http://www.sinarharapan.co.id/berita/0501/20/nas09.html
ANALISIS Aceh, TNI, dan MOOTW Oleh Philips J Vermonte KETAKUTAN akan kehadiran pasukan asing di Aceh telah menjadi tema utama berita berbagai media sepekan belakangan ini. Wacana mengenai pembatasan kehadiran pasukan asing tersebut bahkan memuncak hingga berkembang menjadi wacana mengenai masa tenggat yang diberikan oleh pemerintah Indonesia bagi pasukan dari berbagai negara tetangga tersebut. Karena kesalahpahaman yang muncul atas pemberitaan masa tenggat ini, pemerintah Indonesia bahkan harus mengklarifikasi bahwa yang dimaksud adalah sama sekali bukan deadline, tapi lebih merupakan timeline untuk mendorong Indonesia sendiri agar bisa segera menyelesaikan sendiri beban persoalan yang muncul pascabencana tsunami di bumi Aceh. Berita-berita mengenai bantuan pasukan asing di Aceh memang potensial menimbulkan kesalahpahaman, baik ke dalam ataupun ke luar negeri. Ke dalam negeri, persoalan banyaknya pasukan asing di Aceh sangat potensial dipolitisasi, terutama dengan mengangkat soal-soal mengenai nasionalisme, harga diri dan martabat bangsa dan semacamnya. Persoalan juga menjadi lebih rumit ketika ia berbaur dengan isu agama di Aceh yang berpenduduk mayoritas Muslim. Ke luar negeri, kesalahpahaman sangat mungkin muncul karena pernyataan-pernyataan beraroma nasionalisme yang tidak bersahabat juga mungkin ditafsirkan sebagai indikasi bahwa pihak Indonesia tidak menghendaki bantuan asing dalam usaha menangani dampak bencana tsunami yang sangat luas dan menimbulkan keprihatinan dunia yang mendalam. Sebuah surat pembaca di harian Jakarta Post yang ditulis seorang warga asing menyatakan keprihatinan yang mendalam atas sikap sebagian dari kita yang "antiasing", dan menyatakan bahwa penulisnya yakin masyarakat internasional pun sama sekali tidak keberatan untuk memindahkan bantuan yang tadinya dialokasikan bagi Indonesia ke negara lain yang tidak selalu mencurigai bantuan asing. Agaknya, kesalahpahaman ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, sebagian besar masyarakat kita sedikit mendapat informasi mengenai sebuah peran baru militer yang dikenal sebagai pelaksana MOOTW (military operation other than war) atau operasi militer selain perang. Yang termasuk dalam kategori operasi militer selain perang adalah humanitarian disaster relief, civic mission, dan tugas perbantuan kepada fungsi kepolisian atas keputusan politik pemerintah. Dalam hal ini, diketahui bahwa fungsi polisi termasuk di dalam ranah fungsi pemerintahan. Dalam bukunya Guide to Military Operations Other Than War, dua perwira angkatan darat Amerika Serikat Keith Bonn dan Anthony A Baker menguraikan jenis-jenis operasi MOOTW yang dijalankan oleh pasukan AS. Pemberian bantuan kemanusiaan di daerah krisis telah menjadi bagian dari doktrin MOOTW Amerika Serikat, di mana di dalamnya termasuk foreign disaster relief, refuge/displaced civilian support, security for those providing aid, technical assistance and support. Selain itu, disebutkan bahwa dalam humanitarian assistance, operasi yang berlangsung sama sekali jauh dari gambaran posisi combatant yang siap tempur. MOOTW secara umum didefinisikan sebagai operasi militer yang tidak dilakukan untuk menghadapi ancaman bersenjata dari luar. Karena itu, ada jenis MOOTW yang juga identik dengan posisi combatant, yaitu operasi militer untuk menghadapi pemberontakan atau separatisme (counter insurgency). Operasi militer yang dilakukan TNI di Aceh untuk menghadapi Gerakan Aceh Merdeka (GAM), sesungguhnya merupakan satu jenis operasi militer yang juga merupakan bagian dari MOOTW. Jenis lain dari MOOT yang sering dilakukan militer di berbagai negara, khususnya negara-negara Amerika Latin adalah operasi militer untuk menghadapi perdagangan obat bius. Hal ini dilakukan karena kepolisian sudah tidak lagi memadai untuk menghadapi perdagangan obat bius yang levelnya sangat tinggi di negara-negara tersebut. Akibatnya, isu obat bius sudah dianggap sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasional di beberapa negara, misalnya Kolumbia. Dua Alasan Wacana mengenai MOOTW berkembang karena dua alasan. Pertama, berubahnya karakteristik ancaman termasuk mengenai jenis, sumber dan skalanya. Kedua, dalam masa damai, angkatan bersenjata dimanapun menjadi idle capacity, sehingga ia perlu digunakan untuk bisa menjalankan tugas-tugas pertahanan yang tidak terlalu jauh dari tugas pokoknya. Karena itu, apabila negara-negara maju yang mengirimkan pasukannya ke Aceh beberapa waktu belakangan ini, pada dasarnya mereka tengah menjalankan operasi militer dalam kategori MOOTW. Lebih spesifik adalah bahwa yang sedang dijalankan adalah MOOTW dalam hal pemberian bantuan kemanusian di daerah krisis bencana alam (natural disaster) dan bukan bencana yang dibuat manusia (man-made disaster). Kekhawatiran terhadap kehadiran pasukan asing di Aceh dalam operasi kemanusiaan sama sekali tidak berdasar. Karena, sifatnya bukan combat mission dan memiliki doktrin yang berbeda dari misi perang yang sesungguhnya. Penyebab kedua dari munculnya kesalahpahaman ini adalah lebih bersifat internal. Bencana di Aceh menunjukan bahwa Indonesia tidak memiliki perangkat yang cukup, baik software ataupun hardware, untuk menghadapi bencana. Akibatnya, tanggapan yang muncul, baik dari sisi pemerintah ataupun masyarakat, bersifat reaksioner dan berjangka sempit. Sehingga, koordinasi oleh pemerintah, sebagaimana diakui langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, relatif lemah dalam penanggulangan bencana. Karena itu, miskomunikasi dengan mudah terjadi. Satu hal penting yang perlu mendapat perhatian serius adalah bahwa kemampuan angkatan bersenjata kita dalam menjalankan operasi kemanusiaan internal di Aceh sejauh ini, harus dengan besar hati diakui, sangat minimal. Mungkin saja salah satu penyebabnya adalah bahwa TNI juga merupakan korban dari bencana tsunami tersebut dengan ratusan prajuritnya yang telah dinyatakan hilang. Artinya, secara psikologis, prajurit TNI di Aceh sangat berat untuk menjalankan tugasnya di tengah skala kerusakan, baik material maupun non-material, sebesar yang kita saksikan di Aceh. Akan tetapi, sebab-sebab struktural lain harus mendapat perhatian untuk meningkatkan profesionalisme TNI, baik untuk menjalankan operasi perang maupun untuk menjalankan MOOTW di negeri sendiri. Bencana di Aceh juga memberi momentum yang baik bagi semua pihak untuk secara komprehensif memikirkan dan melanjutkan usaha-usaha mereformasi TNI, baik pada aspek legal, doktrinal, finansial dan struktural. Penulis adalah peneliti di Centre for Strategic and International Studies (CSIS) [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> What would our lives be like without music, dance, and theater? Donate or volunteer in the arts today at Network for Good! http://us.click.yahoo.com/pkgkPB/SOnJAA/Zx0JAA/uTGrlB/TM --------------------------------------------------------------------~-> Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
