Potensi Penyesatan Informasi Iklan Kominfo
Kecanduan iklan. Itu mungkin kata yang tepat untuk menggambarkan prilaku lembaga-lembaga kementerian di negeri ini. Kerja keras untuk memoles citra menjadi latarbelakangnya. Banyak sudah iklan dari lembaga kementerian di media massa. Namun kali ini yang agak menggelitik adalah iklan yang dibuat oleh Badan Informasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Di harian Media Indonesia hari ini (30/8), terpampang iklan besar dari Kominfo tentang penurunan kemiskinan dari pemerintah. Di iklan itu dituliskan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 bahwa dibandingkan tahun 2004, pada bulan Maret 2010, tingkat kemiskinan di Indonesia sudah menurun menjadi 13,33%. Sekilas tidak ada persoalan dari materi iklan itu. Namun bila kita membaca secara cermat, ternyata di iklan itu tidak menampilkan angka yang menjadi batas garis kemiskinan. Artinya, jika pada tahun 2010 pemerintah telah berhasil menurunkan angka kemiskinan, maka pertanyaannya adalah apa indikator yang dipakai pemerintah untuk mendifinisikan kemiskinan itu? Apakah pendapatan per bulan dari seseorang yang di bawah Upah Minimum Propinsi (UMR) nasional bisa dikategorikan miskin? Berapa angka kemiskinan yang dipakai pemerintah untuk mendifinisikan kemiskinan di Indonesia? Apakah angka kemiskinan itu sama di tiap daerah di Indonesia, atau berbeda-beda? Tidak ditampilkannya angka yang menjadi batas kemiskinan yang digunakan pemerintah di iklan itu, berpotensi untuk menyesatkan informasi. Klaim pemerintah yang telah mampu menurunkan angka kemiskinan itu, jangan-jangan didasarkan dari indikator pendapatan angka kemiskinan yang sama di tahun 2004. Sementara, seperti diketahui harga-harga kebutuhan dasar bagi masyarakat sudah beranjak naik dibandingkan tahun 2004. Iklan itu juga tidak menampilkan data tentang penurunan kemiskinan (kalau benar pemerintah telah mampu menurunkan angka kemiskinan) secara detail di tiap daerah. Jika iklan Kominfo itu bertujuan untuk memeberikan informasi kepada masyarakat, tentu data-data klaim penurunan kemiskinan di daerah-daerah di Indonesia tidak disembunyikan alias ditampilkan. Hal itu penting, agar masyarakat mengetahui secara benar pemerintah telah beranjak dari paradigma lama pembangunan yang hanya memprioritaskan pembangunan di kawasan barat Indonesia, khususnya Jawa, lebih khusus lagi Jakarta. Sungguh sangat disayangkan iklan yang berpotensi meyesatkan informasi kepada masyarakat itu datang dari Kominfo yang harusnya lebih terbuka dan transparan. Inilah kalau politik pencitraan telah menguasai pikiran para politisi kita. sumber :http://politikana.com/baca/2010/08/30/copas-potensi-penyesatan-informasi-iklan-kominfo.html From: sofyans...@gmail.com <sofyans...@gmail.com> Subject: Re: [kahmi_pro_network] Potensi Penyesatan Informasi Iklan Kominfo To: kahmi_pro_netw...@yahoogroups.com Date: Tuesday, August 31, 2010, 4:02 AM Sepenuhnya sy sepakat! Sy sanksi bhw pemerintah kt menurunkan kemiskinan. Hasil studi mhs ipb yg ujian kemarin siang menunjukkan bhw PNPM ut RTLH yg mengambil kasus di kota bogor rupanya didesain scr top down. Kesadaran warga tidak terbangun, malah institusi lokal tergantikan dgn desain kelembagaan yg top down. Sy yakin kt bisa menilai apakah program kemsikinan ini sekedar politik pencitraan bhw rezim berhasil menyelesaikan kemiskinan Salam, SOF Powered by Telkomsel BlackBerry® [Non-text portions of this message have been removed]
