http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail&id=4373
Selasa, 18 Jan 2005,
Skandal Paris Club
Kegagalan Moratorium Utang
Setelah melakukan negosiasi di forum Paris Club,
delegasi Indonesia akhirnya kembali dengan membawa hasil yang sangat
mengecewakan. Indonesia hanya mendapatkan keringanan utang Rp 3 triliun untuk
waktu tiga bulan. Hasil yang sangat minim tersebut merupakan kegagalan
diplomasi ekonomi Indonesia. Presiden SBY dan rakyat pantas kecewa karena Tim
Ekonomi yang konon merupakan orang pilihan dan memiliki pengaruh di lingkungan
internasional ternyata gagal dalam sebuah negosiasi yang relatif ringan.
Dikatakan ringan karena inisiatif moratorium lahir dari negara kreditor, bukan
Indonesia. Ternyata juga tidak ada satu pun delegasi Indonesia yang hadir pada
sesi kedua, sesi yang paling penting dalam pertemuan Paris Club. Mereka justru
sibuk wara-wiri melakukan courtesy call kepada parlemen Prancis dan melupakan
aspek teknis negosiasi.
Pertanyakan Tanggung Jawab
Dengan kegagalan diplomasi ekonomi tersebut, Presiden
SBY seharusnya mempertanyakan tanggung jawab dan komitmen Tim Ekonomi akan
keberpihakan mereka terhadap rakyat. Bagaimanapun, rakyat sebelumnya mengetahui
besarnya simpati negara kreditor terhadap bencana yang menimpa Aceh dengan
menawarkan moratorium kepada Indonesia.
Kanselir Jerman Gerhard Schroder, Presiden Prancis
Jacques Chirac, PM Inggris Tony Blair, PM Kanada Paul Martin, bahkan Presiden
Bush sangat mendukung ide moratorium kepada Indonesia. Tetapi, setelah
negosiasi dilakukan, simpati dan dukungan tersebut sirna begitu saja.
Selanjutnya, Tim Ekonomi gagal dan kembali dengan hasil yang sangat minim.
Namun, kegagalan delegasi Indonesia di Paris Club
sebenarnya telah dapat diprediksi sejak awal. Ada tiga hal yang menjadi alasan
kegagalan tersebut. Pertama, Tim Ekonomi tidak memiliki iktikad untuk
memperoleh moratorium. Tawaran moratorium dari negara kreditor seharusnya
ditindaklanjuti Tim Ekonomi dengan menyiapkan sejumlah amunisi dan strategi.
Moratorium utang merupakan salah satu alternatif yang
optimal agar pemerintah lebih leluasa menggunakan anggaran untuk merehabilitasi
Aceh. Sayang, tawaran moratorium ditanggapi Tim Ekonomi justru dengan
menyebarkan sejumlah isu yang menakut-nakuti rakyat.
Disebarkan isu peringkat utang Indonesia akan turun
dengan adanya moratorium. Isu tersebut sama sekali tidak berdasar dan justru
dibantah sendiri oleh Standard&Poor's dan Moody's. Moratorium ditawarkan
berkaitan dengan bencana Aceh atas alasan force majeure.
Disebarkan juga isu bahwa moratorium akan mengakibatkan
Indonesia kembali terjerat dengan program IMF. Isu tersebut hanya dijadikan
alat untuk mengelabui rakyat dan menakut-nakuti Presiden SBY yang memang
menolak kembali hadirnya IMF di Indonesia.
Isu tersebut bahkan dibantah sendiri oleh IMF melalui
managing director-nya yang baru, Rodrigo de Rato, yang secara tegas menyatakan
bahwa moratorium tidak terkait dengan IMF.
Tim Ekonomi juga menyebarkan isu bahwa Jepang tidak
menyetujui moratorium. Pernyataan tersebut dibatah langsung PM Junichiro
Koizumi bahwa Jepang setuju memberikan moratorium utang kepada Indonesia.
Beberapa negara G-7 dalam pertemuan di London bahkan mau menggunakan
pengaruhnya untuk minta Paris Club melaksanakan moratorium.
Tim Ekonomi berupaya menutup-nutupi keengganan mereka
untuk meminta moratorium dengan mengangkat isu yang menakut-nakuti rakyat.
Teknik serupa pernah diperagakan oleh antek-IMF menjelang berakhirnya kontrak
kerja sama Indonesia dengan IMF. Saat itu dikatakan, jika Indonesia keluar dari
program IMF, rakyat akan jatuh miskin seperti Burma dan peringkat utang akan
turun. Kenyataannya, setelah Indonesia benar-benar mengakhiri kerja sama dengan
IMF, rakyat toh tidak jatuh miskin dan peringkat utang Indonesia pun malah
meningkat menjadi B+.
Kedua, tidak ada persiapan dan strategi. Tetapi,
untunglah, Presiden SBY akhirnya memerintah Tim Ekonomi untuk menindaklanjuti
tawaran moratorium dan mempersiapkan negosiasi di Paris Club. Tetapi, sebelum
ke Paris Club, Tim Ekonomi seharusnya melakukan perkiraan dampak kerusakan Aceh
sebagai dasar menentukan besarnya moratorium utang.
Kenyataannya, delegasi Indonesia datang dengan tangan
kosong, bahkan tidak hadir pada hari kedua negosiasi Paris Club. Sangat wajar
jika pada akhirnya negosiasi gagal dan hanya diperoleh hasil yang sangat minim.
Selain itu, Tim Ekonomi seharusnya terlebih dahulu
melakukan negosiasi bilateral yang sifatnya lebih strategis. Keberhasilan
negosiasi bilateral akan sangat menentukan efektivitas negosiasi di forum Paris
Club. Forum Paris Club hanya dihadiri oleh pejabat teknis sehingga
fleksibilitas negosiasi menjadi sangat sempit dan kaku. Tanpa didahului oleh
negosiasi di level strategis, sangat mustahil Indonesia mampu memperoleh
keringanan utang yang signifikan.
Ketiga, delegasi Indonesia tidak memiliki kompetensi
melakukan negosiasi. Di negara mana pun, negosiasi yang menyangkut pengurangan
beban fiskal triliunan rupiah seharusnya dipimpin langsung oleh Menko
Perekonomian atau menteri keuangan. Tetapi, sangat lucu, negosiasi utang
Indonesia dipimpin Menlu Hassan Wirayuda. Selain pemahaman tentang Aceh,
negosiator membutuhkan pemahaman yang memadai tentang kondisi fiskal dan
ekonomi Indonesia.
Bagaimana mungkin Menlu RI mampu meyakinkan kreditor
bahwa Indonesia sangat membutuhkan moratorium dan debt relief, padahal dia
kurang memahami aspek ekonomi maupun finansial?
Akibat tidak adanya kompetensi, muncul pernyataan lucu
dari Hassan Wirayuda pada 13 Januari lalu. Beliau mengatakan: "Presiden Chirac
menyebutkan kemungkinan reduksi utang dan bunga, namun sama sekali tidak
menyebut debt relief." Penyataan itu amat lucu dan memalukan karena debt relief
berarti adalah reduksi utang dan bunga.
Menko Perekonomian dan menteri keuangan seharusnya
bertanggung jawab terhadap negosiasi utang. Ketidakhadiran kedua menteri
tersebut di Paris menunjukkan Indonesia tidak serius mendapatkan moratorium
utang. Padahal, Menteri Keuangan Prancis Herve Gaymard untuk yang pertama dalam
sejarah hadir di gedung pertemuan Paris Club sebagai bentuk solidaritas
terhadap bencana Aceh.
Sebaliknya, Menko Perekonomian Indonesia justru
terkesan tidak memiliki empati terhadap rakyat Aceh dan hanya sibuk
memperdagangkan proyek bencana Aceh kepada pengusaha di Singapura.
*. Phone Nuryadin MM, komite eksekutif Tim Indonesia
Bangkit. Tulisan ini dibuat berdasar input Tim Indonesia Bangkit, antara lain
Prof Dr Sri-Edi Swasono, Binny Buchori, Aviliani MSi, Ichsanuddin Noorsy, Dr
Hendri Saparini, Dr Ronnie Rusli, Dr Fadhil Hasan, dan Dr Dradjad Wibowo
<<:: Kembali
----------------------------------------------
Best View : 1024 x 768 with IE 5.5 or above
� 2003, 2004 Jawa Pos dotcom.
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
What would our lives be like without music, dance, and theater?
Donate or volunteer in the arts today at Network for Good!
http://us.click.yahoo.com/pkgkPB/SOnJAA/Zx0JAA/uTGrlB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe : [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED]
List owner : [EMAIL PROTECTED]
Homepage : http://proletar.8m.com/
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
