Suara Karya
Pembangunan Kelautan di Persimpangan Jalan Oleh Muhamad Karim Kamis, 19 Mei 2005 Sejak Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pembangunan kelautan berada di persimpangan jalan. Di satu sisi pemerintah menginginkan pembangaunan kelautan sebagai prime over pembangunan ekonomi nasional, khususnya di sektor perikanan dan industri. Namun di sisi lain pemerintahan SBY tidak memperlihatkan kemauan yang serius untuk membangun sektor kelautan. Bukti yang paling jelas adalah penghapusan dana komponsasi harga BBM bagi nelayan miskin yang merupakan komunitas terbesar masyarakat pesisir. Sementara, Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) tidak memiliki program yang jelas tentang pembangunan kelautan Indonesia ke depan. Sektor kelautan merupakan sektor yang multidimensi yang mencakup sub-sektor pertambangan lepas pantai, transportasi laut, perikanan, pariwisata bahari dan jasa-jasa kelautan. Diperkirakan pada tahun 2003 sektor ini jika dihitung secara agregat mampu menyumbang Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar 22,53% dari total PDB nasional. (PKSPL-IPB, 2005). Pertanyaannya sekarang, mengapa pemerintahan SBY tidak mampu menciptakan program yang jelas untuk mengenjot sektor kelautan sebagai salah satu penggerak perekonomian nasional? Pertanyaan ini penting karena sektor kelautan harus dipahami dalam konteks multisektoral dan lintas sektor dalam pembangunan ekonomi. Bersifat multisektoral karena sektor kelautan mencakup beberapa bidang pembangunan yang satu sama lain saling memiliki keterkaitan vertikal maupun horisontal, misalnya, transportasi laut dan kepelabuhanan, dan pariwisata bahari, perikanan dan industri pengolahan serta perkapalan. Bersifat lintas sektoral karena sektor kelautan melingkupi kewenangan beberapa institusi negara yang memiliki bidang kerja yang terkait laut, misalnya, perhubungan, pariwisata dan budaya, energi dan sumber daya mineral serta kelautan dan perikanan. Problemnya, institusi-institusi tersebut tidak memiliki platform dan arah kebijakan pembangunan yang sejalan dalam bidang kelautan. Masing-masing institusi negara berjalan sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi yang jelas. Jadi, tidak usah heran, di negara kita begitu ramainya kejadian pencurian ikan di tengah laut, penambangan pasir ilegal, penyelundupan BBM dan kayu gelondongan melalui jalur laut ke negara tetangga, serta penguasaan sektor transportasi laut oleh pihak asing. Inilah salah satu bukti "kegagalan" kita membangun sektor kelautan yang hanya setengah hati. Kolaborasi Pemikir Sejauh mana peranan sektor kelautan dalam pembangunan ekonomi dan prospek pengembangannya, sebenarnya sudah banyak diberikan oleh hasil penelitian lembaga-lembaga studi kelautan di perguruan-perguruan tinggi. Namun, penelitian-penelitian tersebut kerapkali tidak ditanggapi serius oleh kalangan pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini karena adanya kelompok pemikir pembangunan di lingkaran kekuasaan pusat dan daerah yang menganut mainstream pemikiran dominan beraliran neo-liberalisme dan tidak memiliki latar belakang pemikiran yang munpuni dalam bidang kelautan. Padahal, jika kalangan pemikir mau berkolaborasi dan menghilangkan egosentris masing-masing, maka tidak menutup kemungkinan trade mark Indonesia sebagai negara kepulauan, ataupun negara maritim yang maju, benar-benar menjadi kenyataan. Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) pun yang dibentuk sejak 1999 tidak mampu menghadapi kekuatan hegemoni pemikiran mainstream, yang mendominasi rezim kekuasaan sejak 1999 hingga kini. Akibatnya, DKP tidak mampu melakukan terobosan dalam hal pembangunan kelautan. Jadi, wajar saja DKP tidak mampu mengurusi illegal fishing dan selalu kalah dalam meng-golkan kebijakan pembangunan. Contoh konkretnya adalah dihilangkannya dana kompensasi harga BBM bagi nelayan miskin. Makanya, sulit bagi DKP akan mampu membereskan hal-hal yang lebih besar lagi seperti kemiskinan nelayan ataupun memotong jaringan bisnis di sektor kelautan yang telanjur menggurita. Dipastikan DKP akan berhadapan dengan "tembok raksasa" yang memiliki akses ekonomi dan politik yang kuat terhadap lingkaran kekuasaan pemerintahan. Apabila kita menganalisis prospek sektor kelautan dalam pembangunan ekonomi, hasilnya cukup menjanjikan dengan mengacu pada beberapa indikator yang telah dihitung secara akademis. Indikator tersebut, pertama, Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang menggambarkan tingkat efisiensi investasi sektor ekonomi kelautan. Semakin kecil nilai ICOR menunjukkan investasi di sektor tersebut akan semakin efisien. Merujuk penelitian PKSPL-IPB tahun 2005 diperoleh kesimpulan bahwa nilai ICOR perikanan 3,13, pertambangan laut 3,77, industri maritim 3,41, transportasi laut 3,69, pariwisata bahari 3,09, bangunan kelautan 4,22 dan jasa kelautan 3,39. Hasil penelitian ini mengambarkan investasi dengan tingkat efisiensi yang relatif tinggi seharusnya dilakukan pada sub-sektor pariwisata bahari, perikanan dan jasa kelautan. Kedua, Incremental Labour Output Ratio (ILOR) yang menggambarkan tingkat penyerapan tenaga kerja dalam sektor kelautan. Semakin besar nilai ILOR, maka penyerapan tenaga kerjanya akan semakin tinggi. Merujuk kembali pada hasil penelitian PKSPL-IPB 2005, menunjukkan bahwa nilai ILOR sektor kelautan adalah perikanan 14,02, pertambangan laut 10,14, industri maritim 11,16, transportasi laut 12,11, pariwisata bahari 13,90, bangunan kelautan 11,82 dan jasa kelautan 13,20. Indikator ini menunjukkan bahwa sub-sektor perikanan, pariwisata bahari dan jasa kelautanlah yang memiliki daya serap tenaga kerja yang relatif tinggi. Dengan mengacu pada kedua indikator ini, maka program-program pembangunan kelautan yang menjadi prioritas utama adalah (i) perikanan yang terdiri dari penangkapan ikan laut, budidaya laut (marine culture), pembenihan, pengolahan biota laut serta budidaya perikanan darat; (ii) pariwisata bahari yakni pengembangan wisata pantai, olah raga air, panorama alam dan ecoturism di pulau-pulau kecil serta penunjang kegiatan wisata seperti hotel, penginapan, restoran, rumah makan, dan cindera mata; dan, (iii) jasa kelautan seperti pelayanan pelabuhan, pelayanan keselamatan pelayaran, perdagangan, pendidikan dan penelitian kelautan. Ketiga, peluang prospek ekspor hasil perikanan yang masih terbuka lebar. Jika kita melihat data-data perikanan negara-negara ASEAN, maka Indonesia tergolong menempati peringkat kedua setelah Thailand. Nilai ekspor produk perikanan Indonesia tahun 2003 mencapai 1.437,4 juta dolar AS, sedangkan Thailand mencapai 1.780,10 juta dolar AS pada tahun yang sama. Padahal kita semua tahu bahwa kapal-kapal Thailand "merampok" ikan di perairan Indonesia. Mengacu pada indikator-indikator di atas, seyogianyalah pemerintahan SBY merngubah cara berpikir konvensional, terlalu memandang sektor kelautan sebagai sektor yang membutuhkan biaya investasi dan mengandung risiko tinggi (high cost and risk investament). Pemerintahan SBY seharusnya mulai mengembangkan sektor ini dari sub-sektor riilnya seperti perikanan dan pariwisata bahari. Memang pada mulanya sub-sektor ini membutuhkan biaya yang relatif tinggi, akan tetapi masih lebih kecil dibandingkan dengan biaya investasi untuk pembangunan infrastruktur atau pembelian persenjataan militer. Harus dihindari, pemerintah berpikir "jalan pintas", yakni mendapatkan devisa yang cepat melalui eksploitasi sumber daya alam secara serampangan seperti penebangan hutan, baik secara legal maupun ilegal. Kita pernah mengalaminya di sektor kelautan, yaitu tatkala pemerintah dengan gampangnya mengizinkan penambangan pasir laut di perairan Riau yang kemudian diekspor ke Singapura. Memang pemerintah mendapatkan pemasukan melalui pendapatan negara bukan pajak (PNBP), akan tetapi dampak kerusakan lingkungan di daerah itu cukup parah, yakni hilangnya fishing ground dan mempengaruhi kehidupan nelayan tradisional di daerah tersebut yang akhirnya memerparah kemiskinan nelayan. Jadi, kita harus mulai berpikir bagaimana mengembangkan aktivitas ekonomi yang tidak hanya menghasilkan devisa tetapi mampu menyerap tenaga kerja. Supaya pembangunan kelautan memiliki visi dan arah yang jelas, stakeholders kelautan seharusnya melakukan langkah strategis dan politis agar pengambil kebijakan di negeri ini mulai berpikir dan mengedepankan kelautan sebagai penggerak alternatif pembangunan nasional. Semoga! *** (Penulis, peneliti CIDES Indonesia, tinggal di Bogor). [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> In low income neighborhoods, 84% do not own computers. At Network for Good, help bridge the Digital Divide! http://us.click.yahoo.com/S.QlOD/3MnJAA/Zx0JAA/uTGrlB/TM --------------------------------------------------------------------~-> Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
