http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=99889
Pemerintahan SBY Belum Ungkap
Kasus-kasus Korupsi Besar
Selasa, (21-12-'04)
MALANG (Suara Karya): Mantan Ketua MPR Amien Rais menyatakan,
keberanian pemerintah untuk mengungkap kasus-kasus korupsi skala besar seperti
kasus Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) yang jumlahnya triliunan rupiah
masih ditunggu.
"Sampai 60 hari kepemimpinan pemerintahan Susilo Bambang
Yudhoyono-Jusuf Kalla yang diurusi dan ditangani hanya kasus korupsi tingkat
`kacang goreng` dan `ecek-ecek` saja, sementara yang besar masih bebas
melenggang," katanya seusai silaturahim dengan ratusan warga Muhammadiyah di
Unmuh Malang, Minggu.
Menurut mantan Ketua PP Muhammadiyah itu, seharusnya pemerintah
mulai menangani dan mengusut kasus korupsi dari yang terbesar seperti BLBI yang
mencapai Rp 140 triliun lebih, bahkan jika dihitung dengan bunganya bisa
mencapai Rp 200 triliun, baru kemudian kasus-kasus korupsi yang kelas teri.
Dikatakannya, kasus korupsi di tubuh BLBI sebesar Rp 140 triliun
lebih itu sudah menggoyahkan sendi-sendi perekonomian bangsa, namun sampai
sekarang masih tetap aman. Sedangkan kasus korupsi sekelas kacang goreng dan
yang kecil-kecil lainnya sudah banyak yang ditangani dan diproses.
Namun demikian, katanya, bukan berarti dirinya tidak menghargai
kinerja pemerintah dalam memroses kasus korupsi skala kecil serta membiarkan
para bupati, gubernur maupun kalangan DPRD menggerogoti uang negara.
Selain itu, lanjutnya, Menteri Hukum dan HAM juga harus cepat
bertindak dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air, namun apa yang
dilakukannya ternyata hanya sibuk memindahkan tempat terpidana dari LP satu ke
LP yang lain.
"Itu bukan tindakan riil termasuk kebijakan 100 hari yang akan
membongkar kasus-kasus korupsi di tanah air, tetapi itu hanya sekedar kosmetik
saja yang tidak berarti apa-apa. Oleh karena itu saya menunggu keberanian
pemerintah mengusut kasus korupsi yang lebih besar seperti korupsi BLBI,"
tegasnya.
Kurang Arif
Sementara itu Wakil Ketua MPR RI, AM Fatwa menyatakan pemerintahan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kurang arif dalam mengusut dan menangani
kasus-kasus korupsi yang terjadi di tanah air saat ini.
"Penyelesaian kasus korupsi yang dilakukan sekarang ini khususnya
para anggota DPRD di berbagai daerah, seolah-olah mendiskreditkan partai
politik, karena yang terlibat dalam kasus-kasus korupsi itu adalah orang-orang
politik, politisi," katanya di Mataram, Jumat.
Padahal, kata Fatwa, orang-orang yang melakukan korupsi secara
besar-besaran, jumlahnya mencapai triliunan rupiah, bahkan mendapat fasilitas
dari pejabat tertentu agar melarikan diri ke luar negeri, tidak dikejar lebih
dahulu.
"Kenapa bukan mereka yang merugikan keuangan negara miliaran atau
riliunan rupiah ang dikejar lebih dulu. Pemerintah jangan pilih kasih,"
katanya.
Dia mengingatkan, penyimpangan yang dilakukan oleh para anggota
dewan baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagaimana diberitakan media massa
selama ini, memang perlu diproses.
"Tetapi yang kita kehendaki bersama adalah jangan ada sikap pilih
kasih dari pemerintahan sekarang. Kesan diskriminasi harus dihilangkan. Selain
memroses para anggota dewan yang terlibat korupsi, para koruptor besar juga
harus diseret ke meja hijau," tambah Fatwa.
Dia menyatakan, pihaknya mendukung upaya pemberantasan korupsi yang
sedang digencarkan Presiden Yudhoyono SBY. "Namun di sisi lain kita pun minta
keadilan dan kearifan dari Presiden". Misalnya korupsi yang melibatkan Gubernur
Abdullah Puteh.
"Kita setuju dengan proses yang diambil pemerintah, tetapi tolong
bertindak adil, karena korupsi dilakukan pihak lain yang mencapai ratusan
miliar rupiah, lebih besar dari yang dilakukan Gubernur Abdulah Puteh, juga
harus diproses," katanya.
Dikatakannya, dalam pemberantasan korupsi di Nanggroe Aceh
Darussalam (NAD) jangan pilih kasih, semuanya harus diseret ke meja hijau.
Kalau Gubernur Abdullah Puteh yang diduga mengorupsi keuangan negara sekitar Rp
4 miliar, bagaimana para koruptor lain yang mencapai ratusan miliar bahkan
triliunan rupiah, itu juga harus diusut tuntas. (L-2/Ant)
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
$4.98 domain names from Yahoo!. Register anything.
http://us.click.yahoo.com/Q7_YsB/neXJAA/yQLSAA/uTGrlB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe : [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED]
List owner : [EMAIL PROTECTED]
Homepage : http://proletar.8m.com/
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
