelasan perbatasan kenapa Marzuki Alie tidak mendukung hak interpelasi, dan tidak menuntut pemerintah untuk segera menyelesaikannya? jangan-jangan ketua DPR menganggap masalah ini tidak penting.
--- Pada Jum, 27/8/10, Satrio Arismunandar <[email protected]> menulis: Dari: Satrio Arismunandar <[email protected]> Judul: [ppiindia] Marzuki Alie Dukung Kecaman Malaysia pada Pers Indonesia Kepada: "news Trans TV" <[email protected]>, "kampus tiga" <[email protected]>, [email protected], "ex menwa UI 2" <[email protected]>, "HMI Kahmi Pro Network" <[email protected]>, "jurnalisme" <[email protected]>, "sastra pembebasan" <[email protected]>, "Pers Indonesia" <[email protected]>, "ppiindia" <[email protected]>, "nasional list" <[email protected]>, "technomedia" <[email protected]> Tanggal: Jumat, 27 Agustus, 2010, 3:44 AM Marzuki Alie Dukung Kecaman Malaysia pada Pers Indonesia Jumat, 27 Agustus 2010 16:16 WIB 167 Dibaca | 5 Komentar RUMGAPRES/Abror/ip JAKARTA--MI: Ketua DPR Marzuki Alie mendukung kecaman Malaysia kepada pers Indonesia yang dinilai memprovokasi keadaan sehingga konflik memanas antara Indonesia dan Malaysia. Menurut dia, pers Indonesia hanya tertarik membuat berita yang menciptakan konflik satu sama lain. "Dia hanya menyampaikan kebebasan pers yang cenderung memprovokasi. Kita tahu lagi kalau pers lebih suka dengan berita yang bisa memancing konflik satu sama lain," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (27/8). Ia mengeluhkan pers tidak pernah memberitakan hal penting di DPR. Ia meminta agar pers mengkoreksi diri dengan pernyataan Malaysia tersebut. "Kita tahu lagi bagaiman itu. Kita harus menyadari sendiri. Berita di DPR saja yang penting-penting tidak diberitakan," cetusnya. Ia sendiri menyangsikan Malaysia akan mau meminta maaf atas tindakannya yang mengintersepsi aparat KKP yang sedang bertugas di perairan Indonesia. Menurut dia, hal itu diakibatkan batas wilayah yang belum jelas hingga sekarang. Ia sendiri cenderung tidak mendukung wacana interpelasi yang digulirkan oleh sebagian anggota dewan karena dinilai tidak mencerminkan keputusan DPR sebagai institusi. Ia hanya menunggu realisasi dari wacana tersebut. "Ini kan ketidakjelasan masalah perbatasan. Selesaikan dulu masalah perbatasan. Kalau masalah perbatasan tidak jelas apa dia mau minta maaf," sahutnya pesimistis. (Din/OL-3) [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed]
