Siapa yang membuka sekolah-sekolah dan mendekralariskan  bahasa Melayu sebagai 
bahasa pengangtar di Papua pada akhir abad 19? 

From: holy uncle 
Sent: Tuesday, January 17, 2012 8:42 AM
To: NATIONAL ; MEDIACARE ; PROLETAR 
Subject: [proletar] SURAT PEMBACA,Risiko Referendum Papua

  

SURAT PEMBACA,Risiko Referendum Papua 

Tuesday, 17 January 2012 
 
Keamanan dan ketenteraman di provinsi paling timur Nusantara sering mengalami 
gangguan. Apalagi terkait dengan tanggal kemerdekaan Papua melalui pengibaran 
bendera Bintang Kejora.
 
Maka, wajar kiranya bila aparat keamanan semakin intensif terhadap kegiatan 
tersebut. Oleh karenanya, pemerintah diharapkan lebih aktif dan terbuka 
mengajak berdialog kepada masyarakat Papua secara lebih luas.Pemerintah pusat 
tidak cukup memberi perintah atau instruksi kepada pemerintah daerah.Perlu 
pendekatan horizontal dan vertikal untuk mencari solusi komprehensif. 
 
Kelompok separatis di Papua memang harus ditindak tegas.Namun,pola pembinaan 
dan pendekatan sosial yang lebih komprehensif harus dilakukan pemerintah. 
Pelaksanaan otonomi khusus untuk Papua harus lebih dioptimalkan. Gejolak di 
Papua terutama disebabkan oleh adanya warga daerah itu yang belum merasakan 
kesetaraan sebagai warga negara Indonesia. 
 
Seperti ditulis di atas, persoalan di Papua dapat diselesaikan dengan 
pendekatan horizontal maupun pendekatan vertikal. Pendekatan horizontal perlu 
ada penyadaran bagi warga Papua yang tersebar di pesisir,perkotaan,dan 
pegunungan tentang keberadaannya sebagai satu bagian dari Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Rakyat Papua yang memiliki lebih dari 400 bahasa perlu juga 
disadarkan bahwa mereka disatukan oleh bahasa Indonesia.
 
Pendekatan vertikal, rakyat Papua juga disadarkan akan adanya kebijakan otonomi 
daerah yang perlu ditaati.Pemerintah juga perlu memperhatikan aspirasi Papua. 
Beberapa antropolog juga diperlukan untuk mempelajari kultur setempat sebagai 
bagian dari pendekatan lunak untuk mengetahui aspirasi warga Papua. Meski 
pendekatan secara lunak perlu dilakukan, penegakan hukum juga tetap 
dikedepankan. 
 
Terkait tuntutan referendum di Papua,itu harus ditolak. Bangsa Indonesia harus 
menolak tegas referendum karena Papua merupakan bagian dari Republik Indonesia. 
Berbagai gejolak politik di 
 
Papua akhir-akhir ini merupakan tantangan serius bagi calon pemimpin 
Papua.Generasi pemimpin baru Papua, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, 
seharusnya mampu menangkap isu tersebut dan mampu menawarkan ide untuk mencari 
solusi.
 
I Made Adiyaksa 
Jatiwaringin,Jakarta Timur     

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/461082/

[Non-text portions of this message have been removed]





[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------------------

Post message: prole...@egroups.com
Subscribe   :  proletar-subscr...@egroups.com
Unsubscribe :  proletar-unsubscr...@egroups.com
List owner  :  proletar-ow...@egroups.com
Homepage    :  http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    proletar-dig...@yahoogroups.com 
    proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    proletar-unsubscr...@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/

Reply via email to