MEDIA INDONESIA Senin, 04 Juli 2005
Antiklimaks Ujian Nasional Darmaningtyas, pengamat pendidikan, Yogyakarta HASIL ujian nasional (UN) tahun 2005 yang memperlihatkan angka ketidaklulusan cukup tinggi (14% untuk SMP) membuat kaget semua pihak. Pengumuman hasil UN itu sekaligus mengundang berbagai komentar. Salah satu komentar itu berasal dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia menilai bahwa banyaknya murid yang tidak lulus itu menunjukkan mutu pendidikan di Indonesia rendah. Rendahnya mutu pendidikan itu selama beberapa tahun terakhir ditutup-tutupi dan dipoles dengan berbagai cara. Secara objektif apa yang dikatakan oleh Jusuf Kalla benar, bahwa selama ini (sejak Orde Baru) ada upaya untuk menutupi mutu pendidikan yang rendah dengan cara melaksanakan ujian sekolah yang kemudian menghasilkan lulusan 100%. Selama masa Orde Baru hampir tidak ada sekolah yang lulus di bawah 95%. Apalagi sekolah-sekolah negeri, rata-rata memiliki tingkat kelulusan 100%. Kelulusan di bawah 100% hanya terjadi di sekolah-sekolah swasta baru yang ujiannya masih menggabung ke sekolah negeri terdekat. Tapi begitu sekolah itu diberi kewenangan melaksanakan ujian sekolah sendiri, maka tingkat kelulusannya pun naik menjadi 100%. Itu fenomena umum saat itu. Sebagaimana kita ketahui, sampai dengan tahun 1973 ujian akhir dilaksanakan dengan sistem ujian negara. Dan pada saat itu banyak murid yang tidak lulus seperti sekarang ini, sehingga ujian negara dianggap sebagai momok. Saya ingat betul bahwa paman saya tidak lulus ujian negara di SMP sampai dua kali, baru lulus setelah mengikuti ujian sekolah (1974). Tapi mereka yang lulus ujian negara pada waktu itu langsung bisa masuk ke sekolah di atasnya tanpa melalui tes, persis seperti model ebtanas, di mana danem bisa dijadikan sebagai alat untuk mendaftarkan diri masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karena ujian negara itu dianggap sebagai momok, maka murid pada waktu itu sangat rajin belajar mempersiapkan diri menghadapi ujian negara. Tapi begitu pemerintah memperkenalkan ujian sekolah dan tingkat kelulusannya mencapai 100% semangat belajar itu pun mulai mengendur karena semua memiliki prinsip bahwa santai-santai saja pasti lulus kok, mengapa harus belajar keras? Setelah pelaksanaan ujian sekolah murni ini dinilai tidak mampu mencerminkan mutu pendidikan nasional, maka mulai tahun 1985 mulai diperkenalkan dengan kebijakan ebtanas (evaluasi belajar tahap akhir nasional) untuk beberapa materi pokok dan EBTA (evaluasi belajar tahap akhir) untuk materi penunjang. Ini merupakan kebijakan yang sifatnya kombinasi antara ujian negara dan ujian sekolah. Ebtanas dimaksudkan untuk menciptakan standardisasi mutu pendidikan nasional, sedangkan EBTA dimaksudkan untuk tetap mempertahankan tingkat kelulusan yang tinggi. Sehingga yang terjadi kemudian adalah mereka yang memiliki NEM (nilai ebtanas murni) rendah pun bisa lulus, tapi tidak bisa melanjutkan ke sekolah negeri (yang bermutu), mereka hanya bisa bersekolah ke sekolah-sekolah pinggiran. Tapi kebijakan ebtanas itu menuai kritik tajam karena dinilai mendistorsi mutu pendidikan nasional. Mutu pendidikan nasional hanya dilihat berdasarkan besaran NEM saja. Sekolah yang selalu memperoleh NEM tertinggi dinilai sebagai sekolah paling bermutu. Orientasi pembelajaran pun kemudian diarahkan untuk mengejar NEM, sehingga setelah reformasi ebtanas SD itu dihilangkan, sedangkan untuk SMP - SMTA (SMA dan SMK) diganti dengan ujian akhir nasional (UAN), dan ganti lagi menjadi ujian nasional (UN). Tapi penghapusan ebtanas SD tidak memperjelas proses evaluasi di SD dan penerimaan murid baru di SMP, sedangkan pergantian nama dari ebtanas ke UAN terus ke UN untuk SMP dan SMTA tidak mengubah substansi sedikit pun. Mengapa harus ganti istilah bila tidak mengubah substansi apa-apa? Itulah pertanyaan besar kita. Tampaknya para pengambil kebijakan memang berada dalam situasi panik untuk menentukan jenis evaluasi akhir yang cocok untuk diterapkan. Ujung-ujungnya mereka kembali pada sistem lama dengan sedikit modifikasi berupa batas kriteria kelulusan. Tapi mereka mengabaikan sejarah sehingga pada waktu sosialisasi tidak pernah menyebutkan bahwa kebijakan ini sudah pernah diterapkan pada masa lalu, jadi warga tidak perlu panik. Mungkin reaksi masyarakat akan berbeda bila sejak awal disebutkan track record dari ujian negara yang dulu juga berdampak pada banyaknya murid tidak lulus. Masyarakat juga tidak pernah melihat sejarah ini sehingga menjadi tercengang dengan kenyataan hasil ujian nasional sekarang ini, padahal semuanya normal saja. Menurut hemat saya, besarnya ketidaklulusan yang dicapai sekarang ini adalah wajar dan tidak mengagetkan. Disebut wajar karena mempunyai beberapa alasan: Pertama, UN itu merupakan kebijakan yang kontroversial. Para guru dengan berpedoman pada Pasal 58 UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bersikukuh bahwa mengevaluasi hasil proses belajar adalah wewenangnya. Tapi pemerintah mengatakan itu wewenang negara. Oleh karena kontroversial, maka ada guru yang menyiapkan muridnya untuk menghadapi UN secara sungguh-sungguh, tapi banyak pula yang bersikap tidak acuh, sehingga tidak menyiapkan murid secara sungguh-sungguh untuk menghadapi UN. Wajar bila kemudian hasilnya jelek. Kedua, wajar bila banyak yang tidak lulus karena standar kelulusannya dinaikkan menjadi 4,25 dari tahun 2004 yang hanya 4,1. Dan terbukti di antara sekolah yang memiliki angka ketidaklulusan 100% terjadi pada sekolah-sekolah swasta kecil yang dapat dipastikan input-nya jelek dan proses belajar mengajarnya pun buruk. Angka terjelek juga terjadi pada sekolah-sekolah di luar Jawa dan itu adalah wajar pula karena mereka dihadapkan pada keterbatasan infrastruktur maupun lingkungan sosial dan budaya yang kurang mendukung. Ketiga, wajar bila banyak yang tidak lulus karena di satu pihak mulai tahun ajaran 2004/2005 beberapa daerah sudah menjalankan KBK (kurikulum berbasis kompetensi) yang menuntut pendalaman materi secara tuntas, tapi di lain pihak UN mendasarkan pada pencapaian target kurikulum. Model evaluasi KBK itu bertolak belakang dengan UN. Evaluasi KBK lebih individual, sedangkan UN bersifat kolektif. Jadi logis bila banyak yang tidak lulus karena proses yang dilalui dengan alat evaluasinya tidak ketemu. Lalu bagaimana? Saya konsisten dengan pendapat saya setahun lalu bahwa UN memang tidak diperlukan lagi. Bila pemerintah mau memetakan mutu pendidikan nasional lebih baik mengetrapkan model tes diagnostik seperti yang dilakukan oleh Menteri P dan K Daoed Joesoef pada saat pertama kali menjabat Menteri P dan K (1978). Tes itu sifatnya betul-betul hanya untuk mendiagnosis kemampuan murid, sekolah, dan daerah; dan berdasarkan hasil tes itulah kemudian dilakukan terapi khusus bagi sekolah-sekolah yang hasil tes diagnostiknya jelek. Tes diagnosis ini tidak harus dijalankan setiap tahun, tapi cukup satu kali dalam dua tahun. Kebijakan UN ini rancu karena tidak memberikan kepastian kepada murid yang gagal. Sebagai contoh, murid yang tidak lulus ujian pertama dapat mendaftar menjadi murid baru ke jenjang yang lebih tinggi, tapi bila ujian ulangan (Agustus) mereka tidak lulus lagi, maka harus berhenti. Kebijakan ini jelas tidak memberikan kepastian bagi murid.*** [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
