bgapain pada pusing ya nyari calon presiden or wakilnya, khan ada calon yang
sudah memenuhi segala persyaratan yang ditentukan...belum tahu ya...
neh AGUS S MUNANDAR calon presiden bisa, calon wakil juga bisa, pokoknya bisa
bisa aza ahhhhhhh
--- Pada Sen, 27/4/09, dedemari...@yahoo.com <dedemari...@yahoo.com> menulis:
Dari: dedemari...@yahoo.com <dedemari...@yahoo.com>
Topik: [Pramuka] Mencari Calon Wakil Presiden yang Nyaman di Hati
Kepada: "IA IP" <ia-ip-un...@yahoogroups.com>, "IA UP"
<milis-ika-un...@yahoogroups.com>, "Ikbs SMR" <ikbs-m...@yahoogroups.com>,
"AIPI Politik" <aipi_poli...@yahoogroups.com>, "Ledia Hanifa"
<lediahan...@yahoo.com>, "Leo Agustino" <leoagust...@yahoo.com>, "Husin AB"
<husin_albanj...@telkom.net>, "Alif Humas gub" <alif2000...@yahoo.com>,
"Pramuka Net" <pramuka@yahoogroups.com>
Tanggal: Senin, 27 April, 2009, 6:41 AM
Sumber: www.pikiran-rakyat.com/teropong/utama
Mencari Calon Wakil Presiden yang Nyaman di Hati
Oleh: Dede Mariana
Calon Presiden dalam Pemilu 2009 Susilo Bambang Yudhoyono sudah menentukan lima
kriteria calon wapresnya, yakni memiliki (1) Integritas, kepribadian, karakter
moral, termasuk moral politik yang baik; (2) Kapasitas dan kapabilitas sebagai
pembantu presiden sesuai dengan UUD 1945; (3) Loyalitas yang penuh kepada
pemerintah dan bebas dari konflik kepentingan; (4) Akseptabilitas dalam arti
dapat diterima dan lekat di hati rakyat; (5) Dapat meningkatkan kekokohan dan
efektivitas koalisi yang dibangun.
Siapakah orangnya? "Sampai sekarang, saya belum menemukan," demikian
dikemukakan Yudhoyono Minggu (19/4) di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat.
Mencari orang yang cocok dengan kriteria tersebut, Yudhoyono membentuk tim
sembilan dari Partai Demokrat yang dipimpin Ketua Umum Hadi Utomo. Koalisi yang
ingin dibangun Yudhoyono dengan Partai Demokratnya lebih bersandar kepada
platform dan arah kebijakan partai, yakni pembangunan, demokrasi, dan keadilan
daripada bersandar kepada kesamaan ideologi yang saat ini seolah terbelah ke
dalam ideologi nasionalis dan Islam.
Disyaratkan pula, koalisi yang dibangun harus berpegang kepada lima komitmen,
yakni peningkatan kesejahteraan rakyat (pro rakyat), reformasi birokrasi dan
pemberantasan korupsi, demokrasi yang lebih membawa manfaat, penegakan hukum
dan aturan, serta mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata.
Dinamika politik pasca-pemilihan legislatif tampaknya semakin cepat, zigzag,
dan sulit diterka publik ke arah mana para elite akan melaju dan mengarahkan
mandat kekuasaan yang baru saja diterimanya melalui pemilu legislatif yang
belum genap satu bulan. Para elite tampaknya sudah meninggalkan dan melupakan
publik pemilihnya. Meski KPU belum menetapkan partai politik dan calon
legislatif pemenang pemilu legislatif, para elite partai dengan berpatokan
kepada hasil hitung cepat beberapa lembaga survai, terus melakukan penjajakan
untuk melakukan "kerja sama politik" dalam usaha mendukung pasangan calon
presidennya.
Partai Demokrat, yang diperkirakan akan menang dalam pemilu legislatif dengan
besaran lebih dari 20% akan menjadi satu-satunya partai politik yang dapat
mengusung sendiri calon presidennya. Namun, guna antisipasi stabilitas
pemerintahan pasca-pilpres, andai pasangan yang diajukan dipilih rakyat, maka
mau tidak mau Partai Demokrat harus melakukan koalisi atau minimal kerja sama
politik dengan parpol lainnya.
Dasar koalisi yang dibangun Partai Demokrat tampaknya akan lebih didasarkan
kepada kepentingan pragmatis dan berjangka pendek di dalam mengelola kekuasaan
dan jalannya pembangunan untuk lima tahun ke depan. Karena itu, berbagi
kekuasaan dengan mitra koalisi di dalam kabinet menjadi tak terhindarkan.
Belajar dari pemerintahan Yudhoyono-JK saat ini dengan pola koalisi maksimal,
meski di dukung hampir 75% parpol di DPR, namun jalannya pemerintahan tidak
terlalu mulus. Banyak agenda kebijakan publik yang diajukan pemerintah menjadi
mentah atau dimentahkan DPR, meski parpol yang protes sebenarnya memiliki
menteri di kabinet.
Ke depan, sebenarnya dapat dirintis pola koalisi minimal seperti yang
dijalankan negara-negara di Eropa Utara atau negara-negara Skandinavia. Koalisi
dibentuk dengan rumus 50%+1, parpol yang akan memerintah cukup menguasai
kekuatan di parlemen lebih kurang 50% saja, sehingga parpol selebihnya dapat
menjadi kekuatan oposisi yang akan mengkritisi berbagai kebijakan koalisi
parpol yang memerintah secara lebih konstruktif.
Partai politik menengah seperti PKS, PAN, dan PKB dapat menjadi alternatif
mitra koalisi bagi Partai Demokrat. Melihat dinamika politik yang berkembang,
ada dua alternatif calon wakil presiden buat Yudhoyono, yakni, Hidayat Nurwahid
dari PKS dan Hatta Rajasa dari PAN. Tim sembilan Partai Demokrat yang dibentuk
Yudhoyono harus benar-benar mengkaji kedua alternatif tersebut, serta
kemungkinan alternatif lainnya.
Beberapa keuntungan bila PD menggandeng PKS, PAN, dan PKB adalah, pertama,
sama-sama parpol yang lahir pasca-reformasi, sehingga tak ada ikatan dengan
beban masa lalu. Kedua, Hidayat Nurwahid dan Hatta Rajasa, bisa dianggap
representasi kelompok muda. Isu keinginan adanya alih generasi dalam
kepemimpinan nasional dapat diakomodasi. Ketiga, Yudhoyono menginginkan orang
yang chemistry-nya nyaman. Kedua figur tampaknya relatif memenuhi keinginan
Yudhoyono, meski antara keduanya berbeda pengalaman. Hatta yang selama ini
sudah dua periode di eksekutif sebagai Menteri Perhubungan dan Menteri
Sekretaris Negara mungkin akan lebih mudah beradaptasi dalam menjalankan
pemerintahan daripada Hidayat yang saat ini Ketua MPR RI.
Keempat, PKS, PAN, dan PKB merupakan parpol menengah, sehingga bila pasangan
capres yang diusungnya diberi mandat rakyat untuk memerintah melalui Pilpres
2009, maka akan mendorong parpol lainnya menjadi oposisi yang mengontrol
jalannya pemerintahan, demikian pula sebaliknya. Tidak ikut dalam pemerintahan
sama penting dan strategisnya bagi perkembangan bangsa dan negara ke depannya.
Memberi kritik terhadap setiap kebijakan pemerintah melalui DPR atau parlemen
sama berharganya dengan menjalankan kebijakan eksekutif di dalam pemerintahan.
Tradisi menghargai proses dan menunggu kesempatan diberi mandat rakyat untuk
memerintah melalui pemilu berikutnya merupakan tradisi berdemokrasi secara
berkeadaban. Semoga.***
Dede Mariana, pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Bandung.
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!
------------------------------------
---------------------
Be Prepared
Sekali Pramuka tetap Pramuka
---------------------
Pramuka email addresses:
Post message: Pramuka@yahoogroups.com
Subscribe: pramuka-subscr...@yahoogroups.com
Unsubscribe: pramuka-unsubscr...@yahoogroups.com
---------------------Yahoo! Groups Links
Berselancar lebih cepat. Internet Explorer 8 yang dioptimalkan untuk
Yahoo! otomatis membuka 2 halaman favorit Anda setiap kali Anda membuka
browser. Dapatkan IE8 di sini!
http://downloads.yahoo.com/id/internetexplorer
[Non-text portions of this message have been removed]
