http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=75269
Dilema SBY
Oleh Dede Mariana
Hampir dua minggu terakhir pemberitaan media cetak dan elektronik diramaikan
wacana dan teka-teki soal siapa yang akan dipilih SBY untuk mendampinginya
sebagai calon wakil presiden (cawapres) di dalam Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden (Pilpres) Juli 2009. Berbagai analisis dan spekulasi bermunculan
ikhwal figur cawapres yang paling mendekati lima kriteria yang diajukan SBY
beberapa waktu yang lalu. Di samping lima kriteria, ada tambahan prasyarat
lainnya, yakni memiliki chemistry yang bagus, yang bisa membuat nyaman bekerja
di dalam menjalankan pemerintahan lima tahun ke depan. Siapa orang nya dan dari
mana orang itu berasal, Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada SBY untuk
memutuskannya meski secara formal partai juga membentuk tim.
Sebagai antisipasi diperlukannya dukungan DPR di dalam pembuatan dan
implementasi kebijakan pemerintah pascapemilu presiden, seandainya pasangan SBY
memenangi pilpres, digalanglah upaya mengusung pasangan SBY oleh beberapa
partai politik yang dianggap dapat bekerja sama di DPR dan di dalam kabinet
yang akan dibentuk kelak. Langkah inilah sejatinya yang mengundang analisis dan
spekulasi tentang siapa cawapres yang paling cocok sesuai kriteria untuk
mendampingi SBY seandainya diambil dari partai politik.
Merebaklah wacana koalisi antara Partai Demokrat dan PKS, PAN, dan PKB. Hal
wajar, bila ketiga parpol mitra koalisi PD berharap ada kadernya jadi cawapres
mendampingi SBY. Ada dua nama yang dinominasikan, yakni Hidayat Nur Wahid dari
PKS dan Hatta Rajasa dari PAN. Namun, wajar pula bila SBY memiliki penilaian
subjektif terhadap calon-calon yang diajukan parpol mitra koalisi, misalnya
menyangkut kemungkinan konflik kepentingan dan kemungkinan kecemburuan
antarparpol mitra koalisi seandainya dipilih salah satu dari calon yang
diajukan.
Kekhawatiran tersebut seharusnya tidak perlu terjadi, seandainya SBY dan timnya
secara terbuka kepada publik dan parpol mitra koalisi. Misalnya, argumen bahwa
pemerintahan yang ingin dibangun pascapilpres adalah sistem presidensial yang
kuat, namun dikontrol DPR secara berimbang (check and balances). Sayang argumen
ini tidak terlalu mengemuka kepada publik daripada soal bagi-bagi kekuasaan
antarparpol pengusung.
Spekulasi kemungkinan SBY memilih figur nonparpol sebagai cawapres akhirnya
mengemuka. Dari sejumlah nama yang disebut, mengerucut kepada Boediono, yang
saat ini menjabat Gubernur Bank Indonesia. Boediono dianggap figur netral dari
kalangan teknokrat. Lagi-lagi spekulasi dan analisis latar belakang dipilihnya
Boediono, tampaknya lebih kepada pertimbangan kenyamanan bekerja karena dapat
bebas dari conflict of interest, kemampuan koordinasi dalam menjalankan
pemerintahan, dan kemungkinan efektivitas pemerintahan pascapilpres.
Dalam konteks ini, SBY sebagai figur dianggap menjadi faktor penentu utama di
luar tawaran program dan mesin politik. Tentu sikap ini harus diwaspadai karena
opini belum tentu sesuai dengan fakta pilpres nanti. Memang fakta objektifnya,
elite politik di luar SBY telah gagal di dalam menilai berbagai kelemahan
incumbent untuk meningkatkan citra mereka dan akhirnya memengaruhi pilihan
politik di dalam pilpres nanti. Misalnya, bahwa fakta kondisi ekonomi rata-rata
rumah tangga masyarakat yang relatif memburuk, langkanya lapangan kerja, dan
gelombang pemutusan hubungan kerja akhir-akhir ini sebenarnya akibat buruknya
kinerja pemerintahan yang sedang berjalan.
Sebaliknya, kubu SBY dan Partai Demokrat, tampaknya dapat meminimalkan
kekurangan pemerintahannya dan memaksimalkan capaian kinerjanya yang pas-pasan
tersebut dengan bantuan konsultan media di dalam pencitraan kepada publik.
Inkonsistensi publik pemilih dan keterbatasan akses publik terhadap berbagai
informasi yang sebenarnya tentang kinerja pemerintahan incumbent merupakan
faktor lain yang membantu pencitraan SBY jadi lebih baik.
Tentu kelemahan-kelemahan kinerja pemerintahan saat ini, sebenarnya masih dapat
didalami para penantang SBY. Pasangan Jusuf Kalla-Wiranto yang sudah lebih
dahulu mendeklarasikan sebagai pasangan capres-cawapres masih ada waktu untuk
melakukan upaya-upaya maksimalisasi informasi kepada publik tentang kinerja
pemerintahan SBY.
Memang bagi pemilih kritis berbasis ideologi, terutama ideologi ekonomi
neoliberal, memilih JK-Wiranto atau SBY-Boediono adalah sama saja. Tinggal
pilihannya, mana di antara keduanya yang bisa memberi manfaat lebih besar bagi
kemakmuran rakyat. Misalnya, komitmen pemberantasan KKN, penyelesaian utang
luar negeri, strategi pengelolaan BUMN yang lebih baik, dan berorientasi kepada
kepentingan perekonomian nasional, serta skema-skema program ekonomi bagi
pelaku usaha kecil dan menengah. Munculnya pasangan capres/cawapres lain,
umpamanya Megawati-Prabowo, bisa jadi alternatif lain.
Deklarasi Partai Demokrat tentang pasangan capres/cawapres yang akan diusungnya
akan dilakukan Jumat (15/5) ini di Bandung. Siapa pun akhirnya yang dipilih
SBY, Boediono, Hidayat Nurwahid, ataukah Hatta Rajasa, paling tidak keduanya
harus bersiap-siap menjadi negarawan yang tidak lagi hanya memikirkan
kepentingan partai politiknya masing-masing, namun lebih mementingkan dan
memikirkan bangsa secara keseluruhan dan mampu memberi harapan kepada publik
bahwa kehadiran mereka seandainya terpilih benar-benar dapat memberi harapan
terciptanya kehidupan bangsa lebih baik. Semoga.***
Penulis, Dosen FISIP dan Pascasarjana Unpad. Ketua Asosiasi Ilmu Politik
Indonesia (AIPI) Bandung.
