Republika
Jumat, 28 Januari 2005
Revitalisasi GLC's
Oleh :
U Saefudin Noer
Asisten Direktur Bank Muamalat Indonesia dan
Mahasiswa Pascasarjana UI
''Sekali air besar, sekali tepian beranjak,
Sekali pembesar berganti, kebijakan pun berubah''
Magnitude perubahan yang dijanjikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
tampaknya mulai menyentuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pernyataan Presiden
pada BUMN Summit yang dikutip berbagai media, sebagaimana dilansir Republika,
26 Januari 2005, agar BUMN mempertahankan profesionalismenya sekaligus
mengharap agar BUMN tidak mengalami rugi abadi, sungguh penting untuk
ditindaklanjuti.
Mengapa demikian? Karena sebagai asset negara dan sebagian besar
mempengaruhi hajat hidup orang banyak dan mengelola asset strategis negara,
merupakan langkah penting bagi pemerintahan SBY untuk memberikan fokus
perubahan dan menyiapkan prioritas penyelamatan dan pengelolaan asset negara,
termasuk melalui Revitalisasi Goverment Links' Companies (GLC's), yaitu
badan-badan usaha milik negara (BUMN) dan perusahaan-perusahaan yang secara
permodalan maupun asset strategisnya terkait langsung dengan anggaran negara.
Tidak strategis
Pengertian Government Links Companies (GLC's) yang dimaksud adalah setiap
perusahaan yang menjadi bagian dalam kegiatan ekonomi negara, baik dimodali
oleh keuangan negara melalui penyertaan modal, dana rekapitalisasi dan obligasi
negara, maupun komitmen-komitmen yang melibatkan dana negara.
Ini artinya bukan hanya BUMN tetapi juga bank- bank,
perusahaan-perusahaan swasta yang dimodali dan diselamatkan negara melalui
penlibatan uang dan asset negara. Istilah ini dimaksudkan agar pemerintah
mengambil kebijakan yang lebih komprehensif dalam mengoptimalkan
perusahaan-perusahaan yang dimodali negara dan selama ini telah membebani
anggaran negara, dan karenanya membebani rakyat.
Proses penyehatan GLC's memang terus berlangsung, baik melalui
peningkatan produktivitas, efisiensi, kualitas, kinerja, maupun proses
privatisasi. Karenanya masih ada pekerjaan-pekerjaan besar Kementerian BUMN
maupun departemen-departemen teknis pemerintahan untuk melanjutkan proses
penyehatan. Tetapi, mesti dicatat, bahwa menjual GLC's yang sehat dan
profitable, apalagi yang strategis dan menguasai hajat hidup rakyat bukanlah
pilihan yang tepat. Bahkan dapat merugikan negara dalam jangka panjang, maupun
jangka pendek. Karena selain harga saham-saham GLC's masih kurang baik, juga
mengingat posisi strategisnya dalam tatanan perbendaharaan negara.
Menjual asset negara dalam GLC's strategis secara murah juga tindakan
yang merugikan rakyat yang telah menanggung beban pajak, kehilangan subsidi,
dan kehilangan kebanggaan, serta adanya ancaman potensial akibat beralihnya
pemilikan GLC's strategis kepada pihak yang mungkin saja tidak memiliki
komitmen ideal bagi bangsa. Karenanya, gagasan Menteri Negara BUMN
menyelenggarakan BUMN Summit dan pesan Presiden dalam forum ini memberi isyarat
agar Kementerian BUMN meninjau kembali resources GLC's, termasuk melihat
kembali struktur permodalan pemerintah, penempatan professional yang mengelola
dan mengambil tindakan penyelamatan asset-asset GLC's bagi kemakmuran rakyat
dan keunggulan negara.
Darah baru
Ada fenomena menarik di negeri jiran, ketika pemerintahan Dato Seri
Abdullah Ahmad Badawi, yang didukung Yang Dipertuan Agung Malaysia, baru-baru
ini melakukan revitalisasi GLC's untuk meningkatkan kemampuan bersaing GLC's di
pasar regional dan internasional. Pemimpin baru Malaysia, bukan hanya
memperbaiki performance contract dengan key performance indicators (KPI) bagi
para pengelola, direksi, dan komisarisnya, tetapi juga mengganti Board of
Director pada posisi eksekutif oleh tenaga-tenaga baru dari pasar professional,
dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi, dan exposure international
yang lebih baik. Dalam hal ini, perwakilan pemerintah yang menempati posisi
regulator tidak dapat menjadi direksi maupun komisaris dari perusahaan yang
mereka atur dan awasi.
Melihat fenomena BUMN dan badan-badan usaha yang dimodali negara di
Indonesia yang kurang kompetitif dan cenderung membebani anggaran negara,
inilah saatnya bagi pemerintah melakukan revitalisasi GLC's Indonesia. Antara
lain melalui merger, akusisi, reevaluasi kepemilikan, pengelolaan, dan pemetaan
perannya agar lebih menunjang ekonomi negara dan menyumbang kemakmuran rakyat,
termasuk penyediaan lapangan kerja baru bagi rakyat. Memang diperlukan
keberanian membersihkan GLC's dari pejabat-pejabat yang tidak memiliki kinerja
dan menggantinya segera dengan kelompok darah baru, mengurangi inefisiensi,
meningkatkan produktivitas dan mutu produk maupun jasa layanannya, serta
meningkatkan kemampuannya bersaing di pasar global.
Langkah-langkah mengamankan hajat hidup rakyat dan yang penting bagi
negara, salah satunya adalah menempatkan kru profesional yang memiliki
strategi, visi, ketrampilan dan kompetensi, memiliki nilai-nilai antikorupsi
dan pengabdian kepada negara. Mereka juga harus siap dalam irama perubahan
untuk kemaslahatan Indonesia. The New Kids on The Block cukup tersedia di
negeri ini. Mereka energi masa depan Indonesia.
Seiring dengan semangat perubahan dan perlunya repositioning Indonesia di
dunia internasional dan kompetisi terbuka di pasar internasional, saatnya
pemerintah mengganti para direksi dan komisaris serta jajaran manajemen GLC's,
pada berbagai sektor dan industri, termasuk perbankan, untuk mendukung agenda
perubahan dan memberikan kepercayaan kepada generasi profesional baru untuk
meningkatkan kinerja, manfaat dan reputasi GLC's. Mumpung besi masih panas dan
momentum perubahan masih terasa. It's Now or Never, Mr President!
Good Governance
Banyak hal yang telah dijanjikan pemerintahan baru dalam meningkatkan
kinerja ekonomi, untuk memenuhi apa yang disebut agenda perubahan. Penunjukkan
Sugiharto CFO Medco sebagai Menteri Negara BUMN tentunya diharapkan menjadi
salah satu penggerak perubahan dalam tata kelola BUMN, termasuk mengupayakan
agar cerita dan berita simpang siur tentang ''penjarahan'' BUMN dapat ditepis
melalui penyelenggaraan good corporate governance (GCC) atau penerapan tata
kelola perseroan yang lebih baik, terutama pelaksanaan transparansi dan
akuntabilitas manajemen BUMN.
Pernyataan Presiden, bahwa kalau ada orang yang mengaku menitipkan
direksi dengan menyebutkan dekat dengan Pak SBY maka itu tidak benar, memberi
sinyal akan kesungguhan SBY sekaligus energi bagi revitalisasi BUMN dan
penegakkan GCG. Pernyataan Presiden bahwa pihaknya maupun para menteri tidak
akan melakukan intervensi politik dalam penentuan pimpinan BUMN patut
diterjemahkan dengan tepat, agar tidak mengurangi kewenangan negara sebagai
shareholder dalam menentukan pilihan orang-orang terbaiknya dalam mengisi
posisi strategis di BUMN atau GLC's.
Upaya menegakkan GCG begitu strategis, mengingat berita penyelewengan
uang negara pada berbagai media di negeri ini begitu sering muncul. Bahkan
berkali-kali dalam bentuk headline. Belum lagi ekspose televisi, seliweran isue
di pusat-pusat kegiatan ekonomi. Berbagai bentuk korupsi telah dikenal
masyarakat dan para penegak hukum. Pada saat yang sama, upaya antikorupsi pun
sering gagal karena berbagai permasalahan akut, termasuk kecenderungan
penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan asset negara dan menguras kekayaan
perbendaharaan negara.
Berbagai media mencatat, begitu banyak dan begitu mudah uang negara
menguap. Dari sejumlah besar kasus ini, diduga terjadi dan melibatkan uang
negara pada BUMN. Dalam hal ini, aspek tatanan hukum dan kelembagaan bukanlah
faktor utama. Yang mendasar adalah adanya ketidak-keberanian menindak para
penyeleweng, rendahnya tingkat kebersihan aparat dan lemahnya moralitas aparat
pemerintahan.
Mencermati tingkat pendidikan dan pengalaman para penyelenggara negara
dan pemerintahan dan begitu regulernya kasus korupsi, kemungkinan besar korupsi
bukanlah gejala mismanagement, tapi mengutip pernyataan A Riawan Amin dalam The
Celestial Management, lebih merupakan cerminan tindakan misconduct para
penyelenggara negara dan pemerintahan yang terlibat, yaitu suatu tindakan yang
disadari dengan tujuan yang difahami untuk memanfaatkan kesempatan bagi
kepentingan diri. Artinya, kesalahan terjadi karena disengaja salah, karena
kesalahan itu bisa mendatangkan rezeki bagi segelintir orang.
Untuk mengurangi korupsi dan inefisiensi karena sulit menghilangkannya
pemerintah harus memiliki keberanian bertindak dan mengoordinasikan seluruh
kekuatan baik antikorupsi untuk melawan kekuatan jahat pro-korupsi pada
berbagai tingkatan. Tindakan hukum melalui proses pengadilan, transparansi
laporan keuangan yang diumumkan melalui media massa secara regular akan menjadi
instrumen penting, selain pelaporan kekayaan penyelenggara negara yang saat ini
sudah dilakukan.
Upaya menegakkan good governance pada GLC's harus sepenuhnya dilakukan.
Pada saat yang sama moralitas baru pemerintahan yang bersih harus
dikampanyekan. Bagi Indonesia yang religius, sesungguhnya amat ironis jika
korupsi dan pencurian asset negara dalam GLC's terus berlangsung tanpa dapat
dihentikan. Ini saatnya, meningkatkan amal sosial dalam pemerintahan untuk
mewujudkan nilai-nilai god governance melalui peningkatan prestsai, presisi
transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Sehingga pendapatan negara,
termasuk pajak yang diambil dari rakyat dan usaha-usaha produktif GLC's maupun
masyarakat dalam menunjang kebijakan ekonomi nasional dapat diselamatkan dari
gerogotan korupsi. Salut untuk Bung Sugiharto. It is your time, Minister!
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
What would our lives be like without music, dance, and theater?
Donate or volunteer in the arts today at Network for Good!
http://us.click.yahoo.com/pkgkPB/SOnJAA/Zx0JAA/uTGrlB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe : [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED]
List owner : [EMAIL PROTECTED]
Homepage : http://proletar.8m.com/
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
